Yulindawati, Warga Ulee Kareng, narasumber peHTem edisi Senin 21 Juni 2021 episode 49 dengan tema: Dewan Ajak Warga Belanja di Pasar Al Mahirah, Ini Kata Warga, dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Yusril Ihza Mahendra, Presiden Tidak Berwenang Mencopot Kepala Daerah, Apalagi Mendagri

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc
A A A

JAKARTA - Pakar hukum tata negara Prof Yusril Ihza Mahendra mengatakan, penerbitan Instruksi Mendagri 6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 tak bisa menjadi dasar untuk memberhentikan kepala daerah.

"Instruksi Mendagri 6/2020 tidak dapat menjadi dasar memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan terkait penegakan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19," kata pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan, Kamis (19/11/2020).

Ia menjelaskan, pada hakikatnya Instruksi Presiden, Instruksi Menteri, dan sejenisnya adalah perintah tertulis dari atasan kepada jajaran yang berada di bawahnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengungkapkan, dalam UU 10/2004 yang kemudian diganti UU 12/2011 dan kemudian diubah UU 15/2019, jadi disitu tidak dicantumkan Inpres sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan kata Yusril menjelaskan.

Hal tersebut karena untuk mengakhiri keraguan-raguan tentang status Inpres yang sangat banyak diterbitkan pada masa Presiden Suharto.

"Adanya ancaman kepada kepala daerah dalam Instruksi Mendagri 6/2020 bisa saja terjadi. Namun proses pelaksanaan pemberhentian kepala daerah tetap harus berdasarkan pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah," lanjutnya.

Ia melanjutkan, kepala daerah yang sebelumnya telah ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu tidak dapat dipersoalkan, apalagi ditolak oleh pemerintah.

Posisi presiden atau mendagri tinggal menerbitkan keputusan tentang pengesahan pasangan gubernur atau bupati/walikota terpilih dan melantiknya.

"Dengan demikian, presiden tidak berwenang mengambil inisiatif memberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur.

Mendagri juga tidak berwenang mengambil prakarsa memberhentikan bupati dan walikota beserta wakilnya," tandasnya.

Rubrik:NEWS

Komentar

Loading...