Warga Kota Banda Aceh, Yulindawati, kembali menjadi narasumber peHTem edisi Kamis 7 Juli 2022 episode ke 92 Tahun ke II dengan tema: DPRK Banda Aceh Terima LPJ Walikota, Pansus Utang Bubar?, yang dipandu oleh host Siti Aminah, Jangan lupa like share comment and subsribe.

Waladan Apresiasi DPRK Bener Meriah Usulkan Nama-Nama PJ Bupati Bener Meriah Dari Internal Eksekutif

ISTIMEWADirektur Ramung Instutute, Waladan Yoga
A A A

ACEHIAMGE.COM – Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM ) Ramung Institute, Waladan Yoga mengapresiasi langkah berani DPRK Bener Meriah dalam mengusulkan nama-nama calon Penjabat (Pj )  Bupati Bener Meriah dari internal eksekutif (Pemerintah ) setempat.

Waladan juga memberikan apresiasinya terhadap DPRK Bener Meriah berani menutup ruang pengusulan nama-nama dari luar Kabupaten Bener Meriah. “Keberanian untuk menutup ruang nama-nama dari luar Bener Meriah patut diapresiasi, walau memang secara aturan membolehkan usulan nama Pj Bupati dari luar Bener Meriah,”kata Waladan kepada media ini melalui rilisnya, Rabu, 22 Juni 2022.

Ini semua sangat bergantung pada suasana internal DPRK, artinya DPRK satu kata soal pengusulan nama nama PJ Bupati Bener Meriah ini. tambah Waladan

Berkaca dari keputusan DPRK Bener Meriah, sambungnya, maka ini dapat menjadi contoh untuk DPRK Kabupaten/Kota lain dalam mengusulkan nama nama calon PJ Bupati dari internal sendiri dan biarkanlah nama nama PJ dari luar Kabupaten Bener Meriah menjadi urusan Gubernur Aceh.

Karena setahu kita Gubernur Aceh juga mengusulkan tiga nama calon PJ Bupati ke Menteri Dalam Negeri, bagusnya Mendagri juga meminta usulan tiga nama dari DPRK  untuk dijadikan bahan pertimbangan, akan sangat bagus jika ada calon PJ yang diusulkan sama sama masuk antara versi Gubernur dan Versi DPRK tentu akan menjadi bobot penilaian lebih yang diambil oleh Tim Penilai Akhir (TPA) di Kementerian Dalam Negeri. Ujar Waladan

Sayangnya kita tidak tahu pasti siapa saja nama nama yang diusulkan itu, jika benar nama nama yang beredar itu adalah nama nama yang diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri, kita sangat mengapresiasinya. Karena kesadaran kolektif dalam mengajukan dari internal Pemerintah Kabupaten sendiri.

Karena sifatnya pengambilan keputusan harus berlangsung cepat, maka keputusan yang diambil oleh DPRK Bener Meriah sudah tepat, hanya melibatkan para pimpinan di DPRK, secara Tatib itu juga sudah diatur, jadi tidak ada yang dilanggar.pungkas Waladan.[]

Komentar

Loading...