Selamat merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari jadikan momentum ini sebagai bentuk memperbaiki diri serta mengikuti jejak baginda Rasul untuk kebaikan dunia dan akhirat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.

Kabupaten Simeulue

Polda Aceh usut dugaan Tipikor pengaspalan jalan Rp12,84 miliar

Antaranews.com Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Pol Sony Sanjaya (kiri). ANTARA/M Haris SA
A A A

Kasus dugaan korupsi tersebut terjadi pada tahun anggaran 2019. Di mana, Dinas PUPR Simeulue memiliki pekerjaan berupa pengaspalan  dengan nilai pagu Rp12,8 miliar lebih

Kombes Pol Sony Sanjaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh

BANDA ACEH - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh mengungkap dan mengusut dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pengaspalan jalan di Kabupaten Simeulue dengan nilai Rp12,84 miliar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Pol Sony Sanjaya di Banda Aceh, Sabtu, mengatakan pekerjaan pengaspalan tersebut dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2019.

"Kasus dugaan korupsi tersebut terjadi pada tahun anggaran 2019. Di mana, Dinas PUPR Simeulue memiliki pekerjaan berupa pengaspalan  dengan nilai pagu Rp12,8 miliar lebih," kata Kombes Pol Sony Sanjaya.

Dalam kasus tersebut, kata Kombes Pol Sony Sanjaya, penyidik Polda Aceh menetapkan enam tersangka. Yakni berinisial BF selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

Kemudian, AS selaku kuasa direktur perusahaan pelaksana, IH dan IS masing-masing selaku pengguna anggaran (PA), YS selaku pemilik pekerjaan, dan MI selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

Selain menetapkan para tersangka, penyidik juga menyita barang bukti berupa dokumen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pembayaran, kata Kombes Pol Sony Sanjaya.

Kombes Pol Sony mengatakan pekerjaan tersebut meliputi pengaspalan Jalan Simpang Batu Ragi ke Jalan arah Simpang Patriot. Proyek dikerjakan perusahaan dengan inisial PT IMJ.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Kombes Pol Sony Sanjaya, perusahaan tersebut tidak menyelesaikan pekerjaan hingga berakhirnya masa kontrak kerja 29 Desember 2019.

Perusahaan tersebut diberikan tambahan waktu kontrak selama 50 hari kerja sampai dengan 17 Februari 2020, kata mantan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh tersebut.

Kemudian, kata Kombes Pol Sony Sanjaya, saat progress pekerjaan baru mencapai 65 persen, perusahaan tersebut melakukan penarikan anggaran sudah mencapai 95 persen dengan sisa 5 persen retensi.

"Uang yang ditarik sudah melebihi progres pekerjaan dan hasil pekerjaan di lapangan pun tidak memenuhi spesifikasi yang disyaratkan. Namun, keseluruhan dokumen pelaksanaan serta pertanggungjawaban dibuat seolah-olah sudah selesai 100 persen," kata Kombes Pol Sony Sanjaya

Kombes Pol Sony Sanjaya mengatakan berdasarkan hasil audit kerugian keuangan negara yang dikeluarkan auditor Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, kerugian negara mencapai Rp9 miliar lebih.

"Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1)  jo Pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999  yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP," kata Kombes Pol Sony Sanjaya.

Sumber:ANTARA
Rubrik:ACEHNEWS

Komentar

Loading...