Puluhan papan bunga ucapan Selamat dan Terimakasih kepada Gubernur Aceh berjejer terpasang di depan Pendopo Gubernur Aceh tepatnya di jalan Jalan Japakeh No.1, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh. Pantauan acehimage.com, pada Jumat (5/3/2021). Papan bunga ini terpasang mulai di depan Museum Aceh hingga pagar samping pendopo (pintu masuk Anjong Mon Mata). Memang papan bunga yang terpasang kali ini berbeda dengan yang dipasang di depan Kantor Gubernur Aceh beberapa waktu lalu. Kali lebih kepada program "pencitraan" Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Tahapan Pilkada Ditetapkan KIP 2022, Jadi Perhatian Pengamat

Dr Taufiq Abdul Rahim
A A A

BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh resmi menetapkan tahapan program dan jadwal pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022 mendatang.

Tahapan program dan Jadwal pelaksanaan pilkada Aceh tahun 2022 telah dituangkan dalam salinan surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor1/PP/01.2-Kpt/11/Prov/I/2021 tentang tahapan, Program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Wali Kota dalam Provinsi Aceh tahun 2022.

Penetapan Pilkada oleh KIP tersebut mendapat perhatian dari pengamat politik yang juga akademisi Universitas Muhammadiyah (Unmuha) Dr Taufiq A Rahim.

Menurutnya, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Aceh pada 17 April 2022, sebagai keputusan yang diambil oleh KIP Aceh sebagai lembaga pelaksana pemilihan umum (Pemilu) di Aceh.

"Jadi keputusan ini telah sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA)," Taufiq, Rabu (20/1/2021).

Artinya, apa yang disepakati dan diputuskan KIP sejalan dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 yang mengamanatkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2022.

Tahapan yang dudah diputuskan kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk disahkan atau diqanunkan. Kalau itu selesai, lalu disinergikan dengan anggaran belanja pelaksanaan Pilkada.

Taufiq pun mengharapkan bisa saling dukungan dan saling membangun komunikasi agar lahir keputusan baik bersama legislatif (DPRA) dan eksekutif (Gubernur Aceh).

Sehingga dapat dipastikan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada sejak tahapan awal, dimulai 1 April 2021 sudah tersedia dan jelas.

Untuk Anggaran APBA 2021, mestinya sudah ada dan masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021. Selain itu juga mesti dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Aceh.

Sehingga kepastian dapat terlaksana Pilkada agar tidak simpang siur, sesuai dengan berbagai kepentingan politik para elite dan para politisi Aceh. Pasalnya, saat ini ada yang yakin terlaksana tahun 2022, namun ada juga yang tidak berkeinginan, akan tetap bertahan pada 2024.

Karena itu ia berpendapat, KIP Aceh mesti mengajukan anggaran belanja yang jelas, lakukan koordinasi dengan Kementrian Dalam Negri (Kemendagri), sebagai salah satu usaha mendorong DPRA dan Gubernur Aceh.

Menurut informasi yang dia peroleh, ada beberapa daerah kabupaten/kota sudah memasukkan anggaran belanjanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) 2021 yang memiliki nilai nominal sangat bervariatif.

Meskipun sejalan dengan UUPA (UU No 11 Tahun 2006), akan tetapi diperlukan "political will" para elite dan para politisi politik Aceh.

"Jika konsisten dengan UUPA atau UU Nasional pada 2024," katanya.

Kekhususan, tapi anggaran Aceh tergantung pusat

Karena katanya, kepentingan politik juga sering berbenturan dan dibenturkan antara kedua dasar hukum tersebut, tentu sesuai dengan kepentingan politiknya. Tergantung bila menguntungkan dengan UUPA, maka akan dia gunakan undang-undang tersebut.

"Namun jika tidak menguntungkan, maka tidak diperlukan UUPA," ujarnya.

Dikatakan, pelaksanaan Pilkada Aceh serentak 2022 juga penuh dengan kepentingan politik. Karena itu, KIP juga mesti cerdas dan berusaha untuk memahami hal ini.

Semestinya KIP kata dosen Unmuha ini, tidak menutup diri, eksklusif dan tertutup mengambil kebijakan dan keputusan menentukan tahapan Pilkada 2022.

Sehingga kondisi seperti itu dapat terlaksana sesuai rencana, atau tertunda, karena kepentingan politik lokal serta nasional juga "bermain serta menjadi taruhan" untuk Pilkada Aceh.

Bahkan tidak sedikit berharap ditunda, juga sering membuat prediksi rusuh, kacau dan tidak damai setiap adanya perhelatan politik di Aceh.

"Ini juga sebagai pertaruhan "damai Aceh", seringkali dimulai dengan kepentingan politik elite politik Aceh. Sehingga dengan tahapan yang sudah diputuskan, juga mesti dapat dipastikan ketersediaan anggaran belanja untuk Pilkada Aceh, karena meskipun Aceh memiliki kekhususan, tetapi semua anggaran belanja dan dana masih sangat tergantung kepada Pemerintah Pusat, Jakarta.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...