Jalan akses menuju Samar Kilang Kecamatan Syiah Utama, Kubupaten Bener Meriah lumpuh total akibat longsor dan pohon tumbang.“Mungkin kejadianya tadi malam, soalnya kemaren sore anggota saya pulang jalannya masih baik-baik saja," ungkapnya. Munurut Mustakim, longsor tersebut menimpa separuh badan jalan dengan panjang mencapai 17 meter, namun pohon-pohon dari atasnya tumbang dan menutup badan jalan sehingga jalan tersebut tidak dapat dilalui untuk saat ini.

Yuzmuha Minta Pemkab Bangun TPT di Kampung Delung Tue

SAMSUDDINAnggota DPRK Bener Meriah meninjau TPT yang ambruk di Kampung Delung Tue
A A A

BENER MERIAH – Bohari, warga Delung Tue Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah terpaksa harus mencari rumah kontrakan lain akibat rumah yang ditempatinya hampir ambruk.

“Dua tahun lalu banjir menerjang tembok penahan tanah (TPT) hingga ambruk sepanjang 15 meter, akibat peristiwa tersebut rumah warga kami juga menjadi dampak," kata Reje Kampung Delung Tue Armada saat ditemui awak media, Rabu ( 18/11/2020).

Dikatakan Armada, akibat banjir merusak TPT rumah Bohari yang dekat disana bagian belakangnya juga terkikis sehingga terpaksa harus pindah dari rumah tersebut karena kwatir terjadi sesuatu.

“Rumah yang ditempati Bohari bersama Isterinya Lailawati juga merupakan tempat usaha mereka sehingga saat musibah itu terjadi barang-barang dagang yang ada disana terserat dan rusak,"papar Armada.

Sementara itu, Seketaris Komisi B DPRK Bener Meriah, Yuzmuha meminta pemerintah segera membangun TPT yang rusak di Kampung Delung Tue tersebut.

“Sekurang-kurangnya sesuai dengan standar, TPT yang ambruk akibat banjir tahun lalu yang mengakibatkan rumah warga di delung tue hampir ambruk kini sudah tidak layak untuk di huni apalagi masyarakat kita harus kehilangan usahanya jadi kita minta ini segera diperbaiki agar masyarakat kita bisa kembali kerumahnya,"sebut Yuzmuha.

Politisi Partai Aceh itu menambahkan, Pemerintah daerah sebagai personifikasi dari Negara memikul tanggung jawab tersebut, sesungguhnya tidak berdasarkan hubungan sebab akibat dari bencana alam, melainkan karena UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk bertempat tinggal.

"Pengelolaan bencana ada di Pemerintah yang berperan dominan sebagai enabler atau fasilitator. Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Dalam Pasal 8, ada juga tanggung jawab dari pemerintah daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota atau perangkat daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,"katanya.

"Untuk menjalankan amanah tersebut Pemda perlu memberikan penjaminan pemenuhan hak masyarakatyang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum,"tambah Yuzmuha.

Disisi lain Pemda perlu mengurangi resiko bencana dengan melakukan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan penghijauan dan sebagainya.

"Terlebih lagi di Bener Meriah hari ini berdasarkan pengawasan kita masyarakat kerap melakukan pengrusakan alam akibat keterbatasan lahan minsalnya perambahan hutan elegaloging dan sebagainya yang mengakibatkan terjadinya erosi dan lain-lain, disi lain kita secara kebersamaan harus bersama-sama pro aktif untuk menjaga lingkungan kita,"imbuh Yuz.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...