Ketua Lembaga Pemantau Pendidikan Aceh (LP2A), Dr. Samsuardi, MA, menjadi narasumber peHTem edisi Senin, 3 Oktober 2022 episode ke 13 Tahun ke 3 dengan tema: Benarkah di Bawah Tangan Alhudri Pendidikan Aceh Terpuruk? yang dipandu oleh host Siti Aminah, S.IP, M.MLS, Jangan lupa like share comment and subsribe.

Terkait  Pemetaan Tenaga Non PNS, Abubakar Ingatkan Pemkab Bener Meriah Jangan Sampai Melakukan Manipulasi Data

IstimewaKetua Komis A DPRK Bener Meriah, Abubakar
A A A

ACEHIMAGE.COM – Ketua Komis A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK ) Bener Meriah, Abubakar mengingatkan Pemerintah daerah (Pemda ) jangan sampai terjadi manipulasi data tenaga honorer yang sedang melengkapi data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Maraknya tenaga honorer untuk melengkapi data PPPK, jangan sampai terjadi manipulasi data dengan menerbitkan SK bodong di berbagai instansi yang berdampak merugikan honorer yang masa kerjanya sudah memenuhi persyaratan,”tegas Abubakar dalam keterangan tertulisnya yang diterima acehimage.com, Rabu,10 Agustus 2022.

Untuk itu, Abubakar memastikan akan mengawal proses melengkapi data PPPK ini dari awal sampai 30 September 2022 nanti. Ujarnya.

Menurut politisi Nasdem tersebut, dirinya telah menemui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bener Meriah, Kamaruddin pada Selasa,9 Agustus 2022 kemarin untuk menyampaikan terkait hal itu.

Bahkan, Abubakar sudah menghubungi Plt Sekda Bener Meriah guna untuk menyampaikan terkait banyaknya tenaga honorer yang masa kerjanya sudah lama kesulitan mendapatkan arsip data seperti, daftar lintang atau daftar gaji, absen kehadiran di kantor tempat berkera masing-masing tenaga honorer tersebut.

Sebab, dari pengalaman tes K2 dan K3 yang lalu, kita menemukan adanya honorer yang sudah lama mengabdi tidak dapat melengkapi data, namun ada tenaga honorer baru bisa lulus. Belajar dari hal itu, jangan sampai terjadi manipulasi data PPPK yang dapat merugikan orang yang telah mengabdi lama. Terang Abubakar.

Abubakar berharap, masing-masing instansi membatu tenaga honorernya dalam melengkapi data persyaratan untuk PPPK. Bila ada salah satu arsip datanya tidak ditemukan mohon dibantu untuk menemukannya di arsip kantor ia bekerja.

“Seperti janji Plt Sekda saat saya hubungi, mereka siap membantu mengingat adanya data arsip di masing-masing instansi,”sebut Abubakar.

Namun, bila dalam arsip instansi itu tidak ditemukan juga data honorer tersebut, itu pertanda buruk kinerja pimpinan di instansi tersebut. Karena arsip adalah dokumen penting yang harus selalu dijaga.

Kalau data yang dibutuhkan tersebut tidak dapat ditemukan, maka opsi untuk membuktikan yang bersangkutan adalah tenaga honorer lama Kepala SKPK (Instansi ) terkait dapat menerbitkan surat keterangan lain untuk menguatkan pembuktian bahwa yang bersangkutan sudah lama mengabdi.

Tujuannya, agar tenaga honorer yang sudah bekerja lama tersebut bisa masuk dalam pemetaan tenaga honorer sesuai peraturan Menteri No.B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022.

“Saya meminta terkait blangko isian riwayat kontrak kerja tenaga non ASN wajib disosialisasikan kepada seluruh tenaga honorer yang sudah lama masa kerjanya. Dan Pj Bupati Bener Meriah agar segera memberikan arahan kepada seluruh kepala SKPK mengingat waktu sangat singkat,”harap Abubakar.

Sementara itu, Kepala BKPP Bener Meriah, Kamaruddin saat dikonfirmasi menyampaikan, kami di perintahkan Menpan-RB untuk melakukan pemetaan tenaga non PNS, jadi pemetaan itu tentunya melalui data.

“Sesuai dengan surat dari Menpan itu para tenaga non PNS harus melengkapi data-data yang diperlukan untuk persyaratan, salah satunya seperti SK awal hingga SK terakhir,  daftar tanda terima gaji, SPTJM dari Kepala masing-masing,”ungkap Kamaruddin.

Jadi, nanti setelah mereka menyerahkan kepada BKPP akan kita upload ke aplikasi yang disediakan BKN dan kita akan menyerahkan ke BKN tersebut.

Menanggapi dengan pernyataan salah satu anggota DPRK Bener Meriah terkait manipulasi data, Kamaruddin menerangkan, jika pun ada ditemukan pemalsuan data, berarti itu berasal dari kepala SKPK tenaga honorer yang bersangkutan.

Karena data itu dikumpul oleh SKPK masing-masing bukan yang bersangkutan, yang bersangkutan itu hanya mengumpulkan data kepada Kepala masing-masing “Minsalnya di sekolah, guru tenaga non PNS itu mengumpulkan datanya kepada kepala sekolahnya, kemudian sekolah mengumpulkan ke dinas dari dinas baru ke BKPP yang disertai dengan SPTJM (Surat pernyataan tanggungjawab mutlak).

Tugas kita hanya memetakan, terkait masalah data itu tanggung jawab di SKPK Masing-masing. Nah, jika pun terjadi pemalsuan data itu berasal dari instansi itu sendiri. Pungkasnya []

Komentar

Loading...