Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh Syariah, Amal Hasan menjadi narasumber peHTem edisi Senin 10 Mei 2021 Episode 37 Tahun ke 2 dengan Tema: Sahuti Kebutuhan Masyarakat, Bank Aceh Luncurkan Kartu Debit yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Satgas Temukan 42 Investasi Bodong Tahun 2021

OJK Investasi Bodong
A A A

BANDA ACEH - Masyarakat perlu dididik agar lebih cerdas lantaran banyak yang tergiur dengan imbalan tinggi. Masyarkat juga perlu peningkatan edukasi tentang keuangan agar tidak terjebak dengan testimoni.

Demikian disampaikan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Aceh, Yusri, dalam pertemuan dengan awak media di kantor OJK Aceh, Kamis, 7 April 2021 kemarin.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (DPJK) OJK Pusat dan juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi, Togam Lumban Tobing.

Togam mengatakan, Satgas Waspada Investasi menemukan 42 investasi bodong alias tidak berizin yang berbahaya bagi masyarakat sepanjang tahun 2021.

"Pada  tahun 2020 kami telah menemukan sebanyak 349 investasi bodong, 1.026 fintech P2P lending ilegal, dan 75 gadai ilegal," kata Togam.

Togam menyebutkan selain investasi bodong, Satgas juga menemukan 184 fintech Peer to Peer (P2P) lending ilegal dan 75 gadai ilegal sepanjang tahun 2021.

Menurutnya, modus investasi bodong tersebut memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan bermacam cara, seperti memberikan iming-iming  kepada masyarakat yang imbalannya lebih tinggi.

Karenanya, masyarakat diminta waspada dan hati-hati terhadap investasi ilegal. Dia mengingatkan masyarakat menanyakan badan hukum jika ada penawaran menarik.

"Kami sangat mengharapkan kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memastikan beberapa hal," lanjut Togam.

Hal pertama, kata dia, memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Kedua, memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

Ketiga, memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Perlu diingat ini berbahaya bagi masyarakat, karena mereka mudah memberikann pinjaman tapi risikonya sangat besar, jangka waktu singkat, dan ada teror intimidasi jika peminjam tidak bayar tepat waktu," kata Togam.

Sementara itu, Penyidik Utama DPJK OJK Pusat, Irjen Pol. Suharyono, mengatakan pihaknya baru dapat memproses jika ada laporan dan pengaduan dari masyarakat. Pengaduan biasanya dari pihak yang dirugikan. Sedangkan laporan informasi yang masuk dari masyarakat belum tentu dari korban.

"Saat ini OJK belum punya wewenang menangkap dan menahan, tapi sedang dalam proses supaya punya wewenang untuk mengangkat dan menahan," ujarnya. []

Penulis:Sulaiman
Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...