Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan kewenangan kepada 14 kabupaten/kota di Aceh bersama 88 Kabupaten/Kota lainnya yang berstatus zona hijau atau belum terdampak Covid-19, untuk membolehkan masyarakat melaksanakan kegiatan yang produktif.

Sarkawi Tanggapi Keluhan Toke dan Petani Kopi

SAMSUDINBupati Bener Meriah Tgk H Sarkawi
A A A

Kita terus carikan solusinya. Jadi Pemkab tidak diam

TGK. H. Sarkawi Bupati Bener Meriah

BENER MERIAH - Bupati Bener Meriah Tgk H Sarkawi menanggapi keluhan para toke (pengepul) dan petani kopi di daerah tersebut. Ia mengaku tengah berusaha mengaktifkan resi gudang.

Dirinya juga menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah tidak mengabaikan setiap keluhan masyarakat di daerahnya. Bahkan mantan Ketua MPU ini mengaku telah mengirimkan surat usulan kebijakan untuk antisipasi dampak Covid-19.

Baca juga: Sejumlah Toke Jemur Kopi di Depan Kantor Bupati

Usulan itu dikirim kepada Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kita terus carikan solusinya. Jadi Pemkab tidak diam," ujar Sarkawi menjawab keluhan toke dan petani kopi, Selasa (21/4/2020).

Surat usulan tersebut, katanya, berisi tentang usulan permintaan memberikan pinjaman atau dana talangan kepada eksportir kopi yang telah memiliki kontrak penjualan.

"Ada sebagian eksportir sudah ada kontrak penjualan dengan buyer hingga Agustus 2020 nanti. Namun, mereka masih belum bisa mengirimkan kopi lantaran adanya penyetopan sementara oleh buyer," terang Abuya.

Dengan begitu katanya, kontrak yang sudah ada hingga Agustus 2020 tersebut, akan menjadi jaminan pinjaman dana talangan. "Kita meminta, bunga yang diberikan sekecil mungkin dibawah 4 persen," kata Abuya.

Ditanya berapa jumlah uang yang diusulkan menjadi dana talangan, dia mengatakan sebesar Rp1 Triliun. "Dengan dana ini, diperkirakan bisa mencukupi pembelian kopi dari petani, hingga masa panen 2020 selesai," katanya.

"Dana ini kita usulkan, dari dana pemberdayaan ekonomi negara untuk Covid-19 sesuai Perpu No. 1 Tahun 2020, dimana jumlahnya mencapai 105 T," tambahnya.

Dana talangan bagi ekportir ini akan dikembalikan pada saat status ekspor kembali normal dan pendemi Covid-19 di dunia berakhir.

"Mudah-mudahan, usulan kita diterima. Dan intinya kita tetap berusaha menjawab keluhan petani. Jika ada peluang, disini kenapa tidak kita coba. Surat usulan sudah dikirim, dan kita tengah menanti jawaban," demikian Abuya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...