Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh Syariah, Amal Hasan menjadi narasumber peHTem edisi Senin 10 Mei 2021 Episode 37 Tahun ke 2 dengan Tema: Sahuti Kebutuhan Masyarakat, Bank Aceh Luncurkan Kartu Debit yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Perkara BPKS Lengkap Ditangan KPK

Tangani Enam Perkara Korupsi, KPK Bantu Polda dan Kejati Aceh

NETIlustrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
A A A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Tim Unit Koordinasi Wilayah Penindakan membantu Polda Aceh dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk menuntaskan perkara korupsi yang sedang ditangani oleh dua lembaga tersebut.

Sebagaimana dilansir oleh berbagai media, hari Minggu 19 Juli 2020, bahwa kegiatan tersebut merupakan koordinasi dan supervisi bersama Polda dan Kejati Aceh mulai 13 Juli 2020 hingga 18 Juli 2020.

“Pada 13 Juli sampai 18 Juli 2020 Tim Unit Koordinasi Wilayah Penindakan melakukan koordinasi dan supervisi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Penyidik Kepolisian Daerah Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (19/7/2020).

Dikatakan oleh Ali, terdapat empat kasus korupsi yang sedang ditangani Polda Aceh yang penanganannya dibantu KPK.

Perkara tersebut tutur Ali, mengenai dugaan korupsi proyek pemeliharaan jalan dan jembatan pada Dinas PUPR Kabupaten Simeulue yang bersumber dari dana APBK Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2017. Kasus ini mulai disidik oleh Polda Aceh pada 2020.

Kemudian, ada kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan penggunaan uang/anggaran Pemkab Gayo Lues yang bersumber dana APBD 2003 sampai dengan 2006. Kasus ini mulai disidik oleh Polda Aceh dan Polres Gayo Lues pada tahun 2013.

Kemudian juga ada kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pasar ikan dan pasar sayur Keude Bakongan Kabupaten Aceh Selatan dengan nilai kontrak berkisar Rp 1.648.389.000. Anggaran untuk proyek ini bersumber dari dana APBA tahun anggaran 2016 yang dilaksanakan CV. Cahaya Artha Mulia dan dikelola Dinas Perindustrian dan Perdangangan Aceh.

Ali mengungkapkan, kasus tersebut mulai disidik oleh Polres Aceh Selatan pada tahun 2017.

Selain itu, kasus dugaan korupsi pembangunan instalasi air bersih bioteknologi di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Nilai anggaran Rp 2.425.250.000 dari APBA tahun anggaran 2011.

“Yang mulai disidik oleh Polres Lhokseumawe pada tahun 2016,” ungkap Ali.

Sedangkan dua kasus lainnya adalah kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejati Aceh, yakni kasus dugaan korupsi terkait revitalisasi pasar tradisional yang dibiayai dana DAK Tambahan Usulan Daerah (Tahap 1) tahun anggaran 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp 12.620.000.000 dan pembangunan revitalisasi pasar Kecamatan Simpang Kiri tahap II tahun anggaran 2016 yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah tahun 2015 dengan nilai kontrak Rp 16.384.265.000 pada Dinas Perindustrian, Pertambangan, Koperasi dan UKM Kota Subulussalam.

KPK, berkas dugaan korupsi di BPKS lengkap

Selain itu, ada juga kasus dugaan korupsi pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) pada Pekerjaan Perencanaan untuk Paket Kegiatan Pembangunan Terminal Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang TA 2016 dengan anggaran sebesar Rp 633.975.000.

Kasus yang mulai disidik oleh Kejari Sabang pada tahun 2018 ini berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap atau P-21 dan selanjutnya akan dilaksanakan Tahap II.

“Berikutnya KPK akan membantu fasilitasi Ahli yang akan dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses persidangan,” tegas Ali.

Selain membantu Polda dan Kejati Aceh, dalam koordinasi dan supervisi itu, KPK juga berkoordinasi dengan Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Aceh terkait perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) terhadap perkara-perkara yang dimintakan PKKN dari Kepolisian Daerah Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh.

Selanjutnya kata Ali, pada 2020 ini, terdapat tiga perkara tindak pidana korupsi yang telah diterbitkan Surat Tugas (ST) untuk perhitungan PKKN, yaitu audit PKKN atas dugaan tindak pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Simeulue yang Bersumber dari Dana APBN/ABPK TA 2017 dan APBN TA 2018.

Kemudian audit PKKN atas dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang pada penyediaan jasa bantuan hukum pengurusan sertifikat tanah aset pada PT. Kereta Api (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di wilayah Kabupaten Aceh Timur TA 2019.

“Koordinasi dan Supervisi akan terus dilakukan KPK dengan tujuan untuk meningkatkan sinergitas antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dalam upaya percepatan pemberantasan Korupsi,” kata Ali.

Rubrik:NASIONAL

Komentar

Loading...