Penolakan terhadap rencana Tgk H Sarkawi mengundurkan diri dari jabatan Bupati Bener Meriah terus bermunculan, jika sebelumnya penolakan tersebut datang dari HPBM dan Partai PKS, kali ini hampir seluruh unsur agama islam di daerah berhawa sejuk itu juga menyatakan sikap menolak pengunduran diri Sarkawi sebagai Bupati.

Akibat Corona

Sektor Ekonomi Aceh Melemah dan Lumpuh Layu

 Dr. Taufiq A Rahim, SE, M.Si
A A A

Hari ini, penanganan Covid-19 tidak cukup terkoordinasi dengan baik, maka data ODP, PDP dan OTG tidak terdata dengan valid, bahkan saling tutup dan tidak transparan

Dr.Taufiq A Rahim Pengamat Ekonomi dan Pembangunan

BANDA ACEH - Masifnya penyebaran Covid-19 telah berdampak kepada berbagai sektor ekonomi, terutama sektor ril termasuk aktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pengamat ekonomi dan pembangunan Dr Taufiq A Rahim PhD, mengatakan, ternyata penyebaran dari wabah Corona ini juga berdampak kepada sektor manufaktur, kuliner, wisata, perhotelan, transporatsi, bahkan usaha besar serta infrastruktur dan lain sebagainya secara keseluruhan.

"Sehingga dapat dikatakan semua sektor ekonomi berdampak dari Covid-19 ini, tanpa kecuali," kata dosen Unmuha Banda Aceh ini kepada acehimage.com, Minggu (26/4/2020).

Dengan demikian kata Taufiq produktivitas menjadi lumpuh bahkan pergerakan trend grafiknya menuju nol (0) bahkan bisa menjadi minus.

Secara internasional terjadi "shock economic", ini secara langsung juga terhadap nasional dan lokal Aceh. Karena menghantam aktivitas ekonomi sektor formal dan juga informal serta turunannya.

Sementara itu juga keuangan atau daya beli masyarakat (purchasing power parity) semakin melemah, bisa jadi jika terlalu lama lumpuh layu.

Sedangkan terkait hubungan dengan penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah, menurut Taufiq sama sekali tidak terkoordinasi, baik pusat ke daerah provinsi bahkan kabupaten/kota, sampai ke kecamatan dan desa.

Semestinya di tingkat desa dan kecamatan kompetensi, keterampilan dan praktik penanganan covid-19 dapat dilakukan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat desa dan kecamatan. Akan tetapi mereka tidak memiliki fasilitas, peralatan, alat pelindung diri (APD), secara cukup dan memadai, sehingga banyak yang tidak buka dan berani beroperasi terkait pelayanan covid-19.

Bahkan banyak yang tidak tahu harus berbuat apa, akibat tidak ada koordinasi yang baik dari atas, konon pula berhubungan dengan anggaran.

"Jadi pengelolaan anggaran hanya di pusat, provinsi dan sebahagian di kabupaten/kota," kata Taufiq lagi.

Sehingga yang terjadi, jumlah penderita atau yang terpapar sulit diprediksi dan kemungkinan akan naik dan meledak banyak karena tidak mematuhi protokol WHO, selain karena tidak disiplin terhadap aturan dan anjuran pemerintah yang memang sering tidak serius.

"Hari ini, penanganan covid-19 tidak cukup terkoordinasi dengan baik, maka data ODP, PDP dan OTG tidak terdata dengan valid, bahkan saling tutup dan tidak transparan," ujarnya.

Posko hanya tempat "kongkow" petugas.

Disamping petugas tidak memiliki kemampuan yang efektif kecuali di kota-kota dan pusat yang berhubungan dengan posko.

"Itupun para petugas posko tidak pro-aktif kecuali menunggu laporan dan banyak hanya sebagai tempat "kongkow" para petugas saja," ungkap Taufiq.

Dia mengkhawatirkan akan semakin banyak yang yang terpapar, sulit mendata, ditambah informasi bagi masyarakat tidak sampai ke masyarakat desa yang jauh dari pusat infornasi. Sehingga banyak masyarakat juga tidak tahu secara pasti, apalagi masih banyak yang "cuek", masa bodoh dan kurang pemahaman serta rendah kesadaran tentang bahaya covid-19 sebelum menimpa lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah tidak hanya sekedar bagi bahan kebutuhan konsumsi yang tidak dapat dikatakan sembilan bahan pokok (sembako) yang tumpang tindih, bahkan data yang tidak akurat.

Semestinya kata Taufiq, saat ini pemerintah sudah harus memikirkan jaring pengaman sosial masyarakat dengan memberikan pelatihan praktis sesuai sektor dan bidang agar nanti dapat segera bangkit dari keterpurukan ekonomi.

Disamping itu, modal usaha dan pemasaran pasca produksi juga mendapat jaminan agar tidak menjadi permainan pihak tertentu.

Usaha bersama, kesadaran bersama harus terus secara intensif diperlukan dan ketulusan serta keikhlasan pemerintah dan masyarakat. Sehingga kebijakan dan sinkronisasi pemerintah menghadapi pandemi covid-19, secara preventif dan curatif.

Untuk itu sejak sekarang pemerintah harus berpikir berbagai kemungkinan untuk dapat mengatasi dan kembali bangkit setelah semua ini dapat diatasi.

"Semua ini harus dapat diatasi dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat luas," kata Taufiq A Rahim.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...