Zikrayanti, MLIS, PhD (Cand) menjadi narasumber peHTem edisi Kamis 23 September 2021 episode 10 Tahun ke II dengan tema: Terkait Vaksin Siswa, Wali Murid Minta Gubernur Pecat Kadisdik Aceh, yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh

Ultimatum GAM dan Pemerintah Pusat Tuntut Realisasi MoU Helsinki

Humas YARA AcehKetua YARA Aceh Safaruddin, SH,
A A A

Ultimatum ini perlu menjadi perhatian serius GAM dan RI karena kesepakatan yang telah ditandatangai tersebut bukan hanya mengikat para pihak, tapi juga seluruh rakyat Aceh baik yang mendukung Gerakan Aceh Merdeka maupun Pemerintah Republik Indonesia saat terjadi konflik di Aceh

Safaruddin, SH Ketua YARA Aceh

BANDA ACEH - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) ultimatum para penandatangan MoU Helsinki; Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia. Lembaga tersebut mendesak agar butir – butir komitmen itu direalisasi seluruhnya.

Direktur YARA Safaruddin SH, Minggu 15 Agustus 2021 Mendesak para Pihak (Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia) yang menandatangani MoU Helsinki untuk melaksanakan butir 1.1.4 MoU Helsinki yang menyebutkan batas Aceh merujuk pada peta 1 Juli 1956.

“Kami telah menyurati lembaga yang menjalankan mandat Pemerintah Pusat; Kemendagri, Kemenkum HAM, Badan Pertanahan Nasional, DPRA, dan Partai Aceh mengenai Peta Aceh 1 Juli 1956. Tapi sampai saat ini semuanya menyampaikan tidak menguasai peta tersebut,” kata Safaruddin.

YARA mendesak Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia  melaksanakan butir 1.3.5 MoU Helsinki yang berbunyi “Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh”.

Saat ini, masih banyak pelabuhan laut dan udara belum dikelola oleh Pemerintah Aceh.

Selanjutnya YARA mendesak Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera membentuk Pengadilan HAM sebagaimana telah di sepakati dalam butir 2.2.2 “Sebuah Pengadilan HAM akan dibentuk di Aceh”.

Sampai saat ini Pengadilan HAM belum dibentuk di Aceh. YARA telah menyurati Pemerintah Pusat mempertanyakan alasan belum dibentuknya Pengadilan HAM di Aceh.

Kementerian Sekretariat Negara melalui surat Nomor B-02/S/Humas/HM.00.00/08/2021 tanggal 11 Agustis 2021, meminta YARA untuk mempertanyakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Sampai saat ini YARA masih menunggu jawaban dari  Kemenko Polhukam.

Tuntutan lainnya YARA kepada GAM dan Pemerintah Pusat,  membuka kepada masyarakat Aceh jumlah dana yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk rehabilitasi harta benda masyarakat Aceh yang hancur akibat konflik GAM dan Pemerintah RI. Sebagaimana disepakati dalam butir 3.2.4 MoU Helsinki “Pemerintah RI akan mengalokasikan dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh Pemerintah Aceh”.

Selanjutnya segera membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menyelesaiakan klaim harta benda masyarakat Aceh yang musnah akibat konflik, Komisi tersebut, telah disepakati oleh GAM dan Pemerintah RI dalam MoU butir 3.2.6. yang menyatakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI akan membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim-klaim yang tidak terselesaikan.

GAM dan RI segera melaksanakan MoU Helsinki butir 3.2.5 yang menyatakan “Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak.” Serta menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat Aceh sejauh mana sudah mana sudah implementasi ini jika sudah dilaksanakan.

”Ultimatum ini perlu menjadi perhatian serius GAM dan RI karena kesepakatan yang telah ditandatangai tersebut bukan hanya mengikat para pihak, tapi juga seluruh rakyat Aceh baik yang mendukung Gerakan Aceh Merdeka maupun Pemerintah Republik Indonesia saat terjadi konflik di Aceh,” ujar Safaruddin.

YARA berkomitmen akan  memantau dengan serius ultimatum ini, dan jika tidak dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu dalam tahun 2021, YARA akan mengambil upaya hukum bagi para pihak.

Safar mengatakan, keseriusan GAM dan RI menjalankan komitmen politiknya sangat mempengaruhi kepercayaan rakyat Aceh, baik itu untuk Gerakan Aceh Merdeka yang sudah bertransformasi ke Partai Aceh maupun kepada Pemerintah Pusat.

Sejarah telah mencatat, pengingkaran-pengingkaran terhadap kesepakatan perdamaian di Aceh telah melahirkan pemberontakan selanjutnya terhadap negara, dan sejarah itu tidak perlu lagi terjadi jika komitmen perdamaian itu di jalankan dengan sepenuh hati.[]

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...