BANDA ACEH - Plt Gubernur Aceh Ir H Nova Iriansyah mengatakan, tingkat penurunan kemiskinan di Aceh belum sebagaimana di harapkan, masih relatif kecil, belum mencapai 1 (satu) persen per tahun.

Penyebab hal itu terjadi antara lain karena masih rendahnya kualitas layanan dasar di beberapa wilayah, akses permodalan bagi UMKM yang belum terbuka, rendahnya tingkat kepemilikan aset produktif bagi petani, arus investasi belum banyak.

"Nah, selain itu juga karena masih kurangnya tenaga terampil, dan masih banyaknya kendala teknis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat," kata Plt Gubernur Aceh Ir H Nova Iriansyah.

Hal itu dikatakan oleh Nova Iriansyah di depan forum rapat koordinasi (rakor) percepatan penanggulangan kemiskinan di Aceh yang diadakan di kantor Bappeda Aceh, Rabu (4/12/2019).

Dijelaskan, meskipun Pemerintah telah meluncurkan berbagai program penanggulangan kemiskinan. "Namun faktanya program itu belum mampu mereduksi jumlah penduduk miskin secara signifikan," ungkapnya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya program tersebut, antara lain, karena tidak tepat sasaran dan metodenya kurang akurat. Bahkan desain dan lokasi program juga tidak sesuai dengan harapan, dan faktor lainnya.

Nah, oleh sebab itu, program-program tersebut perlu di evaluasi agar Kedepan dapat menyusun program yang lebih akurat.

Dari perspektif itu, Nova menyarankan kepada forum rakor sebaiknya ke depan, programnya lebih ditekankan pada kebutuhan mikro, seperti memenuhi kebutuhan hidup layak bagi setiap individu dan keluarga miskin.

Tentu saja hal itu dilakukan dengan menyediakan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan bebas biaya.

Kemudian menyediakan infrastruktur dasar – seperti rumah, air, sanitasi, listrik dan energi yang memadai, serta memastikan ketersediaan pangan aman dan terjangkau bagi masyarakat.

"Jadi untuk jangka panjang, kita tetap harus memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas SDM," kata mantan anggota DPR RI ini.

Sediakan Fasilitas Dunia Usaha

Secara makro lanjut Nova, Pemerintah Aceh yang didukung seluruh mitra pembangunan di daerah, harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif berbasis potensi wilayah serta membangun iklim investasi yang kondusif.

"Kehadiran investasi ini hal mutlak, karena itu fasilitas untuk pergerakan dunia usaha harus kita sediakan sebaik mungkin," kata Nova.

Adanya berbagai potensi sumber daya daerah bisa mendukung langkah tersebut, seperti keberadaan kawasan perdagangan bebas Sabang, KEK Arun, rencana pembentukan KEK Barat-Selatan, serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Untuk mendukung kehadiran kawasan strategis ini, juga perlu menghadirkan pusat ekonomi baru di masing-masing daerah.

"Inilah yang menjadi alasan mengapa rakor ini menjadi penting. Sinergitas multipihak ikut membahas secara serius dan fokus akan membuahkan solusi yang baik untuk menanggulangi kemiskinan di daerah,” ujar Nova.