Seorang warga Cot Gapu Kecamatan Kota Juang, Bireuen yang berdomisili di Lampriet, Kuta Alam Banda Aceh meninggal dunia saat sedang menikmati makan siang di salah satu warung nasi yang berada di kawasan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Senin (25/5/2020).

Sanksi Penjara bagi Penghina Presiden dalam Penanganan Covid-19

NETilustrasi penjara
A A A

BANDA ACEH - Kepolisian RI (Polri) menerbitkan surat telegram yang tertuang di dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020.

Surat telegram tersebut dibuat terkait penanganan perkara dan pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan tugas fungsi reskrim terkait perkembangan situasi serta opini di ruang siber dan pelaksanaan hukum tindak pidana siber.

Telegram yang ditandatangani Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo tertanggal 4 April 2020 itu salah satu poinnya adalah bagi yang menghina Presiden Joko Widodo dan pejabat pemerintah saat penanganan virus corona atau Covid-19 bisa dihukum.

Penerbitan surat telegram tersebut juga demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama menghadapi pandemi corona.

Setidaknya dalam surat telegram tersebut ada tiga poin yang menjadi tekanan yaitu;

Pertama adalah penyebar hoaks atau berita bohong terkait virus corona bakal ditindak.

Kemudian orang yang menghina presiden dan pejabat pemerintah, serta penipuan penjualan alat-alat kesehatan secara online.

Begini bunyi dari kutipan surat telegram tersebut. "Laksanakan penegakan hukum secara tegas,"

Untuk pelaku penyebaran hoaks terkait corona dan kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi pandemi Covid-19, penyidik menggunakan Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Kemudian untuk kasus penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah akan dikenakan Pasal 207 KUHP.

Pasal tersebut berbunyi barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan hukum yang ada di Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sedangkan untuk penipuan penjualan alat kesehatan lewat online terancam Pasal 45 A ayat (1) juncto Pasal 28 UU ITE.

Tegasnya dalam surat telegram itu ditegaskan, masyarakat yang menghina Presiden Joko Widodo dan pejabat pemerintah lainnya dalam menangani Covid-19 di media sosial terancam sanksi pidana.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...