Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh Syariah, Amal Hasan menjadi narasumber peHTem edisi Senin 10 Mei 2021 Episode 37 Tahun ke 2 dengan Tema: Sahuti Kebutuhan Masyarakat, Bank Aceh Luncurkan Kartu Debit yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Polda Aceh Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Tes Antigen Perjalanan Antar Kabupaten

Syakya_Meirizal
A A A

BANDA ACEH - Kebijakan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Aceh yang mewajibkan bagi masyarakat membawa hasil tes antigen dalam melakukan perjalanan antar kabupaten/kota menimbulkan kontroversi. Kebijakan tanpa sosialisasi tersebut bahkan dinilai memberatkan masyarakat Aceh yang perekonomiannya terimbas dampak pandemi Covid-19.

"Untuk menghentikan kontroversi dan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, kami meminta pihak Polda Aceh agar dapat meninjau ulang kebijakan tersebut," kata Koordinator MPO Aceh, Syakya Meirizal, Minggu, 2 Mei 2021.

Dia menghargai menghargai setiap ikhtiar pihak Polda dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Aceh. Namun, menurut Syakya, kebijakan dadakan tanpa sosialisasi tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan resistensi dari masyarakat.

"Apalagi ada pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Aceh bahwa belum ada keputusan dari Pemerintah Aceh terkait kebijakan tersebut. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ini diambil tanpa melalui sebuah kajian dan koordinasi antar instansi," ujarnya lagi.

Selain itu, menurut Syakya, kebijakan tes antigen ini juga akan sangat membebani masyarakat. Apalagi kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil akibat dampak pandemi.

"Bayangkan jika dalam satu keluarga ada lima orang yang akan melakukan perjalanan, berapa biaya yang harus mereka keluarkan untuk menjalani tes antigen tersebut? Katakanlah per orang 250.000, maka mereka harus keluarkan 1,25 juta untuk sekali jalan. Atau sama dengan 2,5 juta untuk perjalanan pergi pulang. Jelas ini sangat membebani." katanya lagi.

Untuk itu, MPO menyarankan agar perlu dilaksanakan rapat koordinasi terpadu antara Polda Aceh dan Pemerintah Aceh bersama stakeholder strategis lainnya untuk merumuskan formulasi kebijakan penanggulangan Covid-19 yang terukur selama masa libur lebaran. Kebijakan yang diambil tentu saja harus memperhitungkan berbagai aspek secara konferehensif dan berbagai dampak yang ditimbulkannya.

Kalaupun pada akhirnya disepakati bahwa kebijakan mewajibkan masyarakat menjalani tes antigen tetap dilanjutkan, MPO meminta agar biaya tes tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Aceh.

Menurutnya Pemerintah Aceh bisa mengambil anggaran dari pos Belanja Tidak Terduga yang nilainya mencapai Rp300 miliar lebih.

"Sehingga tidak membebani masyarakat ditengah masa pandemi. Pemerintah Aceh tidak boleh buang badan atas persoalan ini. Satgas Covid-19 juga kerjanya jangan hanya sekedar umumkan jumlah kasus," tutur Syakya.[]

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...