Konselor Adiksi Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh, Firdaus, narasumber peHTem edisi Senin 26 Juli 2021 episode 59 dengan tema: Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba, dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Masyarakat Bener Meriah

Tuntut DPRK Bener Meriah Tolak Keputusan Gubernur Aceh Terkait Tapal Batas

SamsuddinKetua APDESI dan perwakilan masyarakat Bener Meriah audensi dengan DPRK dan Plt Bupati Bener Meriah terkait tapal batas
A A A

BENER MERIAH – Sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Bener Meriah meminta  Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah penuhi tuntutan mereka terkait tapal batas.

Perwakilan masyarakat Bener Meriah yang dikoordinatori oleh Masdar Amin, meminta DPRK Bener Meriah membatalkan keputusan Gubernur Aceh mengenai tapal batas wilayah Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Utara.

Tuntutan lainya, meminta Pemerintah menurunkan tim verifikasi wilayah yang independen dari pemerintah pusat. Serta meminta Pemkab Bener Meriah meninjau ulang perbatasan Kabupaten Aceh Utara khususnya Kecamatan Permata Desa Rikit Musara, Kecamatan Syiah Utama Desa Pasir Putih paling lama terhitung sejak 7 Juli hingga 1X5 Hari.

Hal itu disampaikan Masdar dalam audensi bersama pihak Legislatif dan Eksekutif Bener Meriah, Rabu,7 Juli 2021 diruang sidang DPRK Bener Meriah.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bener Meriah, Zuhra menyampaikan, sebagai ketua APDESI mendukung penuh aspirasi masyarakat demi tanah Bener Meriah, harga diri dan marwah yang harus kita jaga.

“Kami tidak berbicara warga yang pindah, kita tidak berbicara tapal batas yang disepakati tapi kami kepingin bagaimana usulan kita kedepan. ini yang harus kita amankan. Karena banyak potensi alam, potensi SDM yang harus kita amankan menjadi milik kita.” Kata Zuhra

Untuk itu, besar harapan kami kepada Plt Bupati dan DPRK Bener Meriah dapat mempertahankan hal ini sebab persoalan ini sudah lama bergulir. Pasalnya usia Bener Meriah sudah 15 tahun justru itu masyarakat yang ada diperbatasan meminta kepastian secara hukum. Pinta Zuhra

“Mungkin masih ada langkah-langkah yang dapat kita tempuh untuk mempertahankan Kampung tersebut, sebagi masyarakat kami tidak punya kemampuan tapi kami yakin bapak-bapak pejabat punya koneksi dengan orang-orang yang berkompeten untuk menentukan hal itu.” Tegas Zuhra

Sementara itu, perwakilan pemuda Bener Meriah Sarahdi Munte menegaskan, kami menolak tapal batas Bener Meriah dengan Aceh Utara. Karena menurut kami itu mutlak merugikan masyarakat kecil, salah satunya ketika mengurus administrasi ke Aceh Utara yang notabennya berada ditengah-tengah pusat pemerintahan kota Lhokseumawe.

“Bayangkan berapa waktu yang habis oleh masyarakat, ini kajian-kajian khusus pertama menyangkut  marwah orang gayo, dan mirisnya lagi marwah orang gayo ini diciderai sendiri oleh orang gayo yang berada di Banda Aceh yang menjabat sebagi Gubernur Aceh.” Sebut Sarahdi

Hari ini, kami menyesalkan keputusan Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Untuk itu harapan kami kedepan kepada Pemkab dan DPRK Bener Meriah yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan persoalan ini tepat dan berupaya membatalkan keputusan Gubernur Aceh tersebut. Tandas Sarahdi

Disilainya, Muhamaddinsyah menyarankan, selain upaya-upaya persuasif yang ditempuh kita juga harus mempersiapkan jalur hukum untuk upaya mempertahankan wilayah tersebut. “Terlepas dari persoalan menang atau kalah namun hemat saya kita harus mempersiapkan upaya hukum seraya mempelajari kemungkinan-kemungkian hal-hal pendukung yang dapat menjadi pertimbangan.” Pungkas Muhamaddinsyah

Menyikapi hal tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bener Meriah, Dailami menyebutkan, beberapa waktu yang lalu Kemendagri memangilnya terkait penyelesaian batas wilayah yang bersengketa dengan Kabupaten lain.

“Perbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah Alhamdulillah selesai, perbatasan dengan Bireun juga selesai, dengan Aceh Timur tidak ada masalah. Tetapi, dengan Aceh Utara hingga saat ini juga belum selesai secara garis besar Kabupaten Aceh Utara 99 persen sudah menang.” Ungkap Dailami

Pun demikian, tidak ada yang tidak mungkin jika kita terus berupaya untuk mempertahankannya salah satunya yakni kita harus bermohon kepada Bupati Aceh Utara untuk merelakan Kampung Rikit Musara tetap menjadi wilayah Bener Meriah.

“Pada tanggal 16 Agustus 2021 mendatang, Mendagri sudah menetapkan keputusan terkait tapal batas, bukan saja di daerah kita ini tapi seluruh wilayah di Indonesia karena semuanya bermasalah. Kendati demikian kita tetap berupaya dengan sisa waktu yang tersisa.” sebut Dailami. []

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...