Kabar Sarkawi yang berencana mengundurkan diri dari jabatan Bupati Bener Meriah semakin santer hingga sampai ke telinga mantan Bupati Bener Meriah Ahmadi yang sedang menjalani sisa masa tahannya. Oleh karena itu, melalui istrinya Nurhasanah meminta penjelasan kepada Abuya Sarkawi terkait ikhwal tersebut.

Siapkan Paket Sembako

Yuzmuha Minta Eksekutif Stop Lelang Proyek

SAMSUDINAnggota DPRK Bener Meriah Yuzmuha
A A A

BENER MERIAH- Anggota DPRK Bener Meriah Yuzmuha meminta Pemerintah daerah setempat untuk menghentikan sementara waktu proses pelelangan proyek di Unit Layanan Pelelangan (ULP) Kabupaten, serta memfokuskan anggaran
menyiapkan paket sembako (bahan pokok) untuk masyarakat yang terdampak secara ekonomi ,sosial dan penanganan wabah virus corona atau Covid-19.

Hal itu disampaikan Yuzmuha kepada Wartawan, Sabtu (28/3/2020), mengingat saat ini belum adanya fokus anggaran dari Pemerintah terkait dengan Bahan Pokok untuk masyarakat yang terdampak secara ekonomi sosial dampak virus yang berasal dari Wuhan, Cina, yang telah mematikan 27.215 Orang di dunia dan kini menjadi acaman bagi kita termasuk di Kabupaten Bener Meriah.

"Kita DPRK mendorong Pemerintah Kabupaten untuk menghentikan terlebih dahulu seluruh pelelangan proyek Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Pemerintah harus fokus dulu pada keselamatan masyarakat ,
menyiapkan sembako (bahan pokok) untuk masyarakat yang terdampak secara ekonomi dan sosial akibat ancaman wabah Covid-19 (Corona),"kata Yuzmuha.

Desakan itu disampaikan karena hingga saat ini belum ada intervensi anggaran dari Pemerintah Daerah terkait dengan penangananan kebutuhan Bahan pokok untuk masyarakat yang terdampak secara ekonomi dan Sosial akibat wabah covid 19, Saat ini Pemerintah hanya bergantung pada Sebahagian Biaya Tak Terduga (BTD),DBH dan BOK pada dinas Kesehatan yang diposkan kurang lebih beberapa waktu yang lalu Rp,4 miliar.

Oleh sebab itu, Yuzmuha berharap Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama DPRK bisa segera menyusun kebutuhan anggaran penanganan kebutuhan Sembako (Bahan Pokok) untuk masyarakat yang terdampak ekonomi,sosial dan pencegahan virus corona yang sedang merebak saat ini. Ia berharap, semua anggaran belanja bisa difokuskan untuk penanganan wabah ini.

Persiapan ini penting dilakukan sejak dini untuk mengantisipasi terjadi kondisi darurat dimana nanti pemerintah akan menetapkan lockdown. Jika sudah ada persiapan, maka saat kondisi darurat pemerintah tidak panik lagi dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

"Jangan sampai pemerintah baru bertindak setelah jatuhnya banyak korban. Kita sebagai pemerintahan (DPRK dan eksekutif) sangat bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19," ungkap politikus Partai Aceh ini.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk mengontrol harga sembako di pasaran. Yuzmuha berharap jangan sampai ada pihak-pihak tertentu melakukan penimbunan barang, sehingga terjadi kelangkaan di pasaran dan harganya pun bisa melonjak jika ini terjadi maka pelaku pedagang tersebut harus di hukum seberat berat mungkin apabila perlu tembak di tempat saja, Pungkasnya.

"Antisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk itu harus dipetakan dari sekarang. Saat ini saja, harga gula sudah naik menjadi 23.000 - 25.000/ Kg Jadi kondisi seperti ini harus diantisipasi oleh pemerintah," dan ini adalah tanggung jawab kita sebagai eksekutif dan legislatif.

Karena itu, Yuzmuha meminta eksekutif untuk menghentikan terlebih dahulu pelelangan tender proyek dan fokus pada penanganan virus corona. "Untuk apa pembangunan jika masyarakat kita banyak yang meninggal (Mati) karena wabah ini," pungkasnya.

Ia menambahkan keselamatan adalah hal yang paling di utamakan dalam segala bidang dan bentuk apapun, jika bicara soal nyawa maka pembangunan jalan drainase apalagi TPT itu bukanlah tandingan nya.

Ia menambahkan Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah. Begitu juga dengan Menteri Keuangan yang menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka penanggulangan COVID-19.

"Atas dasar Inpres dan Permen tersebut, maka sudah sepatutnya Pemerintah Aceh agar segera melakukan realokasi dan refocussing anggaran dalam APBA 2020 untuk fokus pada pencegahan dan penanggulangan Covid-19,"pungkasnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...