Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang melakukan penggeledahan Dinas Perhubungan Sabang dan SPBU Bypass, Rabu (2/12/2020). Penggeledahan dimulai dari pukul 10.00-13.00 WIB itu dipimpin Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sabang Muhammad Razi SH. Kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi belanja BBM/Gas dan Pelumas serta suku cadang yang bersumber dari DPPA SKPD Dinas Perhubungan Sabang tahun anggaran (TA) 2019 sebesar Rp 1.567.456.331.

Soal RUU Larangan Minuman Beralkohol

PKS: Pemabuk Biang Kerok Gangguan Sosial

NETIlustrasi
A A A

BANDA ACEH - Menanggapi rencana pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol, Fraksi  PKS di DPR RI menegaskan dukungannya terhadap pembahasan RUU tersebut kendati kini menjadi polemik.

Menurut fraksi PKS, Indonesia sudah dalam kondisi amat darurat minuman beralkohol.

"Indonesia saat ini sudah dalam keadaan amat darurat minuman beralkohol," kata Bukhori Yusuf, anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKS, kepada wartawan, Jumat (13/11/2020).

PKS menilai bonus demografi Indonesia telah dibayangi oleh bahaya minuman beralkohol. Sebab, ada 14,4 juta remaja Tanah Air yang mengonsumsi minuman beralkohol.

"Ironisnya, sekitar 14,4 juta remaja di Indonesia telah teridentifikasi sebagai pengonsumsi minuman beralkohol," ungkapnya.

"Artinya kata Bukhori, bonus demografi yang kelak kita peroleh di kemudian hari, juga dibayangi oleh bahaya minuman beralkohol yang mengintai generasi usia produktif bila tidak ada perhatian serius yang melarang minuman beralkohol," ujarnya.

Bukhori menjelaskan dampak-dampak negatif dari minuman beralkohol. Salah satunya, pemabuk yang terpengaruh minuman beralkohol disebutnya adalah biang kerok gangguan sosial, seperti kejahatan.

"Pertama, dampak buruk bagi kesehatan. Minol bisa mengakibatkan kerusakan hati, ginjal, gangguan jantung, bahkan kelemahan kognitif bagi anak di kemudian hari bila dikonsumsi oleh Ibu hamil. Kedua, adalah dampak psikis, antara lain, gangguan daya ingat dan kemampuan berbahasa, serta perubahan kepribadian ke arah destruktif," jelasnya.

Secara fakta sosial kata Bukhori, para pemabuk adalah biang kerok terjadinya gangguan sosial di tengah masyarakat, seperti tawuran maupun tindak kejahatan lainnya sehingga merugikan orang lain.

Sudah seberapa jauh tahapan pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol?

Baleg DPR RI sedang melakukan harmonisasi membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol.

Dikenakan sanksi pidana

RUU tersebut merupakan usulan dari sejumlah fraksi di Baleg DPR, yaitu Fraksi PPP, Fraksi PKS, dan Fraksi Gerindra.

Sebagaimana dilansir detikcom, Kamis (12/11/2020), draf RUU Larangan Minuman Beralkohol ada sanksi pidana bagi peminum minuman beralkohol yang diatur dalam Pasal 20.

Bunyinya adalah: Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (3) tiga bulan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling sedikit Rp 10.000.000 (sepuluh juta) dan paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Sementara itu, pasal 7 yang dimaksud dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol berbunyi:

Setiap orang dilarang mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional dan minuman beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Namun larangan ini tidak berlaku untuk sejumlah kepentingan terbatas, termasuk ritual agama.

Larangan ini berupa memproduksi, mengedarkan, dan mengonsumsi minuman beralkohol.

Rubrik:NEWS

Komentar

Loading...