Mantan Ketua Umum Persiraja, Asri Sulaiman, menjadi narasumber peHTem edisi Senin 29 November 2021 episode 29 Tahun ke II dengan tema: Gagal Mentas Di PORA, Sepak Bola Banda Aceh Semakin Terpuruk, yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Hendra Budian:

Tak Boleh Ada Pemecatan, Apalagi Pemotongan Dana BOS!

AK JailaniWakil Ketua DPR Aceh, Hendra Budian, SH
A A A

BANDA ACEH - Wakil Ketua DPRA Hendra Budian SH menerima silaturrahmi pengurus PGRI Aceh dalam rangka berdiskusi dan berbagi pandangan tentang polemik yang berkembang dalam dua hari terakhir terkait target vaksinasi siswa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Sekda Aceh di berbagai media.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut, Hendra menanyakan sejauh mana dan seperti apa kira-kira dampak yang akan ditimbulkan oleh pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Sekda Aceh tersebut.

Karena menurut politisi partai Golkar ini pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bernada ancaman bahkan tidak berlebihan jika menyebut arogan terhadap para Kepala Sekolah di Aceh terkait target vaksinasi siswa di sekolah-sekolah.

"Dari penjelasan kawan-kawan Pengurus PGRI Aceh, saya menyimpulkan, dampak utama yang akan ditimbulkan dari pernyataan “mengancam” tersebut adalah pertama, berpotensi lahirnya konflik horizontal dan vertikal antara Kepala Sekolah dan Guru, Guru dengan Orang Tua Murid,"ungkap Hendra kepada wartawan, Rabu (22/9/2021).

Selain itu, pernyataan tersebut terbukti membuat kegaduhan dan ketakutan dikalangan Kepala Sekolah bahkan para pendidik di seluruh Aceh. Pernyataan tersebut akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan, bukan tidak mungkin akan menjadi kebiasaan, menjadikan “Ancaman” sebagai faktor penentu keberhasilan sebuah kebijakan.

Dihadapan Pengurus PGRI Aceh, Hendra mewakili unsur Pimpinan DPR Aceh, memastikan bahwa tidak ada pecat-memecat atau penghentian dana BOS.

"Kalau saudara Sekda Aceh mengancam akan menghentikan dana BOS apabila target vaksinasi tidak tercapai, maka kami di DPR Aceh juga akan menggunakan cara yang sama untuk mengurangi bahkan menghentikan anggaran Sekretariat Daerah Aceh. Bahkan kita juga bisa memberi rekomendasi kepada Presiden dan Menteri Dalam Negeri untuk memecat saudara Sekda Aceh,"cetusnya.

Bentuk Qanun Perlindungan Guru
Pada akhir diskusi Wakil Ketua DPRA Hendra Budian menyampaikan, momentum ini harus jadi pintu masuk untuk mempercepat lahirnya Qanun Perlindungan Guru. Guru harus punya payung hukum tersendiri untuk menjamin adanya perlindungan Guru dari upaya-upaya diskriminatif bahkan kriminalisasi.

Seharusnya ditengah situasi yang penuh tekanan yang dialami oleh para tenaga pendidik, proses belajar-mengajar yang harus beradaptasi dengan situasi pandemi, yang mengharuskan para guru berkerja lebih ekstra, para pihak seharusnya bisa menggunakan pendekatan yang lebih persuasif.

"Saya kira, semua kita sepakat untuk terus menggenjot target vaksinasi, semakin cepat kita bisa menekan laju penyebaran pandemi, maka semakin cepat pula ekonomi bisa bangkit. Tapi ingat, tangung jawab vaksinasi adalah tanggung jawab semua pihak. Bukan hanya tanggung jawab Guru dan Tenaga Kesehatan saja. Kita semua bertanggung jawab. Tidak terkecuali saudara Kepala Dinas Pendidikan dan Sekda Aceh,"tegasnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...