Pj Bupati Bener Meriah Usulkan SiLPA DOKA Dialokasikan Untuk Membantu Daerah Menanggulangi Inflasi

ACEHIMAGE.COM – Penjabat (Pj ) Bupati Bener Meriah, Drs Haili Yoga M Si mengusulkan kepada Pj Gubernur Aceh untuk memberikan Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) bagi Kabupaten/Kota di Aceh sebagai bantuan keuangan.
Usulan tersebut disampaikan Pj Bupati Haili Yoga saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) Bupati/Wali Kota se-Aceh di gedung Anjong Mon Mata Banda Aceh, Kamis 13 Oktober 2022.
Raker tersebut dipimpin langsung Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki.
“Untuk membantu Daerah dalam menanggulangi inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrim di Kabupaten, kiranya Pemerintah Aceh dapat memberikan SiLPA Doka kepada Pemda sebagai bantuan keuangan bagi kami di Daerah,”pinta Haili Yoga kepada Achmad Marzuki.
Dipaparkan Haili Yoga, saat ini Pemerintah daerah khususnya di Bener Meriah telah melakukan upaya-upaya dalam menangani permasalahan yang dibahas pada Raker ini, akan tetapi akan lebih optimal jika program yang kita jalankan mendapat anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.
Dalam kesempatan itu, Haili Yoga juga menyampaikan pengalaman penanganan stunting dan kemiskinan di Bener Meriah. “ Penanganan Stunting di Bener Meriah, bukan fokus kepada penurunan angkanya, akan tetapi fokus kepada pemberian pemahaman atas Stunting itu kepada seluruh lini pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat,”ujarnya.
Karena menurut Yoga, banyak yang belum paham dengan fenomena stunting yang perlu ditanggulangi tersebut. Alhamdulillah setelah diberi pemahaman semua mau terlibat menangani stunting.
“Setelah memberikan pemahaman, alhasil di Bener Meriah saat ini, pencegahan stunting bukan hanya pekerjaan Pemda saja, akan tetapi seluruh unsur terlibat, mulai dari anggota forkopimda, para Kepala Dinas, Camat, kepala Desa, Ulama dan unsur TNI, Polri juga ikut membantu, karena semua sudah paham bahwa ini adalah tanggung jawab bersama,” terang Yoga.
Ia juga menjelaskan, bahwa kini di Bener Meriah, Kapolres, Dandim, Kajari, ketua DPRK, kepala Dinas dan jajaran Pemda serta BUMD, masing-masing memiliki Desa binaan pencegahan stunting dan kemiskinan, hal itu dilakukan melalui program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), dimana tidak ada biaya yang dianggarkan oleh Pemda melainkan biaya ditanggung oleh para Bapak Asuh. Jelasnya.[]
Komentar