Mantan Sekretaris Wilayah Partai Perindo Aceh, H. Asrul Abbas, SE kembali menjadi narasumber peHTem edisi Senin, 3 April 2023 episode ke 65 Tahun ke 3 dengan tema: Benarkah Ketua dan Sekretaris Partai Perindo Aceh Ricuh? yang dipandu oleh host Siti Aminah, S.IP, M.MLS, Jangan lupa like share comment and subsribe.

Terima Bantuan BPUM Oknum Komisioner KIP Bener Meriah Dilaporkan Ke DKPP

IstimewaRiga Wantona Bener Meriah
A A A

ACEHIMAGE.COM - Diduga terima batuan Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM senilai Rp1.200.000 Oknum Komisioner KIP Bener Meriah dilaporkan ke DKPP oleh salah seorang aktivis mahasiswa Bener Meriah.

"Tadi siang kita sudah mengirimkan laporan secara resmi ke DKPP terkait dengan salah seorang oknum anggota KIP Bener Meriah yang berinisial YF menerima bantuan BPUM," kata aktivis mahasiswa Bener Meriah, Riga Wantona kepada media ini. Kamis, 2 Januari 2023.

Menurutnya, BPUM merupakan bantuan langsung tunai dari Pemerintah untuk masyarakat bukan untuk seorang pejabat yang digaji oleh negara.

"Untuk itu kita tidak peduli seberapa besar nominal bantuan yang di terima oknum KIP tersebut, makanya kita melaporkannya ke DKPP karena kita menduga YF melanggar kode etik sebagai Komisioner KIP," ungkap Riga.

Ia menambahkan, kode etik komisioner KIP sudah diatur dalam undang-undang peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2012 dan nomor 11 tahun 2012 serta nomor 1 tahun 2022.

Untuk itu pihaknya juga mendesak agar DKPP segera turun tangan dan memberikan sanksi tegas. “Kita berharap DKPP segera turun dan memberikan sanksi tegas,” ujaranya.

Menurutnya, oknum pejabat komisioner KIP Bener Meriah menerima bantuan BPUM sebagai pedagang kaki lima senilai Rp1.200.000 pada tanggal 22 Juli tahun 2021 lalu.

Sementara itu, Komisioner KIP Bener Meriah, Yusrizal Faini saat dikonfirmasi membenarkan dirinya menerima bantuan BPUM pada tahun 2021 yang lalu.

"Benar saya menerima bantuan BPUM pada masa covid yang lalu yang didata oleh aparat Kampung karena saya punya usaha,"kata Yusrizal.

Yusrizal memastikan dirinya tidak melanggar kode etik menerima bantuan itu, karena tidak ada peraturan yang saya langgar sebagai penerima BPUM.

"Sebagai Komisioner KIP kami hanya tidak dibolehkan menerima bantuan dari salah satu peserta pemilu, baik caleg, atau calon Kepala daerah," tegas.

Sekali lagi saya tegaskan saya pastikan tidak melanggar kode etik. Sebab tidak ada peraturan yang mengatur bahwa kami (komisioner) tidak boleh menerima batuan seperti itu. Jelasnya.[]

Komentar

Loading...