Teuku Raja Keumangan SH MH, Sekretaris Fraksi Partai Golkar narasumber peHTem edisi Kamis 29 Juli 2021 episode 60 dengan tema: DPRA Diminta Bentuk Pansus Dana Siluman, Kemana Mengalir Dana Apendiks? dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Yuzmuha Nilai Gubernur Aceh Gagal Menyelesaikan PBD Antara Bener Meriah Dengan Aceh Utara

Ketua DPRK Aceh Utara mengenakan baju petak-petak bersama Yuzmuha
A A A

BENER MERIAH – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, membentuk tim Penegasan Batas Daerah (PBD) untuk menyelesaikan persoalan segmen batas daerah di Provinsi Aceh. Tim tersebut terbentuk setelah permintaan Pemerintah Aceh yakni Gubernur Aceh berdasarkan ketentuan pemenuhan asas pasal 19 ayat 1 hurub b dan c tentang penegasan batas daerah.

Hal itu diungkapkan Yuzmuha anggota DPRK Bener Meriah kepada acehimage.com melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 14 Juli 2021.

Politisi Partai Aceh itu menyampaikan, ketika Kemendagri melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan, melaksanakan tugas di Aceh dan panggil para Bupati untuk difasilitasi terkait Penegasan Batas Daerah (PBD).

Terkait persoalan penetapan tapal batas di Aceh, Yuzmuha menilai Gubernur Aceh Nova Iriansyah gagal menyelesaikan perselisihan PBD antara Kabupaten Bener Meriah dengan Aceh Utara.

“Seharusnya Gubernur mempunyai tanggungjawab moral sebagai kepala Pemerintahan memfasilitasi para pihak bermusyawarah untuk menyepakati dan memastikan kepastian hukum wilayah administrasitif serta dilanjukan penegasan batas antar daerah di tandatangani para pihak terkait (Bupati) di Aceh dan selanjutnya di tetapkan oleh Menteri sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Yuzmuha

Dijelaskan Yuzmuha, setelah permintaan Pemerintahan Aceh dalam hal ini Gubernur ke Jakarta (Mendagri), akibat ketidak mampuannya berdasarkan ketentuan pemenuhan asas pasal 19 ayat 1 huruf b dan c tentang Penegasan Batas Daerah barulah TIM Pusat di Jakarta dapat terbentuk ini menunjukkan Gubernur Aceh gagal menyatukan persepsi para bupati di Aceh khususnya Aceh Utara dengan  Beber Meriah.

Bagaimana mungkin Aceh bisa hebat, Aceh carong jika penyelesaian perselisihan batas daerah di Aceh sebagai kepastian hukum wilayah administrasif Pemerintah di Aceh saja harus di selesaikan dari pihak Pusat Jakarta apa lagi jika bicara keistimewaan yang hari ini di Aceh terkesan di amputasi. Ujar Yuzmuha

Konon lagi Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh, Syakir beberapa waktu lalu mengaku Aceh berhasil selesaikan persoalan segmen batas daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Ia menambahkan, keputusan Gubernur yang sudah di tandatangani beberapa waktu lalu yang di sampaikan kepada ruang publik bahwa segmen “Tapal batas Bener Meriah dan Aceh Utara itu sudah kita selesaikan, keputusannya sudah saya tandatangani, para pihak harus menerima keputusan saya.”ucap Yusmaha

Anggota DPRK Bener Meriah itu menilai, keputusan ini terkesan mengamputasi kesewenangan Bupati, awalnya Gubernur di beri kesewenangan hanya untuk mem fasilitasi para pihak yang berselisih antar Pemda Aceh Utara dan Bener Meriah, kok tiba-tiba keputusan Gubernur lahir dalam keadaan prematur tanpa di dasari penyelesaian perselisihan antar ke dua belah pihak yang di tanda tangani oleh Bupati Bener Meriah sebelumnya  dan Aceh Utara ini kan keputusan melanggar aturan akibat nya Mendagri tidak dapat menetapkan penegasan batas. Tegas Yuzmuha

Menurut Yuzmuha, hal ini dapat di ketahui bahwa dari beberapa tahapan fasilitasi Gubernur kelihatan belum terjadi penyelesaian dan masih terjadi perselisihan dan konflik di kalangan masyarakat Bener Meriah baru baru ini.

Di tambah lagi dua desa definitif yakni  Pasir Putih dan Rikit Musara di wilayah Kabupaten Bener Meriah tiba-tiba wilayahnya masuk Aceh Utara dengan merujuk  pada peta Topografi angkatan darat (Topdam ) tanpa mengedepankan yudiritis historis dan kesepakatan antar daerah. Sebut Yuzmuha

Seharusnya, sambung Yuzmuha  keputusan Pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur di tetapkan penegasannya oleh Kemendagri bukan membentuk TIM PBD pusat.

Yusmuha mengaku, terkait persoalan tapal batas itu sudah dikoordinasikan dengan Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali saat kunjungan “Saat kunjungannya bersama Ketua DPRK Aceh Utara kita koordinasi terkait tapal batas Bener Meriah dengan Aceh Utara untuk menolak keputusan Gubernur Aceh.

Ia berharap koordinasi ini dapat berlanjut guna menampung aspirasi masyarakat Pasir Putih dan Rikit Musara dan kemudian memberikan masukan kepada para pihak pemangku kepentingan untuk di pertimbangkan dengan harapan membuahkan hasil kesepakatan kedua belah pihak untuk di jadikan sebagai rujukan guna kepastian hukum wilayah administrasif pemerintahan.

Kepada Tim PBD pusat  Kemendagri melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan, Yuzmuha meminta melaksanakan tugas di Aceh agar mengedepankan aspek sosiologis, historiy, yuridis geografis dan aspek lainnya yang terpenting adalah kesepakatan antar Bupati. Tutup Yuzmuha.[]

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...