Dirlantas Polda Aceh, Kombes. Pol. Dicky Sondani, SIK, MH yang diwakili Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Kompol. T. Zainal Amri, SH, SIK menjadi narasumber peHTem edisi Senin 30 Mei 2022 episode ke 81 Tahun ke II dengan tema: Pelat Hitam Atau Pelat Putih?, yang dipandu oleh host Siti Aminah, Jangan lupa like share comment and subsribe.

Soal Kesepakatan Bersama Pembangunan Plasma

YARA Surati Kadisbun Aceh Singkil

Humas YARA AcehKetua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Perwakilan Aceh Singkil, Kaya Alim
A A A

ACEHIMAGE.COM - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Singkil melayangkan surat kepada Kepala Dinas Perkebunan setempat terkait sejauh mana hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Aceh dengan 15 Perusahaan HGU Perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2021 lalu.

Surat tersebut langsung diserahkan juga ditembuskan ke Ketua DPRK Aceh Singkil. Surat itu disampaikan pada Kamis, 3 Februari 2022.

Dalam surat tersebut, Kaya Alim mempertanyakan kepada Kepala Dinas Perkebunan mengenai hasil kesepakatan bersama yang ditandatangani pihak pemerintah dengan perwakilan perusahaan.

Menurut Kaya Alim, sejak pertemuan di Medan sampai sekarang sudah memasuki empat bulan. Sedangkan dalam kesepakatan tersebut pihak perusahaan diberi tenggang waktu tiga bulan untuk melakukan pendataan untuk pembangunan kebun plasma.

Mengingat sudah lebih dari tiga bulan sejak pertemuan di Medan, maka kami mempertanyakan kepada Kepala Dinas Perkebunan sebagai leading sektor permasalahan ini sejauh mana dan sudah berapa perusahaan melakukan pendataan di lapangan untuk kebun plasma.

Kaya Alim menambahkan, perusahaan tidak ada alasan apapun lagi karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan setiap perusahaan perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan, ditambah dengan kesepakatan bersama yang disepakati dan disetujui dibubuhi dengan tandatangan oleh masing-masing utusan perusahaan.

Kaya Alim berharap, kepada Pemerintah dalam hal ini Bupati Aceh Singkil untuk mengambil sikap tegas jika perusahaan tidak menjalankan sesuai jadwal kesepakatan bersama itu, Bupati dan DPRK harus ambil sikap tegas jika ada perusahaan yang tidak patuh pada peraturan yang ditetapkan. Ini menyangkut kepentingan orang banyak yang harus diperjuangkan.

Bayangkan jika perusahaan merealisasikan kebun plasma berapa ribu kepala keluarga yang bisa terbantu. Bisa saja dengan adanya kebun plasma nantinya Singkil bisa keluar dari number one termiskin di Provinsi Aceh.[]

Rubrik:ACEHRILIS

Komentar

Loading...