Innalilahi wainnailaihi rojiun, Dimas Muhammad Andrean balita yang berusia 2 tahun ditemukan meninggal tenggelam dalam kolam di depan Cafe Pondok Indah, Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Selasa (19/1/2021). Kapolres Bener Meriah, AKBP Siswoyo Adi Wijaya SIK melalui Kasubbag Humas Iptu Jufrizal SH menyebutkan, Dimas Muhammad Andrean pertama sekali ditemukan di dalam kolam oleh Kamarudin karyawan cafe Pondok Indah tersebut.

Abaikan Putusan Pengadilan

Sulaiman: Nova Sedang Mainkan Tirani Kekuasaan

ISTIMEWAAnggota DPRA Sulaiman, SE
A A A

BANDA ACEH - Anggota DPRA Sulaiman SE sangat menyayangkan sikap Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang terkesan mengabaikan putusan PTUN Banda Aceh dan PTUN Medan.

Dimana dari keputusan majelis hakim meminta kepada Nova Iriansyah segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepada H Badruzzaman Ismail. Saat itu Nova masih menjabat Plt Gubernur Aceh.

Namun hingga keluarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/TUN/2020, yang bersangkutan belum melantik H Badruzzaman sebagai Ketua MAA hasil Mubes tahun 2018.

"Ini membuktikan Nova sedang memainkan tirani kekuasaan," kata Sulaiman yang juga Ketua BKD DPRA kepada wartawan, Jumat (8/1/2021).

Seharusnya Nova Iriansyah, kata Sulaiman harus memahami arti dari sebuah lembaga kekhususan. Dimana apapun keputusan dari lembaga MAA dihasilkan lewat Musyawarah Besar (Mubes).

BACA JUGA:Gubernur Aceh Kangkangi Putusan Pengadilan?

"Nova harus paham itu, ini bukan persoalan pribadi Pak Badruzzaman, ini merupakan sebuah amanah yang harus dijalankan oleh beliau yang diterima dari hasil Mubes," tegas Sulaiman yang pernah mendapat amanah sebagai Ketua DPRK Aceh Besar.

Itu sebabnya, ia meminta kepada Nova Iriansyah selaku Gubernur Aceh agar secara sukarela segera melantik H Badruzzaman sebagai Ketua MAA. Apalagi Mahkamah Agung (MA) sudah mengeluarkan salinan putusan yang bersifat incrah.

"Baiknya Pak Gubernur selaku orang yang taat hukum segera melantik pak Badruzzaman. Apalagi Gubernur Aceh selain seorang politisi juga kita ketahui adalah seorang Dosen," sebutnya.

Sementara Kuasa Hukum, H Badruzzaman, Izwar Idris SH mengatakan sehubungan dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/TUN/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang berisi tentang penolakan permohonan kasasi Gubernur Aceh dalam gugatan TUN antara MAA yang diketuai oleh Haji Badruzzaman Ismail SH M Hum melawan Gubernur Aceh.

Ia menyatakan putusan Mahkamah Agung tersebut telah menguatkan putusan PTUN Banda Aceh dan Medan sebelumnya. Oleh sebab itu diminta kepada Gubernur Aceh agar dengan sukarela melaksanakan isi keputusan dengan menerbitkan SK kepengurusan MAA Provinsi Aceh di bawah kepemimpinan Haji Badruzzaman SH M Hum 2022 s/d 2025 sekaligus melantik kepengurusan tersebut.

"Jika Gubernur Aceh tidak berkenan Melaksanakan isi putusan MA tersebut secara sukarela kita kuasa hukum sesuai dengan permintaan Haji Badaruzaman dan sesuai dengan mekanisme hukum kita akan meminta kepada PTUN Banda Aceh untuk melaksanakan eksekusi terhadap isi putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/TUN/ 2020 tanggal 28 Juli 2020 jo," tegasnya Izwar.

Dari salinan sah putusan yang dilihat acehimage.com menyebutkan sedangkan persoalan dana untuk MAA telah diatur sumbernya berasal dari APBD.

MAA merupakan lembaga otonom yang bermitra dengan pemerintah daerah serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe bukan kepada Gubernur.

Bahwa Oleh karena itu wewenang penerbitan kedua objek sengketa tersebut yaitu objek sengketa I dan objek sengketa II telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari segi kewenangan,karena telah melampaui batas kewenangan yang diberikan dari aspek cakupan bidang atau materi wewenang dengan memasuki urusan organisasi lembaga yang senyatanya otonom dan merupakan Mitra dari pemerintah daerah.

Menentukan kepengurusan MAA merupakan kewenangan dari lembaga MAA sendiri melalui mekanisme Mubes.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...