Teuku Raja Keumangan SH MH, Sekretaris Fraksi Partai Golkar narasumber peHTem edisi Kamis 29 Juli 2021 episode 60 dengan tema: DPRA Diminta Bentuk Pansus Dana Siluman, Kemana Mengalir Dana Apendiks? dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Setelah di Revisi

Pilkades Serentak Aceh Tenggara 17 Juli 2021

Ilustrasi-Pilkades
A A A

ACEH TENGGARA - Bupati Aceh Tenggara H Raidin Pinin, meneterbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 141/53/2021 tanggal 30 Juni 2021. Tentang Perubahan jadwal tahapan pemungutan suara dan tahapan penetapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Pengulu Kute) serentak di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2021.

Seharusnya pemilikan Kepala Desa (Pengulu Kute) serentak di laksanakan pada tanggal 3 Juli 2021, di karenakan Qanun pemilihan Kepala Desa (pengulu kute) belum siap maka jadwal pemilihan di undur tiga pekan.

Namun pada tanggal 30 Juni 2021 Bupati Aceh Tenggara H Raidin Pinim, menerbitkan SK tercatat pemilihan Kepala Desa ( Pengulu Kute) di laksanakan pada tanggal 17 Juli 2021.

Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Firman Desky saat di konfirmasi awak media, melalui Watsapp nya, Kamis (1/7/21) membenarkan tentang terbitnya surat keputusan Bupati tentang Perubahan Jadwal tahapan pelakdanaan Pemilihan Kepala Desa (pengulu kute) serentak dari tanggal 3 Juli yang di jadwalkan menjadi tanggal 17 Juli 2021.

Masih kata Firman Desky, ini sesuai dengan instruksi Bupati Aceh Tenggara, penundaan pelaksanaan Pilkades tidak terlalu lama, setelah disahkannya rancangan Qanun Pemilihan Kepala Desa (Pengulu kute) menjadi Qanun Aceh Tenggara, tentang Pemilihan Kepala Desa (Pengulu Kute) serta diupayakan bisa terlaksana sebelum Hari Raya Idul Adha, jelasnya.

Supian Sekedang Anggota DPRK Aceh Tenggara yang membidangi Komisi I, ia juga mempertanyakan terbitnya SK Bupati tentang perubahan jadwal pemilihan pengulu serentak menjadi tanggal 17 Juli.

Sementara saat ini Qanun tentang pemilihan pengulu kute serentak masih dalam tahapan proses pembahasan antara Banleg dengan panitia Pemda Aceh Tenggara. Tahapan selanjutnya uji publik, evaluasi Pemerintah Aceh, setelah mendapat persetujuan baru di paripurnakan di Dewan," jelas Politisi Demokrat ini.

" Jadi bagaimana bisa Bupati Raidin Pinim sudah menerbitkan Sk perubahan menjadi tanggal 17 Juli 2021."katanya.[Salihan Beru]

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...