Isu dugaan pembelian tiga unit Kapal Aceh Hebat oleh Pemerintah Aceh yang diduga barang bekas terus bersileweran di laman media sosial. Apalagi setelah terjadi aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Perhubungan Aceh tepatnya di Jalan Mayjend T Hamzah Bendahara No 52, Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh beberapa waktu lalu. Bermula dari itu, masyarakat di Aceh ingin mengetahui terkait informasi akurat mengenai pengadaan Kapal Aceh Hebat, 1, 2, dan 3 tersebut. "Cuma kita lihat dari luar aja, cuma ditekan tombol besar sebagi bukti peluncuran ke laut. Lalu kami diajak ke tempat makan-makan dengan alasan kapal balik lagi," kata sumber media ini yang mengaku hadir pada saat itu.

Sri Mulyani Dapat Jabatan Bergengsi di Level Dunia

Agung PambudhySri Mulyani Indrawati
A A A

JAKARTA - Sri Mulyani Indrawati masih dipercaya untuk mengemban jabatan tinggi di tingkat dunia. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini terpilih sebagai Ketua atau Co-Chair the Coalition of Finance Ministers for Climate Action periode 2021-2023.

Sebelumnya, jabatan tersebut diemban oleh Menteri Keuangan Chile. Terpilihnya wanita yang akrab disapa Ani ini melalui pemungutan suara (voting) yang diikuti oleh para Menteri Keuangan dari 52 negara anggota koalisi. Terdapat 3 calon yang dipilih yaitu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Filipina, dan Menteri Keuangan Uganda

Sebagai Co-Chair, menambahkan exposure, posisi strategis, dan peran Indonesia yang kian penting di dunia internasional setelah penetapan Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022 dan Chairmanship ASEAN tahun 2023.

"Indonesia dipercaya global untuk mengarahkan dan menangani masalah perubahan iklim. Hal ini tentunya tidak lepas dari berbagai aksi nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia selama ini," kata Sri Mulyani dalam keterangan resminya yang dikutip, Kamis (11/2/2021).

Menurut Sri Mulyani, Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui berbagai kebijakan dan instrumen. Kebijakan dan instrumen terkait pendanaan antara lain penandaan APBN untuk perubahan iklim (budget tagging), pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) selaku pengelola beragam dana terkait kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon dan lainnya terkait lingkungan hidup di berbagai Kementerian/Lembaga.

Ada pula pembentukan Pooling Fund Bencana (PFB) sebagai bagian dari Strategi Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI), dan aktivasi instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Sukuk.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan akan menjalankan peran yang optimal sebagai Co-Chair dan meningkatkan reputasi Indonesia di dunia internasional. Seiring dengan peran strategis dalam koalisi menteri keuangan untuk perubahan iklim ini, pengarusutamaan (mainstreaming) isu perubahan iklim dalam program pembangunan nasional telah dan akan terus dilaksanakan dalam rangka mengurangi emisi sesuai Nationally Determined Contribution (NDC) yang merupakan komitmen Indonesia terhadap persetujuan Paris sebesar 29% dengan upaya sendiri, atau 41% dengan dukungan internasional di tahun 2030.

Sri Mulyani bergabung dengan koalisi pada 5 Juli 2019. Koalisi merupakan forum yang dibentuk untuk mendukung upaya kolektif para Menteri Keuangan negara-negara anggota dalam menggunakan kebijakan fiskal, manajemen keuangan publik dan mobilisasi pendanaan perubahan iklim untuk mendorong aksi perubahan iklim di level domestik maupun global.

Koalisi ini diinisiasi pada Sidang Tahunan IMF-World Bank pada bulan Oktober 2018 di Bali dan secara resmi diluncurkan pada IMF-World Bank Spring Meeting bulan April 2019. Dalam menjalankan kegiatannya, koalisi berpedoman pada Helsinki Principles: 6 (enam) prinsip aspiratif dan tidak mengikat yang mempromosikan aksi iklim nasional terutama melalui kebijakan fiskal dan keuangan publik.

Dalam menjalankan berbagai aktivitasnya, Koalisi dipimpin oleh duaCo-Chair, yaitu satu Menteri Keuangan yang mewakili negara-negara maju, dan satu Menteri Keuangan dari negara yang mewakili negara-negara berkembang. Perwakilan negara maju dalam posisi Co-Chair oleh Finlandia telah disetujui Koalisi pada pertemuan Koalisi tingkat Menteri Keuangan pada ke-4 tanggal 12 Oktober 2020.

Di samping berbagi pengalaman, posisi sebagai ketua koalisi ini akan memberikan peluang kontribusi Indonesia untuk memajukan dan meningkatkan peran strategis Koalisi serta bersinergi dengan forum internasional lainnya seperti G20 dan ASEAN. Indonesia juga akan berperan dalam menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang.

Sumber:Detik.com
Rubrik:NASIONAL

Komentar

Loading...