Warga Kota Banda Aceh, Yulindawati, kembali menjadi narasumber peHTem edisi Kamis 7 Juli 2022 episode ke 92 Tahun ke II dengan tema: DPRK Banda Aceh Terima LPJ Walikota, Pansus Utang Bubar?, yang dipandu oleh host Siti Aminah, Jangan lupa like share comment and subsribe.

Yuzmuha Sebut Operator Desa Juru Kunci Terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

IstSejumlah operator desa bersama Kepala Dinas Sosial poto bersama dua anggota DPRK Bener Meriah
A A A

ACEHIMAGE.COM – Pelatihan Trainer of Trainer (TOT ) Siks-ng online yang di ikuti 232 operator Kampung se-Bener Meriah yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Bener Meriah mendapat apresiasi dari anggota DPRK Bener Meriah Yuzmuha dan Abubakar.

Bahkan, kedua anggota DPRK Bener Meriah itu menyempatkan diri untuk mengunjungi para operator Kampung yang sedang mengikuti pelatihan TOT Siks-ng online terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS ). Kamis, 9 Juni 2022.

Pelatihan itu direncanakan berlangsung dari 7 -22 Juni 2022 dengan dua sesi, yakni sesi pagi dan sesi siang di aula Dinas Pendidikan Bener Meriah.

Yuzmuha menyampaikan, penyelenggaraan pelatihan TOT aplikasi Siks-ng terhadap para operator desa adalah satu-satu yang di Aceh. Dan kita sangat mengapresiasi kegiatan ini, sebab para operator desa adalah merupakan juru kunci dalam verifikasi dan validasi DTKS.

“Tujuan kegiatan ini memberikan bimbingan teknis dan pelatihan SDM terhadap 232 operator desa atau saya sebut sebagai juru kunci dalam kegiatan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial,”kata politisi Partai Aceh itu.

Hasil yang dicapai dari kegiatan adalah masing-masing desa/kelurahan memiliki operator aplikasi Siks-ng yang aktif cakap dan jujur dalam entry data, serta mempermudah desa/kelurahan dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS dan diharapkan dapat menyajikan data ril sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan di Aceh khususnya Kabupaten Bener Meriah. ujar Yuz

Peran Administrator/ operator SIKS (sistem informasi kesejahteraan sosial)  sangat vital salah satunya adalah mengusulkan seseorang untuk bisa masuk dalam DTKS. Terang Yuz

Yuzmuha menerangkan, seharusnya data kemiskinan juga bersifat dinamis. Jika pada tahun ini si fulan dinyatakan layak masuk dalam DTKS, bisa jadi empat tahun kemudian si fulan sudah mampu karena berbagai sebab. Namun jika tidak ada upgrade dalam SIKS maka si fulan akan tetap dianggap miskin sesuai keadaannya empat tahun yang lalu, padahal kenyataannya sudah kaya.

Soal input dan upgrade ini hanyalah sebagian kecil dari pekerjaan admin SIKS, yang lain masih banyak, dan biasanya berhubungan langsung dengan warga tidak mampu, terkadang ada juga yang pura-pura tidak mampu.

Ia menambahkan berdasarkan pemetaan masalah dilapangan, setidaknya terdapat masalah di level SDM dan dukungan Pemerintah salah satunya adalah belum adanya perhatian khusus terhadap admin SIKS.

Biasanya yang terjadi adalah belum adanya anggaran khusus bagi admin SIKS, mengingat tanggung jawabnya yang besar terhadap validitas data kemiskinan di tingkat desa, seharusnya desa juga memberikan dukungan secara penuh dan sistematis.

Ironisnya, jangankan uang lelah, uang untuk beli paket data saja tidak ada. Padahal operasional SIKS bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja selama masih terkoneksi dengan internet.

Masalah ini terjadi di semua desa di bener meriah, ungkap Yuz, termasuk di Aceh seakan pemerintah menutup mata tidak pernah memberikan anggaran dalam upaya meningkatkan SDM dan lain-lain.

Tahun ini melalui Pokir DPRK dari (partai Aceh ) TA APBK 2022 sudah kita berikan, oleh karena itu sekarang lah saatnya untuk bersama-sama bergandeng tangan, bekerjasama dengan pihak desa membangun data yang valid di tingkat desa sehingga akan berimplikasi pada penurunan angka kemiskinan

Bagaimana tidak vital beberapa waktu yang lalu Badan Pusat Statistik (BPS) merilis penduduk miskin di Aceh naik menjadi 15,53 persen. Kenaikan ini membuat Tanah Rencong bertahan sebagai daerah termiskin di Sumatera dan masuk lima provinsi miskin di Indonesia. Sebut Yuz

Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Aceh Dadan Supriadi pada waktu yang lalu mengatakan jumlah penduduk miskin periode Maret-September 2021 secara persentase naik 0,20 poin menjadi 15,53 persen. Secara angka, penduduk miskin bertambah 16.020 orang.

"Jumlah penduduk miskin di Aceh pada September 2021 sebanyak 850.260 orang, begitu juga dengan Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2022 ini tingkat kemiskinan terus naik signifikan,”ungkapnya.

masalah diatas hanyalah sebagian dinamika pendataan yang sifatnya sangat teknis, karena berhubungan langsung dengan sistem dan aplikasi.

Masalah lain yang seharusnya menjadi perhatian bersama adalah bagaimana melakukan pendataan warga miskin di tingkat desa, siapa yang melakukan, indikator apa yang digunakan, untuk melakukan pendataan anggarannya dari mana?

Sehingga secara gagah, para kepala daerah  pada masa awal-awal jabatannya bisa mengatakan jumlah warga saya sekian, yang miskin sekian. Akhirnya bisa mengatakan, pada masa kepemimpinan saya, angka kemiskinan sudah turun sekian. Semuanya jelas, berbasis data.

Bukankah di setiap visi misi waktu pencalonan selalu ada misi untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Tutupnya.[]

Komentar

Loading...