Penolakan terhadap rencana Tgk H Sarkawi mengundurkan diri dari jabatan Bupati Bener Meriah terus bermunculan, jika sebelumnya penolakan tersebut datang dari HPBM dan Partai PKS, kali ini hampir seluruh unsur agama islam di daerah berhawa sejuk itu juga menyatakan sikap menolak pengunduran diri Sarkawi sebagai Bupati.

Dewan Pers:

Uji Kompetensi Wartawan Secara Virtual Ilegal

ISTIMEWASurat Edaran Dewan Pers
A A A

BANDA ACEH - Dewan Pers menyampaikan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) secara virtual (Online) merupakan kegiatan ilegal. Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh melalui surat edaran yang ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2020 di Jakarta.

Dewan Pers mengaku telah menerima laporan dari para wartawan dan lembaga uji kompetensi wartawan di daerah perlihal adanya praktik Uji Kompetensi Wartawan (UKW) secara virtual (Online).

Berdasarkan hasil penelisikan Dewan Pers dan pemberitaan media, praktik UKW onlile itu dilaksanakan oleh sebuah institusi. Namanya LPKP. Lembaga ini dengan kop surat beralamat sekretariat di Jl. Moyudan-Golen No 45 RW 5 Kec Moyudan Kab Sleman Di Yogkakarta dan dengan alamat email: optim86@gmail.com, telah mengumumkan hasil UKW onlinenya.

Surat Edaran Dewan Pers tentang UKW online ilegal

Itu sebabnya, Dewan Pers melalui surat edaran tersebut menyebutkan sesuai kesepakatan dengan kontituen Dewan Pers yang sudah ditetapkan dalam peraturan Dewan Pers nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang standar Kompetensi Wartawan, UKW dilakukan secara langsung atau tatap muka antara penguji dan wartawan yang menjadi peserta uji.

Proses pengujiannya dilakukan dengan metode ujian: tertuli, lisan dan observasi. Dilaksanakan berbasis media cetak, media televisi, media radio fotografi, dan media siber (media online).

Dewan Pers tidak mengenal nama lembaga yang menyelenggarakan UKW online seperti disebut diatas, termasuk juga nama personalia yang disebut sebagai narasumber ahi Dewan Pers. Posisi itu tidak ada dalam strutur personalia yang aktif di Dewan Pers.

Dewan Pers menyerukan kepada khalayak luas, komunitas pers, lembaga pemerintah dan nonpemerintah bahwa meski pun akhir-akhir ini terkait adanya ancaman wabah COVID-19, telah digalakkan pola bekerja di rumah (WFH) tetapi sampai saat ini Dewan Pers BELUM PERNAH menetapkan metode Uji Kompetensi Wartawan secara virtual atau online.

Adapun surat edaran dengan nomor:02/SE-DP/V/2020 tersebut ditujukan kepada Kontituen Dewan Pers, Seluruh lembaga Uji Kompetensi Wartawan, Kementrian dan Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi,Kabupaten, Kota, Pimpinan Media Massa Cetak, Media Siber,Media Penyiaran serta Masyarakat dan pemangu kepentingan pers.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...