Teuku Raja Keumangan SH MH, Sekretaris Fraksi Partai Golkar narasumber peHTem edisi Kamis 29 Juli 2021 episode 60 dengan tema: DPRA Diminta Bentuk Pansus Dana Siluman, Kemana Mengalir Dana Apendiks? dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Realisasi Budget Publik dapat Menggairahkan Perekonomin Rakyat

IlustrasiIlustrasi
A A A

seperti contoh banyak lahan pertanian dikuasai oleh karyawan pemerintah yang berakibat para petani kebun atau sawah tidak kebagian lahan

Dr. Zainuddin, SE, M.Si Akademisi Universitas Serambi Mekkah

DAERAH yang masih belum tergolong maju tentunya roda perekonomian masyarakat sebagian besar sangat bergantung dari realisasi budget belanja pemerintah itu sendiri. Boleh dinyatakan terjadi kesemarakan aktivitas ekonomi masyarakat tergantung pelaksanaan program-program pemerintah atau ditendernya proyek-proyek yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Tak terkecuali Provinsi Aceh yang sangat tergantung pergerakan aktivitas ekonomi masyarakat pada terlaksananya program-program pemerintah, baik program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tingkat satu dan tingkat dua.

Ada banyak alasan yang bisa kita lihat kenapa realisasi budget pemerintah daerah bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, diantaranya adalah dengan dilakukan pelaksanaan program pemerintah yang diikuti pelelangan proyek-proyek akan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, baik itu sebagai pekerja pada proyek tersebut maupun pemenang atau pelaksana proyek yang dimaksud. Walaupun tidak semua realisasi budget pemerintah diarahkan kepada program pembangunan dan malah banyak anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk konsumsi pembayaran gaji karyawan pemerintah.

Proporsi anggaran belanja sebenarnya lebih besar untuk pembayaran gaji karyawan pemerintah dari pada untuk program-program pembangunan ekonomi dan program pemberdayaan ekonomi. Oleh sebab itu, laporan realisasi anggaran pemerintah yang disampaikan juga harus kita pilah-pilahkan. Untuk pembayaran gaji karyawan pemerintah sepertinya tidak pernah tersendat dan pengaruhnya tidak signfikan pada kesemarakan ekonomi rakyat karena sudah menjadi rahasia umum para karyawan pemerintah sudah memakai pendapatannya terlebih dahulu melalui aplikasi kredit, baik diperbankan maupun di koperasi dimasing-masing tempat kerja, sehinga gaji yang diterima pekerja adalah sisa dari angsuran kredit. Jadi untuk realisasi pembayaran gaji karyawan dapat disimpulkan tidak banyak mempengaruhi kesemarakan ekonomi itu sendiri, dan bahkan banyak karyawan pemerintah harus bekerja ekstra diluar kedinasan untuk mencari pendapatan dari sumber lain untuk kebutuhannya.

Hal seperti ini mungkin yang berakibat tidak spesialisasi didalam mengurus pekerjaan, seperti contoh banyak lahan pertanian dikuasai oleh karyawan pemerintah yang berakibat para petani kebun atau sawah tidak kebagian lahan. Logika sederhana yang benar didalam suasana demokrasi ekonomi adalah tidak boleh karyawan pemerintah menguasai lahan karena lahan itu sendiri harus dimiliki oleh yang berprofesi tani atau pengusaha dibidang pertanian agar terciptanya distribusi pendapatan yang merata.

Oleh sebab itu, ralisasi budget yang menyemarakan perkonomian rakyat adalah realisasi anggaran belanja pemerintah selain dari pembayaran gaji karyawan pemerintah. Realisasi seperti ini yang harus bisa dilakukan terealisasi semuanya baru kemudian dapat mempengaruhi kesemarakan ekonomi masyarakat melalui terciptanya lapangan pekerjaan sehingga masyarakat memiliki pendapatan dan begitu juga akan terjadi transaksi-transaksi ekonomi disebabkan oleh kebutuhan materil untuk pelaksanan proyek yang direalisasikan. Dengan demikian, suatu daerah termasuk provinsi Aceh harus benar-benar berikhtiar untuk merealisasikan (mentenderkan) program-program atau proyek pemerintah yang sudah disusun untuk direalisasikan agar tercipta kesemarakan ekonomi masyarakat tak terkecuali provinsi Aceh yang sangat bergantung pada program pemerintah untuk meningkatkan perekonomiannya.

Kita berharap pemerintah provinsi Aceh secara profesional tidak melanggar peraturan yang berlaku berikhtiar merealisasikan anggaran belanja yang telah direncanakan tepat waktu, dan tidak ada lagi terdengar sisa anggaran tahun berjalan untuk dijalankan ditahun yang akan datang demi bisa memompa perekonomia rakyat secara keseluruhan. Silpa itu merupakan bersifat menunda dan menunda dalam perspektif ekonomi lebih banyak bersifat negative terhadap kesejahteraan rakyat itu sendiri. Apabila setiap tahun terjadi silpa sepertinya bertanda tidak mampu dalam mengelola anggaran itu sendiri. Ingat rumah mewah, mobil mewah dan baju mewah serta makanan mewah tidak menolong mu jika didapat dengan cara haram. Aceh loen sayang.

*) Penulis: Dr. Zainuddin, SE, M.Si
[Akademisi Universitas Serambi Mekkah]

Rubrik:OPINI

Komentar

Loading...