Pimpinan Dayah Khamsatu Anwar Aceh Besar, Dr. Tgk Sirajuddin Saman, S.Pd.I, MA (Abi Doktor) menjadi narasumber peHTem edisi Kamis 26 Mei 2022 episode ke 80 Tahun ke II dengan tema: Kadis Pariwisata Aceh Undang Wulan Guritno Pamer Aurat di Nanggroe Syariah?, yang dipandu oleh host Siti Aminah, Jangan lupa like share comment and subsribe.

Dinilai Memicu Konflik Horizontal

Yuzmuha Desak Jubir Pemerintah Aceh Cabut Pernyataannya Terkait Aktifnya Sarkawi

For acehimage.comSekertaris Komisi B DPRK Bener Meriah, Yuzmuha
A A A

ACEHIMAGE.COM – Yuzmuha anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah menilai pernyataan juru bicara (jubir) Pemerintah Aceh, Muhammad MTA terkait aktifnya Bupati Bener Meriah, Tgk H Sarkawi cukup hanya menyampaikan surat pemberitahuan kepada Gubernur Aceh dapat memicu konflik horizontal di kalangan masyarakat Bener Meriah.

Menurut Politisi Partai Aceh itu, pernyataan Jubir pemerintah Aceh itu menunjukan buruknya komunikasi pemerintah Aceh sehingga dan dapat menimbulkan kerugian negara kalau tidak dicabut.

“Pernyataan Muhammad MTA yang mengatakan Sarkawi cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Gubernur Aceh jika ingin bertugas kembali setelah setelah menderita sakit, dengan demikian keberadaan Plt Bupati Bener Meriah dinyatakan selesai. Itu adalah pernyataan bodoh,” kata Yuzmuha kepada media ini melalui rilisnya, Kamis, 17 Februari 2022.

Dalam salah satu media online lokal, Muhammad MTA menyebutkan “Secara aturan, beliau cukup dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Gubernur Aceh, Terhitung Mulai Tanggal (TMT) kalau beliau akan kembali aktif menjalankan aktifitas kedinasan setelah cuti pengobatan," ini adalah pernyataan keliru dan menyesatkan yang harus segera dicabut. Jelas Yuzmuha.

Karena pernyataan Jubir pemerintah Aceh ini telah mengganggu stabilitas pemerintahan daerah Kabupaten Bener Meriah, yang berimplikasi kepada kerugian negara jika nantinya kemudian Sarkawi kembali bertugas sebagai bupati dan menandatangani keputusan menyebabkan beban APBK tahun anggaran 2022.

Yuzmuha menilai pernyataan Jubir Pemerintah Aceh itu prematur seperti bayi lahir umur 2 bulan jika dilihat dari peraturan perundang undangan yang berlaku. Justru itu, agar kelihatan akuntabel dan profesional dengan mengedepankan kepentingan umum dan tidak mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah maka pernyataan yang dikeluarkan Jubir Pemerintah itu segera harus dicabut. Tegas Yuzmuha kembali.

Ia juga meminta Pemerintah Aceh segera melaksanakan Surat perintah Kemendagri yang disampaikan kepada pemerintah aceh (Gubernur) yang tembusannya disampaikan kepada DPRK Bener Meriah,Kementerian  Dalam Negeri melalui Direktur jenderal Otonomi Daerah yang ditandatangani oleh Akmal malik tanggal 11 November 2021 Nomor 100/7372/OTDA Sipat segera Penjelasan terkait Penyelenggaraan pemerintah daerah di kabupaten Bener Meriah.

Yuzmuha menambahkan, pada surat Kemendagri tersebut dijelaskan untuk menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah maka kedudukan hukum bupati merujuk pada penjelasan pasal 78 ayat 2 huruf b Undang - undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menegaskan bahwa kepala daerah/ wakil kepala daerah yang menderita sakit cukup dibuktikan dengan keterangan dokter.

Diketahui bahwa tanggal 27 November 2021 hasil surat keterangan dokter Penguji sudah ditandatangani dari surat tersebut yang baru – baru ini  disampaikan kepada (DPRK Bener Meriah), bahwa dr spesialis saraf RSU Zainoel Abidin berkesimpulan  masih ditemukan kelemahan anggota bagian tubuh yang mengakibat tidak bisa berfungsi normal.

Dampak dari pernyataan Jubir Pemerintah Aceh itu, sambung Yuzmuha, Sarkawi yang masih sakit pun kembali menyurati Gubernur Aceh ingin bertugas kembali sebagai bupati.

“Akhir-akhir ini ada isu yang berkembang bahwa Sarkawi  sudah menandatangani surat sebagai bupati, kita akan awasi  jika itu benar maka itu harus dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari saya khawatir jika itu yang terjadi akan berimplikasi pada kerugian negara,” terang Yuzmuha.

Berdasarkan aspirasi masyarakat serta rapat kerja DPRK yang berpedoman pada Undang-Undang, sehingga tanggal 08 Februari 2022 rapat badan musyawarah terhadap jadwal paripurna DPRK terhadap usulan pemberhentian Sarkawi sudah dilaksanakan.

“Terkait jadwal kapan DPRK melakukan sidang paripurna, itu tergantung pimpinan DPRK untuk menjadwalkan,” imbuh Yuzmuha.[]

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...