Sebanyak 281 warga Rohingya melarikan diri dari kamp penampungan sementara di BLK Lhokseumawe, Aceh. Mereka datang dalam dua gelombang, yaitu gelombang pertama terdampar di Aceh Utara sebanyak 99 orang, lalu di Kota Lhokseumawe sebanyak 297 orang. Total dari kedua gelombang itu 396 orang yang ditampung di Kamp BLK Lhokseumawe. “Mereka meninggalkan kamp tanpa sepengetahuan petugas. Mereka menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyeberang ke Malaysia, karena sejak awal memang tujuan mereka Malaysia,” kata Mitra.

Usulan Kepala Daerah Kembali Dipilih DPR, Kemunduran Demokrasi

ISTIMEWADr Taufik A Rahim
A A A

BANDA ACEH - Adanya usulan agar Gubernur, Bupati dan Walikota kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat seperti yang sudah dilakukan sejak reformasi adalah kemunduran demokrasi.

"Jika ada usulan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRA/DPRK, Itu adalah cara berpikir demokrasi yang mundur ke belakang (set back of democratics thinking)," kata Dr Taufiq Abdul Rahim, Senin (30/11/2020).

Akademisi yang juga pengamat sosial politik dan pembangunan dari Universitas Muhammadyah (Unmuha) Banda Aceh itu mengatakan, pada era politik modern saat ini pernyataan usulan seperti itu sama sekali tidak tepat dan dapat dinilai gagal nalar.

Nah, itu juga bermakna ingin membungkam demokrasi dan ingin menghidupkan kembali otokrasi ataupun monokrasi pilitik.

"Alangkah baiknya sistem demokrasi itu terus diperbaiki, baik aturan hukum, aturan main, tata cara, kaidah dan etikanya menjadi lebih baik serta jauh semakin baik," ujar Taufiq.

"Jadi bukan malah membalik mengembalikan ke masa lalu, klasik dan kuno, dimana demokrasi hanya dikendalikan oleh segelintir orang dan kekuasaan politik hanya milik penguasa atau elite yang berkuasa serta kroni-kroninya, atau pengikut setianya," ungkapnya.

Maka model politik yang anomali kekuasaan dan penentuan jabatan kekuasaan ditentukan oleh beberapa orang dan atau para legislator yang ada di parlemen.

"Nah, ini sama sekali tidak bermartabat dan beradab," tegasnya.

Dikatakan, jika ada keinginan politik yang tidak menempatkan demokrasi, dan juga pemilihan gubernur, bupati dan walikota tidak lagi kepada rakyat, padahal selama ini sudah dipilih langsung oleh rakyat. Maka ini dapat dikatakan sebagai "gagal nalar" dan juga "miss leading" dalam berpikir diera demokrasi politik modern saat ini, terutama di Indonesia dan Aceh khususnya telah gagal.

"Padahal rakyat tau, Aceh sebagai salah satu pelopor perubahan demokrasi modern secara nasional," tuturnya

Dengan demikian, adanya ide, saran dan usulan yang ingin membatasi demokrasi serta mengurangi hak demokrasi rakyat pada zaman demokrasi modern saat ini adalah salah kaprah.

Sebaiknya mereformasi undang-undang politik

Menurutnya ide atau usulan seperti ini menunjukkan ada kesalahan memahami demokrasi, yang mana status kekuasaan demokrasi politik tertinggi saat ini ada ditangan rakyat.

"Jadi jangan ada lagi pikiran-pikiran yang ingin mengembalikan kekuasaan otoriter politik pada kelompok dan pihak tertentu," kata Taufiq mengingatkan.

Sebaiknya ujar Taufiq, jika ada yang salah dengan sistem, kaidah, tata cara, perilaku dan etika politik, maka peran pengambil kebijakan politik yaitu eksekutif dan legislatif mesti memperbaiki serta mereformasi undang-undang atau aturan politik supaya menjadi lebih baik sesuai dengan iklim, norma dan kearifan nasional dan lokal.

Karena itu, secara praktis dan akademik serta realitas mesti bersama-sama seluruh elemen masyarakat memperbaiki sistem dan iklim demokrasi politik yang berlaku.

Bukan malah berfikir secara "aneh dan gagal nalar", sehingga mengembalikan sistem dan praktik politik kembali ke cara-cara yang konvensional dan mematikan demokrasi politik yang kekuasaan tertingginya ada pada rakyat.

"Inilah inti dari demokrasi politik yang sesungguhnya, bukan pada elite politik yang ingin membagi-bagi jabatan kepada orang yang diinginkannya, ditunjuk serta mudah diatur untuk kepentingan politik dan ekonomi mereka saja," imbuhnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...