Pimpinan Pesantren Darul Mujahiddin Kota Lhokseumawe, Tgk Muslim At Thahiri menjadi narasumber peHTem edisi Kamis 18 Agustus 2022 episode ke 104 Tahun ke II dengan tema: Festival Ekonomi Syariah Yang Tidak Syariah, Masyarakat Kecam Bank Indonesia? yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari, Jangan lupa like share comment and subsribe.

Pekerjaan Belum Rampung

Rekanan Buka Suara Soal Pencairan 100 Persen Dana Proyek Jaringan Distribusi Rp3,7 Milyar

ilustrasi-Detik.com
A A A

LHOKSEUMAWE - Rekanan PT Pilar Abadi Semesta selaku Pelaksana Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu buka suara terkait telah dilakukan pencairan dana proyek 100 Persen.

Proyek di bawah satuan kerja Dinas PUPR Lhokseumawe senilai Rp3.730.223.000 sumber APBK tahun 2021 dengan Nomor kontrak 602.2/002/kont- DAK / ESDM - SDA / 2021 tanggal 29 Juni 2021 hingga kini masih terbengkalai alias belum siap dikerjakan, Rekanan diduga berdalih tidak melakukan pencairan dana 100 persen karena sudah putus kontrak.

Foto: Paket Kegiatan Proyek belum rampung dikerjakan yang diakses di web Lpselhokseumawekota.co.id

"Saya tidak melakukan pencarian uang 100 persen, karena proyek itu sudah saya putus kontrak kalo istilah dinas disebut rekofusing, pagu proyek dari 3,7 Milyar yang saya tarik 3,5 Milyar, sisa 200 juta lagi sudah dikembalikan ke kas negara. Karena itu uang ongkos pemasangan pipa yang belum siap dikerjakan, karena terkendala dengan kelompok masyarakat (IKBAL)," kata rekanan proyek tersebut dengan sapaan Adek Kandang. Rabu 05 Januari 2021.

Adek juga berdalih, pengembalian uang ongkos pasang pipa tersebut berdasarkan persetujuan Inspektorat karena keadaan kahar. Dan setelah itu pekerjaan proyek tersebut sudah dialihkan tanggungjawabnya kepada dinas untuk tahap penuntasan pekerjaan.

"Jadi setelah putus kontrak, proyek itu bukan lagi tanggungjawab saya untuk menyelesaikannya. sudak hak dinas untuk menuntaskan pembangunan proyek itu, itupun bila ada dianggarkan dana pada tahun selanjutnya."ujar Adek.

Disamping itu, dedek mengaku bahwa proyek tersebut terkendala dikerjakan dilapangan hanya sekitar 800 meter lagi. Sebab sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Blang Lancang (IKBAL) mengeklaim itu tanah mereka, oleh sebab itu pihaknya tidak menuntaskan pekerjaan tersebut.

Untuk meyakinkan awak media, adek menunjuk beberapa vidio dan foto dari Ponselnya bahwa ada aksi demo pihak masyarakat (IKBAL) terkait rusuh di sekitar lokasi Lahan pekerjaan proyek tersebut. Dan ia mengaku pernah berupaya berunding dengan kelompok masyarakat tersebut, namun hasilnya juga tidak ada solusi.

Dapat diketahui Secara UU No 24 tahun 2007 tentang Kahar. Keadaan Kahar pada lokasi proyek tersebut harus ditetapkan oleh kepolisian setempat. Bila bertentangan dengan undang undang tersebut diduga pihak terkait juga telah melanggar Hukum.

Bahkan disamping itu, dapat diketahui menurut peraturan proyek yang putus kontrak atau pun karena kahar. Barang yang tidak terpasang tidak boleh dibayar, yang bisa dibayar hanya yang telah dilakukan pemasangan, atau dengan istilah lain disebut sudah konpensional (sudah bisa digunakan), ironinya, dalam pekerjaan ini pipa sudah dibeli dan telah dibayar, lalu tidak dipasang. Hal ini diduga juga sudah melanggar Hukum.

Seperti diberitakan Sebelumnya, proyek dibawah Pengawasan CV Gelora Prima Konsultan dengan biaya Rp56 Juta sudah mati Kontrak. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh media ini, anehnya pembangunan proyek tersebut sudah dilakukan pencairan anggaran 100 persen oleh pihak pelaksana.

Pasalnya, penarikan pertama dilakukan 20% uang muka, Penarikan ke dua dilakukan sekitar 30 %, Penarikan ke 3 dilakukan sebanyak sekitar 73.55 %, dan Penarik ke 4, 100 % rentensi 5 %.

Sementara dilokasi pekerjaan, proyek tersebut masih meunuai pro kontrak dengan pihak masyarakat setempat. Pelaksanaan proyek hanya berjalan 60 persen dari target pekerjaan, namun mirisya pihak pelaksana sudah mencairkan anggaran tersebut utuh dari nominal pagu proyek.

Menurut Informasi yang dihimpun beberapa sumber media ini, proyek pemasangan distribusi ini dilakukan Penarikan uang oleh pihak pelaksana untuk membayar semua kebutuhan bahan proyek, seperti pipa dan lainya, sementara pemasangan belum dilakukan akibat terjadi permasalahan di lapangan. Namun perihal tersebut dilakukan secara jelas diduga telah melanggar hukum sistem kontrak.[]

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...