JAKARTA- Ketua DPP PKS Mardani Ali tak setuju dengan rencana penambahan hari libur bagi para pegawai negeri sipil (PNS) yang diusulkan oleh pemerintah melalui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Menurutnya, itu adalah tanda bahwa pemerintah tak paham mengenai cara melakukan reformasi birokrasi. Termasuk mengenai rencana menggantikan PNS eselon III dan IV dengan kecerdasan buatan.

"Saya menilai ini sama seperti lontaran isu pemangkasan eselon, lalu dengan artificial intelligence, sama dengan lontaran-lontaran yang tidak produktif dalam memahami reformasi birokrasi," kata Mardani di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).

Mardani meminta pemerintah agar lebih cerdas dalam meningkatkan kapasitas PNS melalui suatu kebijakan. Dia menilai rencana menggantikan PNS eselon 3 dan 4 dengan artificial intelligence serta penambahan hari libur tidak tepat.

"Jadi usul saya pemerintah cerdas sedikit kenapa. Jangan pemerintah melempar yang tidak jelas," kata Mardani.

Mardani menyarankan sebaiknya pemerintah Indonesia memiliki desain yang jelas terkait reformasi birokrasi. Tentu agar terlaksana secara optimal.

Ketimbang penambahan hari libur, Mardani menganggap pemerintah lebih perlu untuk memangkas jumlah kementerian. Menurutnya, itu bisa membuat kinerja PNS lebih maksimal. Mardani menilai kementerian yang ada saat ini terlalu gemuk.

"Dari awal saya usul kementerian 14-15 saja. Kementerian Perdagangan digabung dengan Kementerian Luar Negeri. Sudah saya usulkan dari dulu. Jadi miskin struktur, kaya fungsi," ucap Mardani.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tengah mengkaji kemungkinan tambahan libur bagi PNS selain hari Sabtu dan Minggu. Tambahan libur ini merupakan salah satu konsep penerapan Flexible Working Arrangement (FWA).

Komisioner KASN Waluyo Martowiyoto mengatakan bahwa tambahan libur ini nantinya dapat diberikan pada PNS. Pemberian tambahan libur ini merupakan bagian dari penghargaan PNS yang berkinerja baik. Mereka diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya.

"Konsep kerja biasanya dari 10 hari kerja 80 jam kerja bisa jadi 9 hari kerja tapi tetap 80 jam kerja. Jadi tiap dua minggu sekali ada libur, waktunya lebih banyak untuk keluarga, bisa setiap Jumat ganjil atau genap libur," ujar Waluyo di kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Selasa (3/12).

Masih mengenai PNS, Presiden Jokowi juga meminta agar PNS eselon III dan IV diganti dengan kecerdasan buatan atau artificial intellegence. Menurutnya, itu bisa mempercepat kendala birokrasi.

"Sekarang kita banyak sekali eselon I, II, III, IV, yang III dan IV akan kita potong. Saya sudah perintahkan juga ke MenPANRB diganti dengan AI," tuturnya dalam acara 100 CEO Forum Kompas di Jakarta, Kamis (28/11).