Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/2) malam. Nurdin sendiri tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp51,3 miliar. Dikutip dari laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan tersebut dilaporkan Nurdin pada 31 Desember 2019 saat menjabat sebagai gubernur. "Benar, Jumat, (26/2) tengah malam, KPK melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi," kata Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Sabtu (27/2).

Soal Anggaran Tanggap Darurat Aceh Utara, Ini Kata GerTak

ISTIMEWADemi Koordinator Advokasi dan Investigasi LSM GerTaK, Mujibburrahman
A A A

ACEH UTARA- Terkait Anggaran Tanggap Darurat Aceh Utara yang bersumber APBN Tahun 2020 yang ditempati di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara tidak dikerjakan. Namum akan dikerjakan pada tahun 2021.

Kononnya Anggaran tersebut tidak dimasukkan kedalam SILPA tahun 2020 dan dibahas oleh Legislatif saat pengesahan anggaran APBK tahun 2021.
Maka kepada pihak Pemkab Aceh Utara diminta agar berani terbuka ke publik soal Polemik anggaran tanggap darurat tersebut.

Hal tersebut disampaikan Demi Koordinator Advokasi dan Investigasi LSM GerTaK, Mujibburrahman kepada acehimage.com, Minggu (24/1/2021).

Menurutnya, apalagi sekda yang menjabat saat ini juga Plt Sekda saat pembahasan anggaran tahun 2021 pada beberapa bulan yang lalu, "Karena beliau saat itu Plt Sekda juga sabagai Koordinator TAPD, tentunya memahami dan mengerti persoalan ini, jadi kita minta terbuka saja ke publik,"pintanya.

Oleh sebab itu, ia meminta DPRK Aceh Utara melalui komisi III harus segera memberikan keterangan yang jelas, jalankan fungsi pengawasan dan fungsi badjeting sebagai legislator harus segera mendesak pihak Eksekutif untuk mengeluarkan kebijakan yang jelas terkait hal ini, apakah melalui perbup.

"Kita menilai ada beberapa persoalan terkait anggaran yang dikelola oleh pemkab Aceh Utara sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 ini kurang mendapatkan pengawasan yang optimal dari DPRK Aceh Utara,"terangnya.

Bahkan, Muji meminta agar DPRK Aceh Utara kedepan bisa lebih meningkatkan pengawasan nya terhadap beberapa persoalan yang selama ini menyita perhatian masyarakat Aceh Utara terutama terkait kebijakan anggaran yang dikelola oleh pemkab Aceh utara.

“Jika semua kebijakan anggarannya mesti di Perbup lantas bagaimana dengan kerja Anggota Dewan apakah peran mereka tidak dianggap oleh Bupati Aceh Utara. ini tidak baik bagi tata kelola pemerintahan Aceh Utara kedepan,”ungkap Mujibburrahman.

Seperti diketahui, Anggaran Tanggap Darurat Sumber APBN Tahun 2020 yang ditempati di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara tidak dikerjakan.

Berdasarkan informasi yang diterima media ini, Anggaran yang ditranfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh Utara senilai Rp16 milyar lebih ini mulai mencuat ke kalangan publik setelah pengesahan APBK tahun 2021 pada akhir desember lalu.

Anehnya, anggaran untuk penanganan bencana tersebut juga tidak dimasukkan kedalam (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) SILPA APBK tahun 2020 untuk dibahas oleh legislatif.

Kendati demikian, anggaran tersebut akan dikerjakan pada tahun 2021, hal ini menjadi tanda tanya di kalangan publik, apakah program anggaran ini masuk melalui pintu belakang (setelah Pengesahan APBK 2021) atau lahir melalui Peraturan Bupati (Perbub).

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...