ACEHIMAGE.COM – Puluhan massa mengelar aksi demo datangi DPRK Bener Meriah untuk meminta penjelasan terkait kondisi kesehatan Bupati Bener Meriah Tgk H Sarkawi yang telah aktif bertugas pasca menjalani izin berobat.

Para demonstran tersebut sebelumnya juga menggelar long march dari Simpang Empat Bandara Rembele, Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit hingga gedung DPRK Bener Meriah. Jum'at, 28 Januari 2022.

Salah seorang dari perwakilan demonstran, Nasri Gayo dalam orasinya meminta DPRK Bener Meriah menggelar audiensi bersama pihaknya secara rasional dengan menghadirkan Bupati Bener Meriah.

“Setalah delapan bulan kami tidak pernah melihat Bupati, sebagai rakyatnya kami tentu rindu untuk bertemu untuk itu kami meminta DPRK beraudiensi dengan kami dan menghadirkan Bupati Sarkawi,” pinta Nasri.

Hal lainya, kawan-kawan juga ingin menyampaikan kondisi ril Bener Meriah saat ini seperti apa. Jangan di penghujung ini membuat ribut apalagi sampai berurusan dengan KPK itu yang kita khawatirkan. Teriak Nasri seraya menambahkan hanya Kabupaten ini dalam lima tahun bupatinya sampai lima orang.

Terkait dengan aktifnya Bupati Serkawi pasca izin berobat, tentu ada prosedur yang harus dilalui tidak boleh seenaknya saja masuk. tutur Nasri

Setelah berapa menit mereka berorasi, Ketua DPRK Bener Meraih, MHD Saleh didampingi Ketua Komisi A Abubakar, Ketua Komisi B, Herman Ramli, Ketua Komisi D Sapri Gumara, anggota DPRK lainnya, Baitul Hakim, Suhaini, Darussalam, Zulham, dan Guntur Alamsyah menerima mereka beraudensi di ruang sidang DPRK setempat.

Setelah berada didalam ruang sidang DPRK tersebut, Nasri Gayo kembali meminta kepada DPRK Bener Meriah untuk menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten untuk menjelaskan kondisi kesehatan maupun administrasi aktifnya kembali Sarkawi menjalankan tugas.

“Kami ingin mendengarkan keterangan hukum dari Kabag Hukum tentang keberadaan Bupati dan Plt Bupati dalam satu Kabupaten, selain itu kami ingin mendengarkan penjelasan Kabag Tapem tentang surat yang sudah dilayangkan ke Gubernur dan juga keterangan kesehatan tentang kondisi ril Bupati, terakhir kami juga ingin tau kinerja DPRK tentang persoalan tersebut,” ungkap Nasri.

Hal senada juga ditegaskan Ardian, ia berharap DPRK menjelaskan kapan Bupati Bener Meriah cuti berobat sudah berapa lama. “Jika merujuk kepada Undang-undang 23 tahun 2014 sudah seharusnya DPRK mengusulkan kepada Gubernur dan Mendagri untuk pemberhentian karena sudah tidak bertugas secara berturut-turut 6 bulan,” tegas Ardian.

Untuk itu, kami mendesak DPRK Bener Meriah mengambil langkah-langkah terkait dengan persoalan tersebut. Artinya jika kondisinya tidak layak untuk menjalankan tugas ngapain untuk dipaksakan lebih baik berobat dulu dan kita mendoakan kesembuhan beliau. Imbuh Ardian.

Sedangkan Adi Jablay menambahkan, kita tidak mau kondusif tivitas daerah ini terusik dengan adanya kubu-kubu terkait aktifnya kembali Bupati yang menurut hemat kami belum layak untuk bertugas.

“Jangan gara-gara kepentingan seseorang atau kelompok masyarakat banyak dikorbankan dengan tidak berjalannya penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan kondisi bupati seperti saat ini.  Sekali lagi kehadiran kami bukan dalam persoalan suka atau tidak suka, boleh atau tidak boleh tetapi ini lebih kepada rasa kemanusiaan. Masak orang yang sakit dibiarkan bertugas,” terang Adi Jablay.

Sementara itu, Ketua DPRK Bener Meriah menegaskan, kemarin kita telah melaksanakan rapat Badan musyawarah ( Bamus ) terakit hal ini, hasil dari Bamus tersebut kita merencanakan pada Senin, 31 Januari 2022 mengelar rapat kerja pimpinan dan anggota DPRK tentang surat 18 Januari 2022 nomor: 850/114.

Sehubungan dengan hal tersebut, kata Saleh, kita mengharapkan kepada Bupati Bener Meriah agar menghadirkan Sekda, Kabag Hukum, Kabag Humas, Kabag Tapem, Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Munyang Kute serta dokter/tim ahli kesehatan bupati Bener Meriah.

“Untuk itu, berikan kami kesempatan insyaa allah Senin kami akan mulai membahas tentang perihal ini,“ jelas Saleh.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi A DPRK Bener Meriah, Abubakar menyebutkan, secara prinsip kami sepakat dengan masyarakat agar Bupati Sarkawi cuti berobat. “Menurut pendapat pribadi saya melihat kondisi Abuya Sarkawi saat ini alangkah baiknya beliau fokus berobat dulu, untuk urusan penyelenggaraan Pemerintah biarkan Wakil Bupati, Sekda dan Kepala SKPK yang menjalankannya,” ujar Abubakar.[]