Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh Syariah, Amal Hasan menjadi narasumber peHTem edisi Senin 10 Mei 2021 Episode 37 Tahun ke 2 dengan Tema: Sahuti Kebutuhan Masyarakat, Bank Aceh Luncurkan Kartu Debit yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Stop Kekerasan Pada Perempuan dan Anak

KDRT
A A A

Aceh memiliki Piagam Hak Perempuan yang menjadi payung hukum untuk seluruh kebijakan-kebijakan turunan di Aceh, termasuk kebijakan spesifik bagi perlindungan perempuan dan anak. Piagam ini juga menjadi landasan untuk memastikan seluruh hak perempuan di dalam piagam ini terpenuhi.

Subhan Tomi ASN Pemkab Aceh Singkil

MENJADI catatan yang sangat memilukan dimana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Negeri Serambi Mekkah masih terus terjadi disaat, yang harus di cermati dan tindak lanjuti serta ditangani dengan serius bahkan di tengah Pandemi COVID-19.

Mengutip data yang disampaikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh, ada 3 bentuk kekerasan tertinggi yang dialami anak, yaitu berupa pelecehan seksual , pemerkosaan dan kekerasan psikis.

Fakta juga terjadi adanya kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah kekerasan fisik, lalu kekerasan seksual kekerasan psikis dan sisanya kekerasan ekonomi (dalam rumah tangga).

Kita bisa saksikan pada saat ini, bagaimana terjadi pelecehan, pemerkosaan terhadap anak ada anak diperkosa oleh ayahnya, ada oknum pengajar yang melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya membuat kita harus peka terhadap permasalahan tersebut, KDRT seperti motif ekonomi, dan cemburu.

Harapan besar kepada para pemangku kepentingan di Aceh, sebagai salah satu daerah otonom yang mendapat keistimewaan untuk memiliki sistem hukum sendiri, untuk dapat memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia yang adil dan setara, demi perempuan berdaya.

Aceh memiliki Piagam Hak Perempuan yang menjadi payung hukum untuk seluruh kebijakan-kebijakan turunan di Aceh, termasuk kebijakan spesifik bagi perlindungan perempuan dan anak. Piagam ini juga menjadi landasan untuk memastikan seluruh hak perempuan di dalam piagam ini terpenuhi. Selain itu terdapat juga Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, hingga Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Adanya piagam tersebut tidaklah serta merta kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mereda dengan begitu saja perlu adanya pola serta metode lain didalam mencegah, memberantas tuntas permasalahan tersebut yang menjadi suatu trauma panjang bagi korban.

Aceh memiliki sejarah yang luar biasa terhadap peran perempuan didalam peradaban Aceh, Nusantara dan dunia dimana adanya generasi tangguh Teungku Fakinah, Cut Meutia, Pocut Baren, Cut Nyak Dhien, Pocut Meurah Intan, Laksamana Malahayati dan lainnya yang nama mereka di tuangkan kedalam tinta emas sejarah.

Sangatlah tidak dapat diterima bila di zaman modern ini masih saja kita temui adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagai seorang yang beragama semestinya kita mengikuti tuntunan untuk menghormati dan mengutamakan perempuan dan anak sebab baik buruknya suatu peradaban terletak pada keuletan para perempuan di dalam merawat anak serta mematuhi kaidah di dalam hubungan, dalam sebuah keluarga dan sosial masyarakat.

Sebagai masyarakat Aceh mari kita selalu menyosialisasikan serta mencegah terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak di lingkungan tempat kita berada dan melaporkan kepada pihak yang berwenang bila kita menemui hal tersebut, Juga mengajarkan dan mendidik keluarga dalam mematuhi perintah agama sehingga kita terhindar dari perbuatan yang di larang oleh agama.[]

Penulis:Subhan Tomi
Rubrik:OPINI

Komentar

Loading...