Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh Syariah, Amal Hasan menjadi narasumber peHTem edisi Senin 10 Mei 2021 Episode 37 Tahun ke 2 dengan Tema: Sahuti Kebutuhan Masyarakat, Bank Aceh Luncurkan Kartu Debit yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

YARA Aceh Barat:

Tambang Emas Ilegal Diduga Rusak Hutan Lindung Ulu Masen

patroli posIlustrasi tambang ilegal
A A A

Hingga saat ini kita belum pernah mendapat laporan dari KPH IV Meulaboh tentang apakah kawasan tambang emas ilegal itu merusak hutan lindung atau tidak. KPH tampak adem-adem saja

Hamdani Ketua YARA Aceh Barat

ACEH BARAT - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Barat menduga aktivitas tambang emas ilegal di beberapa kecamatan telah merusak kelestarian hutan lindung Ulu Masen. Kerusakan tersebut dipicu akibat perambahan hutan, mulai dari pedalaman hingga pinggiran hulu sungai seperti di Kecamatan Sungai Mas, Panton Reu, dan juga Pante Ceureumen.

"Namun anehnya Dinas Kehutanan Aceh melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) IV seperti menutup mata akan hal itu. Saya heran dengan KPH IV seperti tidak memiliki tanggung jawab melakukan penindakan atas perambahan hutan melalui aktivitas tambang ilegal ini," ungkap Ketua YARA Aceh Barat, Hamdani.

Dia menyebutkan, melestarikan dan menjaga hutan lindung merupakan tanggung jawab KPH selaku perpanjangan tangan pemeritah. Hal tersebut guna mencegah terjadinya pengrusakan hutan besar-besaran, baik disebabkan oleh pembalakan liar maupun aktivitas tambang ilegal.

Selama ini, menurut Hamdani, pemerintah juga selalu melihat status clean and clear (C and C) dalam memberikan izin usaha wilayah pertambangan dan Hak Guna Usaha (HGU). Kebijakan tersebut guna mencegah HGU dan IUP tidak merusak kawasan lindung.

"Tapi hingga saat ini kita belum pernah mendapat laporan dari KPH IV Meulaboh tentang apakah kawasan tambang emas ilegal itu merusak hutan lindung atau tidak. KPH tampak adem-adem saja," kata Hamdani.

YARA mendesak KPH untuk segera membuka data akan ada atau tidaknya kerusakan kawasan Ulu Masen akibat tambang ilegal tersebut.

Dan jika berdasarkan pantauan KPH Wilayah IV terjadi kerusakan, kata Hamdani, maka penting bagi KPH untuk mengambil tindakan berupa penertiban dengan menggandeng penegak hukum.

"Jadi kalau nantinya terindetifikasi kerusakan hutan lindung Ulu Masen, maka KPH harus segera menertibkan. Jadi saat ini saya desak KPH membuka data-data, ada apa tidak kerusakan hutan lindung akibat tambang, kalau ada tertibkan dengan menggandeng polisi," kata Hamdani lagi.

Menurutnya jika hal tersebut tidak dilakukan oleh KPH, maka akan menggiring asumsi buruk bagi KPH di mata publik. "Lantaran tidak ada tindakan atas kerusakan hutan lindung.

Sebab, kerusakan hutan merupakan ancaman bencana alam yang akan membawa kerusakan lebih parah kedepannya," pungkas Hamdani.[]

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...