Aliansi Mahasiswa Aceh (AMA) kembali medesak Plt Gubernur untuk mempublikasikan penggunaan anggaran hasil refocusing maupun BTT dalam APBA 2020. AMA mengaku tidak berhenti menyuarakan hal tersebut sebelum tuntuntan mareka terpenuhi. Aliansi Mahasiswa Aceh memandang ada hal urgensi saat ini yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Aceh selama masa Pandemi COVID -19, seperti sektor kesehatan, pendidikan maupun sektor ekonomi.

Tekad Aminullah Bangkitkan UMKM di Banda Aceh

HUMAS PEMKO BANDA ACEHWali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman
A A A

BANDA ACEH - Andil Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bagi perekonomian kota sudah tidak diragukan lagi. UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja, bahkan punya peran penting dan strategis dalam sektor perekonomian Kota Banda Aceh.

Oleh Aminullah Usman, sektor UMKM di Banda Aceh punya perhatian khusus dalam masanya menahkodai pemerintahan. Bagaimana tidak, tak ada sepetak pun sawah, tambang bahkan perkebunan yang bisa dijadikan sumber pendapatan. Di samping sektor jasa, Banda Aceh juga mengandalkan sektor pariwisata.

Ekonomi kreatif dapat menjadi salah satu solusi pengentasan pengangguran dan kemiskinan di Kota Banda Aceh. Beragam produk ekonomi kreatif yang dimilikinya akan semakin meneguhkan Banda Aceh sebagai kota dagang, jasa dan wisata di Aceh bahkan dunia.

Berbicara UMKM, Tekad Aminullah disini tertuang dalam upayanya memecah kebuntuan dari persoalan klasik seputar pembiayaan dan pengembangan usaha, yakni dengan menghubungkan UMKM dengan pemberi modal usaha.

Aminullah Usman, seorang akuntan senior ini langsung membuat gebrakan di bidang ekonomi dengan mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah. Lembaga ini dikelola oleh tenaga profesional dengan tujuan utama untuk membuka akses permodalan seluas-luasnya bagi UMKM. Mulianya lagi, pendirian Mahirah dituju untuk memberangus praktik riba yang banyak menjerat pengusaha kecil di Banda Aceh.

Dalam pemerintahan yang dipimpinnya, Aminullah juga terus menggenjot pemberdayaan UMKM melalui dinas, lembaga, dan badan terkait. Mulai dari pelatihan skill, pemberian peralatan/perlengkapan kerja, hingga memberikan kemudahn modal usaha bagi pegiat UMKM.

Di tengah pandemi Covid-19 (masa krisis) sekalipun, Aminullah tak mengesampingkan peran vital UMKM dalam menggerakkan roda perekonomian kota. Ia mengambil langkah cepat agar UMKM dapat bertahan. Salah-satunya dengan penyaluran dana Rp1 miliar bagi UMKM lokal untuk memproduksi masker kain yang kemudian kembali dibagi-bagikan gratis kepada masyarakat.

Dalam masa jabatannya sebagai wali kota bersama Wakil Wali Kota Zainal Arifin sejak dilantik pada pertengahan 2017 lalu, keduanya hingga kini pun terus konsisten menjadikan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian.

“Hal ini sejalan dengan visi misi kita, yaitu “Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah” yang mem-plot sektor ekonomi sebagai salah satu pilar pembangunan kota, di samping sektor agama dan pendidikan,” kata Aminullah, Jumat 4 September 2020, di Pendopo.

UMKM tumbuh subur di Banda Aceh. Di himpun per Mei 2020, jumlahnya mencapai 12.970 unit. Dalam perbandingan, pada 2018 jumlah UMKM tercatat 10.994 unit dan 2019 sebanyak 12.012 unit usaha.

“Ditunjang kinerja Mahirah Muamalah Syariah pula, kita mampu menurunkan persentase ketergantungan pengusaha kecil kepada rentenir dari 80 persen menjadi 14 persen saja,” kata Aminullah.

Bala dan musibah tak bisa ditebak, pada penghujung 2019, Coronavirus Disease 2019 pun merebak. Ekonomi dunia jatuh diakibatkan penerapan sistem Lock Down di setiap daerah. Aminullah diuji, dari kesuksesannya menggenjot sektor wisata yang berdampak pada pelaku usaha selama ini pun kian merosot.

Menghadapi situasi krisis ini, Aminullah belum kehabisan akal, ia pun terus meningkatkan ekonomi masyarakat di Banda Aceh, yakni dengan memanfaatkan para pelaku UMKM untuk membuat masker kain homemade. “Dengan dana Rp1 miliar, kita beli masker yang dijahit dengan khusus itu untuk dibagikan kembali bagi masyarakat umum.”

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan, perputaran uang di Banda Aceh kembali membaik.

Di samping itu, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Banda Aceh pada 2019 tercatat 85,07. Dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia, Banda Aceh hanya berada satu strip di bawah Yogyakarta yang berada di peringkat pertama (86,65). Sementara posisi tiga ditempati oleh Jakarta Selatan (84,75). IPM yang dibukukan Banda Aceh pun jauh di atas provinsi, yakni 71,90 dan nasional 71,92.

Menanjaknya IPM Banda Aceh tak terlepas dari terus menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran. Angka kemiskinan pada 2017 tercatat sebesar 7,44 persen, 2018 7,25 persen, dan 2019 terus menurun hingga 7,22 persen. Sementara pengangguran pada 2019 hanya tersisa 6,92 persen, turun jauh dari 12 persen yang dibukukan pada 2015 silam.

Aminullah sangat aktif dalam melaksanakan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah. Banda Aceh terletak di kawasan rawan bencana alam, sehingga penataan ruang sesuai RTRW mutlak diperlukan.

Dalam kuasanya, banyak program dan kebijakan yang diambil Pemko Banda Aceh dalam menata kota. Contohnya seperti upaya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tinggal 6,6% lagi dari 20% area publik yang ditentukan pusat, dengan area privat yang kini sudah mencapai standar nasional (10%). Selain itu, penataan kawasan heritage, kawasan kumuh, pembangunan river walk di Krueng Aceh dan Krueng Daroy, hingga relokasi Pasar Peunayong ke pasar baru di Lampulo adalah bagiannya segi pengembangan ruang publik.

Fokusnya tersebut juga berimbas pada sektor UMKM, hampir pad setiap ruang publik saat ini di penuhi dengan para pedagang kelas mikro menengah. Ada juga program lainnya, seperti zikir rutin yang diadakan setiap minggunya di pendopo wali kota, Car Free Day, kejuaran sepak bola (Persiraja/liga), dan serta menggelar event-event lainnya baik di dalam maupun luar daerah juga merupakan sebagai pendongkrak sektor UMKM.

“Event yang kita gelar itu akan menarik perhatian wisatawan yang datang ke Banda Aceh, dan juga kita sertakan stand UMKM dalam berbagai kesempatan, perputaran ekonomi juga terjadi di sekitaran lokasi acara dengan adanya para penjual kecil,” jelas mantan dirut BPD Aceh periode 2000-2010 itu.

Dalam upaya memajukan UMKM, Aminullah juga telah menggalakkan program One Village One Product (OVOP) dalam pengembangan ekonomi. Dimana setiap gampong di Banda Aceh dimintai untuk menonjolkan produk unggulannya masing-masing yang kemudian akan dibantu pasarkan oleh pihak pemerintah kota.

Sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang ekonom di Aceh, Aminullah Usman terus membuktikan kiprahnya dalam bidang ekonomi, dan juga berbagai bidang lainnya. Kegiatannya ini pun terus mendapat pengakuan dari berbagai pihak di tingkat Nasional, maupun Internasional, diantaranya Artline Award dari Senior GM Artline Shachihata Jepang sebagai inspirator pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, The Best in Supporting Local Enterpreneurship 2019, dan penghargaan predikat Indonesia Visionary Leader (IVL) 2019, yang diserahkan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik pada malam Inagurasi IVL di Lido Lake Resort, Sukabumi, Jawa Barat, Kamis, 27 Februari 2020 lalu.

Rubrik:BANDA ACEH

Komentar

Loading...