Zikrayanti, MLIS, PhD (Cand) menjadi narasumber peHTem edisi Kamis 23 September 2021 episode 10 Tahun ke II dengan tema: Terkait Vaksin Siswa, Wali Murid Minta Gubernur Pecat Kadisdik Aceh, yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Plt Gubernur Kalah Lawan MAA di PTUN

HT ANWAR IBRAHIMTim pengacara MAA memberikan konpres, Selasa 24 Februari 2019
A A A

BANDA ACEH - H Badruzzaman Ismail SH M Hum ketua Majelis Ada Aceh (MAA) yang menggugat Gubernur Aceh dalam perkara No.16/G/2019/PTUN-BNA akhirnya dimenangkan oleh majelis hakim PTUN Banda Aceh.

Objek perkara dalam sengketa tersebut adalah surat Gubernur Aceh tanggal 16 Januari 2019 No.180/704, perihal penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA tahun 2019-2023.

Badruzzaman Ismail yang sebelumnya ketua terpilih MAA memenangkan gugatan terhadap Gubernur Aceh di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh  terkait keputusan Gubernur Aceh No.821.29/298/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh.

Terkait hal itu, masing-masing pihak mengajukan saksi ahli. Badruzzaman selaku pihak penggugat mengajukan saksi ahli dari Unsyiah yaitu Zainal Abidin SH MSi MH.

Sementara dari pihak tergugat (Gubernur) menunjuk SF Marbun.

Badruzzaman pun meminta majelis hakim yang diketuai oleh M Yunus SH dan anggota Miftah Saad Haniago, SH MH dan Fauzi Kurniawan Pariraja, SH MKN membatalkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 180/ 704 tanggal 16 Februari 2019 tentang Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA tahun 2019 - 2023.

Keputusan Gubernur Aceh No.821.29/ 298/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh.

Kemudian majelis hakim mewajibkan tergugat untuk mencabut kembali Gubernur Aceh Nomor : 180/ 704 tanggal 16 Februari 2019 tentang Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA tahun 2019 - 2023.

Majelis hakim juga meminta tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Aceh No.821.29/ 298/2019, tanggal 14 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh.

Kemudian majelis hakim mewajibkan/ memerintahkan tergugat untuk mengesahkan susunan dewan pengurus MAA periode 2019 - 2023.

Selain itu hakim menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam sengketa tersebut.

Sementara keputusan yang dilakukan setelah majelis menggelar 16 kali sidang sejak 4 Mei 2019 hingga di putuskan pada 24 September 2019.

Gubernur Aceh selaku tergugat dalam setiap sidang diwakili oleh pengacara, Dr Sulaiman SH M Hum dan Juli Fuadi.

Sedangkan dari pihak penggugat H Badruzzaman Ismail menggunakan jasa pengacara dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Serambi Mekkah (LKBH-SM), yang terdiri dari Izwar Idris SH dan Bahadur Satri SH.

Dalil gugatan

Pasca sidang kuasa hukum penggugat Izwar Idris dan Bahadur Satri SH kepada wartawan, Selasa 24 September 2019 mengungkapkan yang menjadi dalil gugatan karena surat keputusan gubernur itu telah menimbulkan akibat hukum bagi penggugat akibat dikeluarkan kedua objek sengketa.

Oleh karena itu maka pada tanggal 26 Maret 2019 dengan suratnya No. 11/Mandat Mubes/MAA/2019 penggugat mengirim surat keberatan (banding) kepada Menteri Dalam Negeri perihal keberatan atas penolakan hasil Mubes 2018 MAA dan penunjukkan Plt. Ketua MAA yang diterima oleh Bagian Umum Sekretariat tanggal 28 Maret 2019.

Dalil Gugatan  kita ajukan antara lain dengan lahirnya UU NO. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.

UU ini telah memberikan beberapa keluasan dalam pembangunan otonomi yang bersifat istimewa bagi Aceh seperti penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat dan pendidikan serta peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Izwar menjelaskan pertama sekali terbentuk pengurus MAA adalah melalui keputusan gubernur tanggal 06 Januari 2003 No. 430/066/2003 tentang Susunan Dewan Pengurus MAA Tahun 2003 sampai 2008.

Dimana dalam Kepgub tersebut pengurus MAA langsung ditunjuk oleh Gubernur antara lain Prof Dr H
M Hakim Nyak Pha  SH DEA sebagai Ketua Umum dan Penggugat (H Badruzaman Ismail SH M hum) sebagai Ketua 1, H. Said Ismail Ahmad sebagai Sekretaris Umum dan H Harun Keuchik Leumik sebagai Bendahara.

Jadi kira-kira satu minggu setelah keluar SK Gubernur tersebut Prof Dr H M Hakim Nyak Pha, S.H, DEA diangkat menjadi Hakim Agung sehingga beliau mengeluarkan Nota Dinas kepada Penggugat (H. Badruzaman Ismail SH Mhum) untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan MAA

"Nah, jadi tugasnya antara lain menyusun draf Qanun khusus tentang MAA yang kemudian disahkan Qanun No. 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja MAA," Izwar Idris.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...