Aksi unjuk rasa yang yang dilakukan oleh Petani Kopi Menangis (PKM) di depan gedung DPRK Bener Meriah terjadi saling dorong dengan petugas keamanan. Satpol PP dan Personel Polres Bener Meriah menjadi benteng terdepan untuk menahan para pendomo untuk menerobos gedung DPRK Bener Meriah. Senin (19/10/2020)

Wali Nanggroe Bukan Neuduek Malek Mahmud

ISTIMEWAGhazali Abbas Adan
A A A

Sebagai pemersatu masyarakat Aceh, juga tidak mampu dia tunjukkan

Ghazali Abbas Adan Mantan Anggota Parlemen RI.

BANDA ACEH - Mantan Anggota Parlemen RI Ghazali Abbas Adan menyebutkan Wali Nanggroe Memang bukan maqam (neuduek)-nya Malik Mahmud Al Haytar. Dimana seharusnya sosok Wali Nanggroe sebagai pemersatu masyarakat Aceh.

Ini disampaikan Ghazali setelah Aktivis Kebudayaan sekaligus Pendiri Institut Peradaban Aceh, Haekal Afifa meminta Wali Nanggroe Aceh menegur dan memperingatkan DPRA terkait polemik yang terjadi dengan Pemerintah Aceh saat ini.

BACA JUGA:Aktivis Kebudayaan Minta Wali Nanggroe Tegur DPRA

Menurut Haekal dalam beberapa kasus hubungan buruk antara legislatif dan eksekutif, Wali Nanggroe tidak pernah hadir untuk mencari dan memberi solusi sehingga menimbulkan persepi negatif publik dan bias opini.

"Dari dulu, Wali Nanggroe tidak pernah hadir untuk mempertemukan dan memberikan solusi terkait polemik dalam hubungan eksekutif dan legislatif," tegas Haekal.

Sejalan dengan itu, Mantan Anggota Parlemen RI Ghazali Abbas menyampaikan Malek Mahmud didudukkan sebagai Wali Nanggroe sudah habis satu periode dan selama itu faktanya tidak pernah dan tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana tertulis dalam UUPA.

Kini, kata Ghazali, Malek Mahmud sudah periode kedua didudukkan di lembaga yang faktanya kapasitas dan kualitas personalnya memang bukan maqam (neuduek) untuknya.

"Ia (Malek Mahmud-red) dengan semaunya diangkat kembali periode kedua ini kendati jelas-jelas cacat prosedur karena tidak melalui mekanisme pemilihan oleh komisi pemilihan, yang terdiri dari tuha peuet, tuha lapan dan mufti atau yang mawakili, serta satu orang alim ulama dari setiap kabupaten/kota di Aceh. Demikian mekanisme yang diatur dalam Qanun Nomor 9 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012,"kata politikus Aceh dan pernah dua periode duduk sebagai wakil rakyat Aceh di DPR RI, Minggu (20/9/2020).

"Atau katakan prosedur pemilihan terpenuhi, tapi faktanya Malek Mahmud tidak memenuhi syarat dan tidak mampu mewujudkan kriteria dan fungsi sebagaimana dengan jelas tertulis dalam UUPA, maka jabatan yang didudukkan kepadanya itu tidak ada manfaat bagi rakyat Aceh. Dan memang demikian adanya. Padahal setiap tahun untuk keperluan jabatan dia itu menghabiskan uang rakyat dari APBA puluhan miliar rupiah,"tambahnya.

Kepada acehimage.com, Pria kelahiran Pidie ini menyatakan sependapat dan mendukung pernyataan Ahli Hukum Tata Negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra yang dikutip dari Serambi Indonesia bahwa pada awal munculnya wacana akan adanya LWN di Aceh, semua pihak yang terlibat membahas item tersebut di Jakarta ketika itu berpikir bahwa yang akan menduduki posisi Wali Nanggroe adalah Teungku Hasan Muhammad di Tiro selaku deklarator Aceh Merdeka.

"Pikiran kami waktu itu saat pembahasan RUUPA ya Teungku Hasan Tiro yang akan menempati tempat itu untuk memberi penghormatan kepadanya. Nah, setelah dia tiada, apa masih perlu Wali Nanggroe?".

Yusril menegaskan sosok Wali Nanggroe sebagai pemersatu masyarakat Aceh hendaknya dapat diterima semua elemen masyarakat. Dulu, katanya ada tokoh sekelas Ali Hasyimi di Aceh yang juga seorang cendekia, ulama, pujangga dan mantan Gubernur Aceh.

"Wali Nanggroe itu tokoh pemersatu dan dapat diterima oleh semua rakyat. Seperti dulu, di Aceh ada Ali Hasjmy", kata Yusril, yang disampaikan ulang oleh Ghazali ketika memberi pernyataan kepada media ini.

Lalu sosok yang tak segan memberikan kritik kepada siapa saja ini mempertanyakan Malik Mahmud itu seorang cendekia dan ulama. Apakah dia itu independen dan tokoh pemersatu?

"Ini jauh panggang dari dari api. Faktanya kini terlihat dengan jelas. Dia tidak muncul sebagai sosok cendekia dan ulama. Dia juga sangat partisan. Sehingga Apa Karya pernah menyatakan Malek Mahmud "salah jep ubat" ketika dalam pilkada lalu menyatakan dukungannya kepada salah satu kandidat. Sebagai pemersatu masyarakat Aceh, juga tidak mampu dia tunjukkan,"ujarnya.

Sehingga, kata dia, seorang pemuda cerdas dan berkarakter, Aktivis Kebudayaan sekaligus Pendiri Institut Peradaban Aceh Haekal Afifa meminta Wali Nanggroe Malek Mahmud menegur dan memperingatkan DPRA terkait polemik yang terjadi dengan pemerintah Aceh saat ini.

"Apa yang saya tulis ini, adalah fakta yang terang benderang terlihat dari sosok, kapasitas dan kualitas Malek Mahmud yang didudukkan sebagai Wali Nanggroe. Jelas tidak mampu mewujudkan kriteria dan fungsinya sebagai Wali Nanggroe sebagaimana ketentuan konstitusi negara, yakni UUPA. Karenanya kembali saya nyatakan, Wali Nanggroe Memang bukan maqam (neuduek) nya Malek Mahmud,"demikian disaampaikan Anggota DPD dapil Aceh periode 2014-2019.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...