Dr. Zainuddin, SE, M.Si, Pakar Ekonomi dan juga Dekan Fakultas Ekonomi USM, narasumber peHTem edisi Kamis 17 Juni 2021 episode 48 dengan tema: Setelah Pedagang Dipaksa Hengkang, Tepatkah Pasar Penayong Jadi Wisata Kuliner? dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Masyarakat Sipil:

Putusan Bebas Terdakwa Kasus Pemerkosaan Langkah Mundur Perlindungan Anak di Aceh

Ilustrasi
A A A

BANDA ACEH - Masyarakat Sipil Aceh menilai putusan bebas terdakwa pemerkosaan merupakan langkah mundur perlindungan anak di Aceh. Padahal sebelumnya Mahkamah Syari'ah Jantho telah memvonis pelaku dengan hukuman 200 bulan penjara.

"Ini merupakan pengkhianatan bagi masyarakat Aceh yang sedang berjuang menghentikan kasus-kasus pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk anak, yang terus meningkat di Aceh," ujar Direktur LBH Banda Aceh, Aulianda, dalam siaran pers yang diterima awak media, Kamis, 27 Mei 2021 malam.

Mereka menilai putusan bebas bagi terdakwa pelaku pemerkosaan bukan saja menciderai publik, tetapi juga berpotensi mengimpunitas pelaku pemerkosaan. Selain itu, menurut LBH Banda Aceh, putusan tersebut juga menghambat proses pemulihan korban.

Masyarakat Sipil Aceh untuk Penghapusan Kekerasan Seksual, yang di dalamnya beranggotakan LBH Banda Aceh, Balai Syura Ureung Inong Aceh, dan PKBI Aceh turut menyayangkan tidak digunakannya perspektif hak anak dan diabaikannya prinsip perlindungan anak dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Syariah Aceh. Bahkan, menurut mereka, Majelis Hakim secara subjektif telah menyimpulkan secara salah fakta-fakta yang terungkap pada persidangan tingkat pertama di Mahkamah Syariah Jantho.

Menurut Masyarakat Sipil Aceh, penyimpulan yang salah tersebut terlihat dari pertimbangan hukum, yang digunakan oleh Majelis Hakim Banding (Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh) dalam putusan tersebut.

Kesimpulan yang dimaksud seperti, jawaban anak korban pemerkosaan dalam bentuk anggukan dan gelengan pada persidangan tingkat pertama, dianggap oleh Majelis Hakim Banding sebagai bentuk imajinasi korban tentang pemerkosaan yang dialaminya.

"Sehingga jawaban tersebut tidak digunakan sebagai pembuktian. Anggapan ini memperlihatkan Majelis Hakim Banding sesungguhnya tidak paham tentang psikologis dan bahasa tubuh korban. Majelis Hakim Banding bahkan sudah mengambil kesimpulan yang sangat terburu-buru dan prematur," lanjut Aulianda mewakili Masyarakat Sipil Aceh.

Selanjutnya, Majelis Hakim Banding juga dinilai telah mengabaikan keterangan Saksi Ahli (Psikolog) yang dihadirkan pada persidangan tingkat pertama. Padahal dalam sidang tersebut, psikoloh telah menjelaskan tentang kondisi psikis anak yang agak pendiam, sulit bercerita, dan cenderung tertutup. Selain itu, kejiwaan anak juga ditemukan traumatik lantaran pemerkosaan yang dialaminya. Hal tersebut menyebabkan korban mudah cemas, ketakutan, suka melamun dan hilang rasa percaya diri.

"Alih-alih memutuskan pemulihan terhadap korban, Majelis Hakim Banding malah berpendapat jawaban korban tidak bisa digunakan sebagai pembuktian karena korban dalam keadaan tidak stabil," katanya.

Menurut Masyarakat Sipil Aceh, Majelis Hakim Banding juga tidak menjadikan alat bukti keterangan para saksi yang menerima pengaduan dari anak tentang pemerkosaan. Alasan Majelis Hakim Banding, menurut Aulianda, saksi-saksi tidak melihat langsung pemerkosaan tersebut.

"Bahkan rekaman pengaduan anak kepada saksi-saksi (yang menjadi alat bukti pada persidangan tingkat pertama), tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding," lanjutnya.

Padahal, jika mengacu pada Pasal 1 Angka 31 Hukum Acara Jinayat dan Pasal 1 Angka 26 KUHAP, saksi juga adalah orang yang mendengar langsung tentang adanya tindak pidana. "Dalam hal ini saksi telah mendengarkan langsung dari korban tentang pemerkosaan yang dialaminya, dan UU Perlindungan Anak juga melarang setiap orang membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak," kata Aulianda.

Selain itu, Majelis Hakim Banding juga menyimpulkan hasil visum et repertum tidak bernilai sebagai alat bukti yang sempurna untuk menetapkan terdakwa sebagai pelaku pemerkosaan. Padahal hasil visum tersebut sebelumnya dihadirkan sebagai alat bukti pada persidangan tingkat pertama.

Majelis Hakim Banding juga disebutkan telah mengabaikan fakta tentang visum yang baru dilakukan tiga bulan setelah pemerkosaan terjadi. Masyarakat Sipil Aceh menyebutkan Majelis Hakim Banding juga keliru menganggap hasil visum bisa membuktikan pelaku tindak pidana, karena visum hasil pemeriksaan medis bukan putusan Pengadilan. "Dengan mengabaikan visum sebagai alat bukti, Majelis Hakim Banding telah mengangkangi hukum acara yang sah," sebut Aulianda.

Masyarakat Sipil Aceh juga menyesalkan minimnya perlindungan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada korban selama proses peradilan berlangsung. Menurut mereka, pemerintah telah membiarkan korban berada dalam kekuasaan dan pengaruh keluarga pelaku, bahkan dapat diakses langsung oleh Pengacara Pelaku.

"Patut diduga upaya-upaya mempengaruhi dan intimidasi terhadap korban telah berlangsung pada masa-masa ini. Bahkan hingga saat ini belum ada skema yang jelas untuk pemulihan komprehensif bagi anak (korban) yang tdiak memiliki ibu lagi sejak kecil, dan saat ini ia dititipkan pada neneknya yang juga miskin," kata Aulianda.

Hal tersebut diakui oleh Nursiti dari Balai Syura Ureung Inong Aceh. Dalam siaran pers yang sama, Nursiti juga menyayangkan minimnya upaya pemantauan terhadap pemenuhan hak-hak anak dan pengawalan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA). Padahal komisi tersebut telah dibiayai oleh dana publik untuk menjalankan mandatnya.

"Untuk itu, kami merekomendasikan kepada DPRA dan Gubernur Aceh, segera merevisi Qanun Jinayat dengan mencabut Pasal tentang Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual, agar pemenuhan hak-hak korban pada proses peradilan bisa diupayakan," kata Nursiti.

Pihaknya juga meminta Kejari Jantho melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara ini untuk melakukan upaya maksimal dalam pengajuan Kasasi terhadap Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh kepada Mahkamah Agung RI. Hal tersebut menurut mereka diperlukan agar tidak menjadi preseden buruk dalam upaya penghapusan kekerasan seksual terhadap anak di Aceh.

"Mahkamah Agung RI melalui Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, membatalkan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh dan menguatkan Putusan Tingkat Pertama pada Mahkamah Syariah Jantho," lanjutnya.

Selanjutnya, Masyarakat Sipil Aceh juga meminta Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinsos, untuk mengembangkan skema dukungan pemulihan yang komprehensif dengan indikator capaian yang jelas terhadap anak dan perempuan korban kekerasan. Caranya adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipul, guna memastikan terpenuhinya hak-hak korban.

"Termasuk dalam hal ini memperkuat koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terutama kekerasan seksual, agar proses peradilan dapat berkontribusi langsung pada pemulihan korban," kata Nursiti didampingi Eva Khofifah dari PKBI Aceh.

Masyarakat Sipil Aceh juga meminta Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai mekanisme independen dalam pemenuhan hak-hak anak di Aceh, "termasuk tapi tidak terbatas pada melakukan pemantauan terhadap situasi pemenuhan hak-hak anak di Aceh baik dalam proses peradilan maupun di luar peradilan, dan melaporkannya secara berkala kepada publik/masyarakat."

Seperti diketahui, Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh membebaskan terdakwa kasus pemerkosaan keponakan yang masih di bawah umur di Aceh Besar, berinisial DP.

“Menyatakan terdakwa DP bin J tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana dakwaan alternatif kedua, yang diatur dalam pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,” demikian bunyi amar putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Pembebasan terhadap Terdakwa memantik protes dari publik dan aktivis perlindungan perempuan dan anak di Aceh, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil Aceh.

Dalam putusan tersebut Majelis Hakim juga membebaskan terdakwa ayah kandung korban berinisial MA dari dakwaan Penuntut Umum, dan memulihkan hak terdakwa (rehabilitasi) dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya.

Terdakwa MA sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim tidak terbukti melakukan jarimah tersebut, sehingga Majelis Majelis Hakim menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan bahwa semua unsur dari pasal 49 dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat tidak terpenuhi, maka terdakwa MA haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama maupun kedua.[]

Sumber:RILIS
Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...