Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy menyampaikan ledakan terjadi pada sebuah gerobak tempat jual gorengan di Jalan TGK di Lhong Dua Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, tidak ditemukan adanya mesiu maupun jelaga. Namun kejadian tersebut mengakibatkan kaca gerobak pecah dan atap serta sebagian badan gerobak rusak. "Tidak ditemukan korban jiwa, hanya 1 orang ibu terluka gores oleh pecahan benda meledak pada bagian kaki,"sebut Kabid Humas

Pimpinan KPK Bicara soal Survei Kepercayaan Publik Diukur dari OTT

detik.comKPK menerima kunjungan dari pengamat politik dan lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio untuk memberikan hasil survei terbarunya terkait pemberantasan korupsi.
A A A

JAKARTA - KPK menerima kunjungan dari pengamat politik dan lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio untuk memberikan hasil survei terbarunya terkait pemberantasan korupsi. Pimpinan KPK menyebutkan bahwa survei kepercayaan publik terhadap kerja KPK hanya diukur sebatas operasi tangkap tangan (OTT).

"Kami menerima secara terbuka, karena bukan hanya KedaiKOPI yang kami terima. Sebelumnya, kami juga sudah menerima survei Kompas ketika sudah dilansir," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada wartawan, Selasa (2/2/2021).

Ghufron menganggap semua penilaian itu sebagai potret pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. Menurutnya, publik masih menilai kinerja KPK hanya diukur sebatas OTT.

"Sementara kerja-kerja pencegahan dan pendidikan masyarakat itu masih dirasa kurang menjadi ukuran. Jadi masyarakat masih menunggu kerja KPK dalam bentuk tangkap tangan," ucap Ghufron.

Ghufron memahami kondisi yang terjadi tersebut. Sebab, masyarakat berharap KPK dapat menindak tegas setiap koruptor.

"Ini dipahami dan kami juga memahaminya sebagai bagian dari berharap kepada KPK itu menjadi pembalas kepada pelaku koruptor. Harapannya, koruptor itu kemudian ditindak secara tegas, sebagai luapan kegeraman masyarakat kepada pelaku koruptor, utamanya dalam masa-masa pandemi COVID-19," katanya.

"Masyarakat ingin KPK hadir melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku koruptor tersebut," tambahnya.

Ghufron menilai, dari hasil survei tersebut, masyarakat sebenarnya juga berharap kerja KPK dapat menurunkan angka korupsi di Tanah Air. Bahkan bisa sampai meniadakan tindak pidana korupsi.

"Jadi harapannya menindak dalam kerangka untuk meniadakan tindak pidana korupsi dalam segala bidang," katanya.

Seperti diketahui, KedaiKOPI menyampaikan rilis hasil survei terkait tingkat kepercayaan publik terhadap KPK. Dari survei itu, KPK berada di peringkat ketiga, di bawah TNI dan Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo memaparkan, peringkat pertama ditempati TNI dengan angka rata-rata 7,04 persen dengan tingkat kepercayaan dari publik 88,3 persen. Di peringkat kedua, ada Presiden dengan angka rata-rata 6,98 persen dengan tingkat kepercayaan dari publik 83,2 persen. Peringkat ketiga ditempati KPK dengan angka rata-rata 6,9 persen dengan tingkat kepercayaan dari publik 85,8 persen.

"Jadi di sini kelihatan bahwa Presiden dan KPK itu saling bertukar antara rata-rata poin atau nilai kepercayaan dan jumlah orang yang percaya. Kalau nilai kepercayaan lebih tinggi Presiden daripada KPK, tapi kalau jumlah orang yang percaya lebih banyak yang percaya KPK daripada Presiden. Dan di sini ada banyak lagi lembaga negara yang kita ukur juga dan di sini KPK ada di nomor 3," kata Kunto Adi Wibowo dalam diskusi online yang disiarkan di YouTube Survei KedaiKOPI, Senin (25/1).

Survei itu dilakukan di 34 provinsi pada 4-11 Januari 2021. Metode survei yang digunakan adalah face to face interview dengan protokol kesehatan yang ketat. Responden survei tersebut 2.000 dengan rentang usia 17-65 tahun. Margin of error dalam survei ini -+ 2,19% dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Ia mengatakan KedaiKOPI juga melakukan survei terkait kinerja KPK. Ia menyebut 85,5 persen publik menilai kinerja KPK baik dan 14,5 persen menilai belum baik.

Ia menjelaskan publik menilai OTT menjadi salah satu indikator keberhasilan KPK dalam menjalankan tugas. Ia menjelaskan 85,8 persen publik menyebut KPK berhasil ketika banyak OTT.

"Persepsi keberhasilan KPK, kita tanya lagi kondisi apa yang membuat Anda menilai bahwa KPK berhasil menjalankan tugasnya, ini kita bikin dua pilihan. Apakah kalau banyak OTT orang mempersepsi KPK berhasil, apakah nggak ada OTT publik mempersepsi bahwa KPK berhasil. Bahwa 85,8 persen menganggap KPK berhasil ketika banyak OTT. Ini yang menarik," tuturnya.

Sumber:Detik.com
Rubrik:NASIONAL

Komentar

Loading...