Mantan Anggota Tim Perunding Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Munawar Liza Zainal menjadi narasumber peHTem edisi Senin 22 Agustus 2022 episode ke 105 Tahun ke II dengan tema: Benarkah Tim Perunding GAM Merebut Kekuasaan di Aceh? yang dipandu oleh host Siti Aminah, S.IP, M.MLS, Jangan lupa like share comment and subsribe.

Pj Wali Kota Lhokseumawe Batalkan SK Pelantikan Eselon II, Suaidi Yahya Angkat Bicara

Said AqilMantan Wali Kota Lhokseumawe Tgk Suaidi Yahya menggunakan tongkat sambil santai menikmati kuliner disalah satu warung di pojok Kota Lhokseumawe. Sabtu 23 Juli 2022.
A A A

Maaf saya tidak tahu persis keterlibatan baperjakat, saya masuk sudah terjadi pelantikan, yang jelas yang melantik waktu itu asisten lll atas perintah Pak Walikota Defintif

Dr. Drs. Imran, M.Si, MA Pj Walikota Lhokseumawe

ACEHIMAGE.COM – Mantan Wali Kota Lhokseumawe Tgk Suadi Yahya angkat bicara soal Pembatalan Surat Keputusan (SK) pelantikan pejabat eselon II oleh Pj Wali Kota Lhokseumawe Dr Imran karena dianggap tidak ada izin.

Suaidi Yahya mengatakan, sebenarnya pembatalan tidak bisa dilakukan oleh Pj Wali Kota, karena yang bisa membatalkan SK pelantikan dirinya itu (saat masih menjabat wali kota) bukan Pj wali Kota Lhokseumawe, dan KASN pun juga tidak bisa membatalkan SK dirinya, cuma KASN bisa memberikan rekomendasi. Meskipun dikatakan tidak ada izin dari KASN.

"Karena saya sudah dua minggu menyurati KASN meminta persetujuan untuk rotasi, bukan untuk mutasi. Mutasi harus JPT, JPT pun sudah kita buka, meskipun untuk JPT tetap sah, karena sudah kita lantik tidak boleh dibatalkan juga. Karena ini rotasi sudah hampir dua pekan kita surati KASN, namun tidak ada jawaban dari KASN, mengambang. Tidak mungkin lah terjadi mengambang begitu," ujar Suaidi saat dijumpai wartawan disalah satu warung di pojok Lhokseumawe. Sabtu 23 Juli 2022.

Sambung Suaidi Yahya, kalo misalnya tidak boleh dilakukan rotasi, maka KASN harus beri jawaban tidak boleh dilakukan rotasi, kalo boleh atau pun tidak, maka KASN juga harus memberitahu, kalo KASN tidak ada memberi jawaban apapun itu tidak boleh, karena dirinya sebagai kepala daerah.

"Yang menentukan rotasi pejabat di lingkungan pemerintah kota itu kepala daerah, kalo misalnya orang ini katakan harus ada Baperjakat, tapi kami ada tim penilaian kerja sendiri, timnya seperti sekda dan sebagainya tiap bulan harus ada laporan kepada kami hasil kinerja pejabat."jelas Suaidi.

Sambung Suaidi, sehingga disitu saya bisa melihat, dimana kinerja para pejabat yang tidak efektik, dan apapun yang kita suruh tindak lanjuti dan dilakukan dengan tepat waktu, maka disitu menjadi penilaian bagi kepala daerah sendiri dalam mengambil sikap.

"Disitu melihat, Apakah kepala daerah melakukan rotasi, karena mungkin gak layak, atau tidak efektik. Jadi pelantikan itu yang buat SK wali kota, KASN menyetujui, tetapi 14 hari sudah kita surati, namun dari KASN tidak ada jawaban. Menurut saya membatalkan SK saya Itu keliru, saya yang buat SK. Dibatalkan, itu keliru," tegas Suaidi.

Tambah Suaidi, kalo Pj Wali Kota ingin melakukan rotasi kembali lagi pejabat yang telah dia lantik, silahkan!. tetapi tidak boleh membatalkan SK yang dia Lantik itu. Suadi mempersilahkan Pj rotasi kembali dan buat SK kembali, tapi harus ada pelantikan.

"Itukan wewenang beliau, hak beliau, silahkan, kalau memang sesuai aturan silahkan!. Tapi harus ada pelantikan dan jangan diabaikan SK begitu. Secara etika itu tidak bagus," tegas Suaidi lagi.

Dalam hal ini kata Suaidi, dirinya tidak berpolitik kembali disitu, sudah habis masa jabatan atau ingin mencalonkan diri kembali, jadi dia mengaku tidak ada kepentingan disitu. Dia melakukan rotasi  itu prosedur, maka dia ikuti. Karena KASN tidak ada jawaban!.Tidak mungkin ia menunggu hingga satu bulan.

Ditanya soal sikap Pj Wali Kota Lhokseumawe tentang pembatalan SK, menurut Suaidi itu hak-hak Pj, namun menurut Suaidi, kalo misalnya KASN menyurati Pj atau pemerintah, baiknya itu dilakukan evaluasi dulu.

"Jadi kenapa?, Pj harus membatalkan SK itu, jadi harus Ada alasan, jadi apa dia membatalkan karena tidak ada pertimbangan Baperjakat, Baperjakat yang bagaimana,  tanya Suaidi?, sedangkan laporan kinerja dinas setiap bulan sudah ada sama kita, itulah hasil kinerja yang dinilai untuk bisa kita rotasi atau mutasi dari hasil kinerja pejabat," ungkap Suaidi.

Untuk itu Suaidi juga menjelaskan, bahwa dirinya telah menyurati KASN, namun rekomendasi belum turun, seharusnya secara pemerintah, KASN tidak boleh lambat, paling lambat 3 atau 4 hari. Lebih dari seminggu, menurut suaidi secara administrasi itu kurang bagus.

"Jadi kalo tidak ada balasan dari KASN, sebagai kepala daerah, saya sudah bisa mengambil sikap. Saya kepala daerah!. jadi tugas kepala daerah, Apa menunggu- nunggu? Tanya lagi Suaidi?, kon ngak bisa dilantik KASN, kon gak boleh dibuat SK kan oleh KASN. Kon yang buat SK Saya. Yang bisa melantik orang saya, yang bisa mutasi orang saya. Cuma Izin dari KASN.

"Jadi secara pemerintah itu tidak wajar, saya sudah minta izin sampai sudah bermingggu-minggu tidak ada jawaban, apa masalahnya?. Saya kon punya alasan untuk mutasi, untuk rotasi, kepala daerah ada alasan!. Ada kepala dinas yang tidak layak lagi saya pakai, ada yang tidak loyal lagi pimpinan dan kinerja yang tidak bagus. Jadi kalo saya diam, apa tugas saya kepala daerah!. Apa mungkin saya duduk-duduk saya. Gak jalan lah pemerintah." terang Suaidi.

Mungkin dalam hal ini dirinya di isuka karena akhir jabatan, itupun dirinya tidak berpolitik lagi, kecuali saya bisa mencalonkan diri lagi," tutup Suaidi.

Ini Kata Pj Wali Kota Lhokseumawe
Pj Wali Kota Lhokseumawe Imran saat ditanyakan, apakah Baperjakat ada sanksi karena pelantikan malam meugang menyalahi aturan? Imran meminta kepada wartawan untuk menanyakan perihal tersebut kepada Sekda selaku Sekretaris Baperjakat.

Ditanyakan Soal Sanksi terhadap Baperjakat dari Pj Wali Kota?, dirinya mengaku tidak tau secara jelas tentang keterlibatan Baperjakat, karena saat ia menjabat sebagai walikota sudah terjadi pelantikan.

"Maaf saya tidak tahu persis keterlibatan baperjakat, saya masuk sudah terjadi pelantikan, yang jelas yang melantik waktu itu asisten lll atas perintah Pak Walikota Defintif," balas Imran Pj Wali Kota. Kamis 21 Juli 2022.

Seperti diketahui Pj Wali Kota Lhokseumawe, Imran membatalkan SK pelantikan pada malam meugang hanya untuk pejabat Eselon II, sedangkan eselon III dan IV  tidak dibatalkan, karena dianggap tidak menyalahi aturan KASN.

Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya memutasi para pejabat eselon II dan III, beberapa hari menjelang berakhir masa jabatannya. Pelantikan para pejabat itu dilakukan Asisten III Sekretaris Kota Lhokseumawe, Said Alam Zulfikar, atas nama Wali Kota, di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lhokseumawe, Jumat, 8 Juli 2022, malam.

Berikut nama-nama pejabat yang dilantik Wali Kota Suaidi Yahya melalui Asisten III Said Alam Zulfikar:
Pejabat Eselon 2 (II): Muslim dilantik menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial/Dinsos); Safaruddin sebagai Kepala Bappeda (sebelumnya Kepala Dinas PUPR); Ramli menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (sebelumnya Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata/Porapar), Bukhari sebagai Kepala Dinas Pertanahan (sebelumnya Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan), dan Ibrahim menjadi Kepala Dinsos (sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/PK).

Berikutnya, Zulkifli, S.Ag., sebagai Kepala Dinas PK (sebelumnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Satpol PP), Syafwal menjadi Kepala Dinas Kesehatan (sebelumnya Plt. Kadis Kesehatan), Salahuddin sebagai Kepala Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Pangan/DKPPP (sebelumnya Kepala Bappeda), Dr. M. Irsyadi sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan (sebelumnya Kadis Perpustakaan dan Kearsispan), Syoeib menjadi Kepala Dinas Porapar (sebelumnya Kepala DLH).

Sedangkan pejabat eselon II lainnya yang dimutasi, Ridwan Jalil menjadi Staf Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan (sebelumnya Kadis Pertanahan). Sedangkan A. Haris menjadi pelaksana pada Bagian Organisasi alias “nonjob” (sebelumnya Staf Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan).

Adapun pejabat Eselon 3a yang dilantik yaitu Tuti Sekretaris Bappeda, Syahril Sekretaris Kominfo, Said Bakhtiar Sekretaris PUPR, Lasmita Sekretaris Dinas Pertanahan, Heri Maulana Sekretaris Satpol PP, Rudi Hidayat Camat Muara Dua, Yuswardi Camat Banda Sakti, Danil Kabag Unit Layanan Pengadaan (ULP), Tri Hariadi Sekretaris BPBD, Reza Mahnur Sekretaris DLH, dan T. Mulyadi Sekretaris Dinas Perhubungan.

Eselon 3b: Puspawati Kabid di Dinkes, Khennita Kabid Sosbud Bappeda, Nunung Kabid P2EK Bappeda, Linda Kabid DLH, Yulizar Kabid DLH, dan Rosni Kabid Dinas PK.[]

Jadi kenapa?, Pj harus membatalkan SK itu, jadi harus Ada alasan, jadi apa dia membatalkan karena tidak ada pertimbangan Baperjakat, Baperjakat yang bagaimana,  tanya Suaidi?, sedangkan laporan kinerja dinas setiap bulan sudah ada sama kita

Suaidi Yahya Mantan Walikota Lhokseumawe

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...