Akibat tingginya curah hujan mengakibatkan dua unit rumah warga Kampung Lampahan Timur, Kecamatan Timah Gajah, Kabupaten Bener Meriah tertimbun tanah longsor, Jumat (15/1/2021). Selain itu, satu unit gudang yang berada di dekat rumah ikut tertimbun. Plt Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Bener Meriah, Safriadi melalui Kabid Kedaruratan, Anwar Sahdi menyampaikan, dua rumah warga yang tertimbun bagian dapurnya itu yakni rumah, Musliadi dan Muklis yang merupakan Reje Kampung Setempat.

Jaga Kelancaran Proyek Strategis

Pertamina Bangun Kolaborasi dengan Kejaksaan Agung

ISTIMEWA.
A A A

JAKARTA - Untuk menjaga kelancaran proyek strategis nasional yang sedang dan akan dijalankan, PT Pertamina membangun kolaborasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan di seluruh Indonesia.

Kolaborasi strategis ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Jaksa Agung RI, ST Burhanudin di Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Penandatangan MoU ini dihadiri para General Manager Pertamina dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) seluruh Indonesia serta hadir juga Dewan Komisaris Pertamina serta perwakilan dari Kementerian BUMN RI.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan Pertamina mendapat amanat untuk memastikan ketahanan energi melalui 4A+1S yaitu Availibility, Accesibility, Affordibility, Acceptability dan Sustainability.

"Pertamina harus dapat memastikan tersedianya energi untuk masyarakat Indonesia dan bahkan sampai ke pelosok," kata Nicke Widyawati.

Dalam menjalanan tugas katanya, Pertamina banyak tantangan, namun tidak membuat pihaknya menyerah, tapi justru memotivasi Pertamina untuk terus dapat melayani bangsa dan negara ini lebih baik lagi.

"Untuk menghadirkan kemandirian dan ketahanan energi nasional, tentu kami membutuhkan dukungan dari para stakeholder dan masyarakat. Begitu banyak project bahkan project besar berskala nasional tengah kami jalani guna mewujudkan tujuan mulia.

"Nah, untuk itulah kami terus berupaya bekerjasama dan berkolaborasi dengan para stakeholder untuk mendukung kami,” ujar Nicke.

Dengan kerjasama ini, Pertamina akan mendapat dukungan penuh dari Kejagung RI dalam menuntaskan proyek startegis.

"Besar harapan saya agar kerjasama ini juga dapat menguatkan aspek Good Corporate Governance pada bisnis Pertamina secara keseluruhan," ujar Nicke.

Nicke menjelaskan, kolaborasi Pertamina dengan Kejaksaan RI tidak hanya dilakukan di pusat saja, melainkan akan diturunkan hingga Perjanjian Kerjasama (PKS) yang akan ditandatangani para direksi Pertamina dengan para Jaksa Agung Muda, serta para Executive GM/GM Pertamina di unit operasi dengan para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh wilayah Indonesia.

Jaksa Agung RI, ST Burhanudin juga menyampaikan bahwa Kejaksaan Tinggi di seluruh wilayah Indonesia siap membantu Pertamina dalam pendampingan hukum.

"Jika Pertamina membutuhkan pendapat dan masukan terkait masalah hukum, pendampingan dan SDM, Kejaksaan siap memberikan masukan," kata Burhanudin.

Pihsknya berharap penandatanganan ini dapat di implementasikan dengan baik dengan harapan hubungan Pertamina dengan Kejaksaan RI dapat berjalan dengan baik dan saling mendukung.

"Kerjasama terutama saling dukung dalam penjagaan proyek strategis nasional," ujarnya.

Isi lima butir MoU yang diditandatangani

MoU tersebut akan mengcover lima bidang yakni;

Pertama, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan lingkup kerja sama pemberian pendapat hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain.

Kedua, Bidang Intelijen dengan lingkup kerja sama dukungan pengamanan proyek pembangunan strategis dan/atau percepatan investasi Pertamina, baik di dalam maupun luar negeri dan termasuk penelurusan aset baik di dalam maupun luar negeri.

Ketiga Bidang Pemulihan Aset Perusahaan dengan lingkup kerja sama pemulihan aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya.

"Kerjasama ini juga untuk pemulihan aset Pertamina yang dikuasai oleh pihak ketiga secara melawan hukum," ungkapnya.

Keempat, Bidang Tindak Pidana Umum dengan lingkup kerja sama pertukaran data, informasi, keahlian, serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penegakan hukum dan penguatan kelembagaan.

Kelima, kerja sama dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan terkait pengembangan dan peningkatan SDM, pengembangan kualitas pengelolaan lembaga pendidikan dan pelatihan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Bisnis Pertamina kerap temui hambatan

Sementara itu, Executive General Manager Regional Sumbagut, Herra Indra W mengatakan Pertamina, sebagai BUMN dalam melakukan bisnis perlu didukung oleh Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara.

"Kerjasama ini sangat perlu karena dalam praktek menjalankan bisnis tak jarang Pertamina temui hambatan yang berkaitan dengan peristiwa hukum sehingga memerlukan pertimbangan hukum dan langkah hukum yang tidak hanya berasal dari internal Pertamina," ujarnya.

Adapun ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Selain itu juga pertukaran data, informasi, keahlian, serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penegakan hukum, dan penguatan kelembagaan dan bentuk kerja sama lain yang disepakati kedua belah pihak.

"Hari ini serentak Pertamina baik di Pusat maupun di seluruh Regional/Unit di Indonesia kita melaksanakan penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan," ujar Herra Indra W.

Rubrik:NEWS

Komentar

Loading...