Teuku Raja Keumangan SH MH, Sekretaris Fraksi Partai Golkar narasumber peHTem edisi Kamis 29 Juli 2021 episode 60 dengan tema: DPRA Diminta Bentuk Pansus Dana Siluman, Kemana Mengalir Dana Apendiks? dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Rekanan Keluhkan Biaya Kontrak di Dinas PURP Lhokseumawe

IntIlustrasi - Pungutan Biaya Kontrak Kegiatan Proyek
A A A

LHOKSEUMAWE - Pelaksana kegiatan atau Rekanan Proyek Keluhkan Biaya Kontrak di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Lhokseumawe, dimana para rekanan mengeluh karena biaya pembuatan kontrak proyek tingginya di pungut oleh pihak dinas tersebut.

Menurut informasi yang di peroleh media ini dari beberapa sumber, dimana para rekanan mengaku dipungut biaya sudah memberatkan pihaknya, karena pengutipan uang kontrak telah melewati batas, sehingga pihak rekanan merasa dirampas.

"Bila dalam suatu pekerjaan nilai kontrak 100 juta lebih, Dinas pungut biaya kontrak Rp.2.8 Juta, sedangkan kalo nilai kontrak berkisar dibawah 100 juta Biaya kontrak dipungut Rp 2.5 Juta."keluh salah seorang rekanan yang meminta namanya tidak di publis.

Dikatakan rekanan itu, uang pemungutan untuk setiap biaya kontrak tersebut diminta langsung oleh staf dalam ruangan, saat pihak rekanan mengambil kontrak proyek tersebut. Mereka terpaksa menyediakan besaran nilai biaya untuk dalam setiap paket proyek.

"Uang biaya kontrak Kami serahkan kepada pihak staf administrasi di dalam ruangan, pada saat kami ambil kontrak, karena kami tidak ingin masalah, sesuai dengan permintaan, maka kami berikan saja."ujar rekanan tersebut dengan nada kesal.

Ia mengaku, Pihak rekanan mulai jenuh dengan tindakan pihak Dinas PUPR Lhokseumawe tersebut, karena menurutnya sudah seperti mafia pungli.

Hal senada juga dikeluhkan oleh rekanan berbeda, bahkan, dimana selain memungut biaya kontrak, Dinas PUPR di Bidang Cipta Karya juga memungut biaya admistrasi lainnya, seperti uang foto copi gambar, maka dalam satu proyek pihak rekanan harus melaku pengeluaran sebanyak 10 persen biaya.

"Selain uang kontrak, Mereka juga meminta uang biaya untuk gambar dalam 1 paket Rp 20 ribu, untuk Biaya Patok 1 Juta, buck up data dan asbul Rp 2 Juta. Dan Laporan harian 50 ribu. Jadi semuanya kami terpaksa harus keluarkan sebanyak 10 persen biaya dalam setiap paket proyek."ujarnya.

Maka untuk itu, Pihak rekanan berharap kepada aparat penegak hukum agar memberantas para mafia-mafia pungli kontrak di dinas tersebut," kami juga mohon kepada pihak penegak hukum melakukan investigasi, untuk mengungkapkan kebenaran  guna memberantas Pungli di Dinas PUPR, semoga Kota Lhokseumawe tercinta kita ini bebas dari pungli dan mafia-mafia."ucap rekanan tersebut kepada media ini.

Sementara Noviyanti rahmi. ST. M.Si kasie jalan lingkungan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Lhokseumawe saat dihubungi, ia mengaku tidak tau masalah tersebut, karena dirinya tidak terlibat dalam hal proyek, ia meminta untuk menanyakan kepada PPK, ia mengaku, meskipun dirinya sebagai kasi tidak terlibat dalam hal proyek, ia hanya sebagai kasi bagian administrasi bukan masalah proyek.

"Kalo masalah ada pengutipan, saya tidak tau masalah itu, tanyakan aja ke PPK,  karena saya tidak terlibat. Kalupon saya kasi, tapi bukan bidang proyek, hanya masalah administrasi."ujar Novi dalam seketika memutuskan sambungan selulernya.

Sementara Lucky Yanti Kasi Perkim Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Lhokseumawe mengaku, bahwa pungutan biaya tersebut sudah dari tahun ke tahun ada. Namun dalam sambungan teleponnya dia mengaku tidak bisa memberi keterangan lebih lanjut karena sedang mengemudi di jalan."ucapnya, kemudian langsung memutuskan selulernya.[]

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...