Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/2) malam. Nurdin sendiri tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp51,3 miliar. Dikutip dari laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan tersebut dilaporkan Nurdin pada 31 Desember 2019 saat menjabat sebagai gubernur. "Benar, Jumat, (26/2) tengah malam, KPK melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi," kata Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Sabtu (27/2).

Rincian Anggaran PEN 2021 Sebesar Rp627,9 Triliun

ISTIMEWAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
A A A

JAKARTA- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menaikkan alokasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Alokasi yang semula senilai Rp619 triliun kini menjadi Rp627,9 triliun.

Ani, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa penambahan alokasi anggaran PEN sengaja dilakukan pemerintah untuk menahan tekanan pandemi virus corona penyebab Covid-19 di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi.

"Kami terus memperbaiki dan menjaga masyarakat dan memulihkan ekonomi dengan APBN 2021," ungkap Ani melalui unggahan di Instagram pribadinya, @smindrawati pada Sabtu (6/2).

Bendahara negara mengatakan, penambahan alokasi PEN 2021 sementara ini sudah termasuk usulan tambahan dari sisa pagu PEN 2020 yang belum terpakai. Namun, tidak termasuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA).

Berikut rincian anggaran PEN 2021 terbaru.

1. Kesehatan
Alokasi anggaran akan mencapai Rp133,07 triliun. Angka ini naik dari realisasi PEN 2020 sebesar Rp63,51 triliun.

Dana ini dialokasikan untuk pengadaan dan operasional vaksin Covid-19, sarana dan prasarana serta alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta untuk bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk PBPU/BP.

Lalu, untuk peningkatan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sektor kesehatan, serta insentif perpajakan kesehatan, termasuk pemberian insentif bebas pajak penghasilan (PPh) dan bea masuk untuk pembelian vaksin.

2. Perlindungan Sosial
Alokasi anggaran program ini akan mencapai Rp148,66 triliun, namun pagunya masih kalah dibanding PEN 2020 mencapai Rp220,39 triliun.

Anggaran akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana sejumlah bantuan sosial (bansos), mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Bansos Tunai 10 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Subsidi Kuota Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), hingga diskon listrik.

3. Dukungan UMKM dan Koperasi
Alokasi anggaran tahun ini akan tembus Rp157,57 triliun, meski tak sebesar tahun lalu mencapai Rp173,17 triliun. Pagu akan dialirkan ke subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non-KUR, penjaminan loss limit UMKM dan korporasi, dan IJP UMKM dan koperasi.

Kemudian, untuk pembebasan rekmin dan biaya abonemen listrik, pembiayaan PEN lainnya, penempatan dana dan cadangan, hingga Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN yang menjalankan penugasan, seperti Hutama Karya, ITDC, Pelindo III, hingga Kawasan Industri Wijayakusuma.

4. Insentif Usaha dan Pajak
Alokasi untuk insentif usaha dan pajak sebesar Rp47,27 triliun, susut dari sebelumnya Rp56,12 triliun pada PEN 2020. Pagu yang disiapkan akan mengalir ke pungutan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, serta pembebasan PPh Pasal 22 impor.

Selanjutnya untuk pengembalian pendahuluan PPN atau restitusi, PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, penurunan tarif PPh badan, PPN tidak dipungut di kawasan berikat/KITE, hingga insentif bea masuk.

5. Program Prioritas
Alokasi pagu untuk program ini meningkat dua kali lipat dari Rp66,59 triliun pada PEN 2020 menjadi Rp141,36 triliun pada tahun ini. Dana dialokasikan untuk dukungan pariwisata, ketahanan pangan (food estate), pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman daerah, padat karya seluruh kementerian/lembaga, kawasan industri, hingga program prioritas lainnya.

Komentar

Loading...