Anggota DPR Aceh HT Ibrahim ST MM meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk menunda melakukan penataan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh untuk sementara waktu. Ini disampaikan Ibrahim setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang selama ini bergantung hidup di daerah tersebut. "Apalagi saat ini, sama-sama kita ketahui sedang Pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi masyarakat terpuruk," kata Pria yang akrab disapa Ampon Bram, Kamis (22/10/2020).

Presiden: Omnibus Law Tak Lakukan Resentralisasi Kewenangan Daerah

Biro PersPresiden Joko Widodo
A A A

BANDA ACEH - Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tidak menjadikan pemerintah melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi), disampaikan saat memberikan keterangan pers terkait Undang- Undang Cipta Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/10/2020).

Menurut Presiden, perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

Namun perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

"Nah, ini dilakukan agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah, dan penetapan NSPK ini nanti akan diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah)," ungkap Presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa kewenangan perizinan untuk non-perizinan berusaha tetap ada di Pemda, sehingga tidak ada perubahan.

Perlu diketahui bahkan, melalui UU Cipta Kerja pemerintah juga telah melakukan penyederhanaan, standarisasi jenis, prosedur berusaha di daerah, dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu.

"Ini yang penting di sini. Jadi, ada service level of agreement, permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati," imbuhnya.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres (Peraturan Presiden).

Tak puas, silakan diajukan uji materi ke MK

Menurutnya, PP dan Perpres tersebut akan segera diselesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan.

"Nanti pemerintah membuka dan mengundang masukan dari pakar dan masyarakat, juga masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah," tuturnya.

Pemerintah kata Presiden Jokowi berkeyakinan melalui Undang-undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan keluarga mereka.

Namun jika masih ada ketidakpuasan atas Undang-Undang Cipta Kerja ini, Presiden mendorong agar hal tersebut diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Apabila masih ada ketidakpuasan terhadap Undang- Undang Cipta Kerja ini, pemerintah mensilakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui Mahkamah Konstitusi.

"Nah, sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan itu. Jadi, kalau masih ada yang tidak puas dan menolak, silakan diajukan uji materi ke MK," imbuhnya.

Rubrik:NEWS

Komentar

Loading...