Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendata, ada lebih dari 300 rumah yang mengalami kerusakan dengan berbagai tingkatan, akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang Malang dan sekitar Jawa Timur pada siang tadi. Data itu terakhir diterima BNPB pada pukul 20.00 WIB. "Data BNPB hari ini, pukul 20.00 WIB, lebih dari 300 rumah rusak dengan tingkatan berbeda, dari ringan hingga berat," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati melalui keterangan resminya, Sabtu (10/4/2021). "Catatan sementara, 13 unit rumah rusak namun belum ditentukan kategori tingkat kerusakan. Sedangkan sejumlah kerusakan fasilitas umum, antara lain sarana Pendidikan 11 unit, kantor pemerintah 7, sarana ibadah 6, RSUD 1 dan pondok pesantren 1," ungkapnya.

Penundaan Revisi UU Pemilu Dinilai Berisiko untuk Pemilu 2024

Medcom.idIlustrasi undang-undang.
A A A

JAKARTA - DPR dan pemerintah resmi mengeluarkan naskah revisi Undang-Undang Pemilu dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Proses revisi dipastikan tidak akan dibahas pada 2021.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menyayangkan keputusan itu. Sebab, revisi UU Pemilu ada dalam prolegnas jangka panjang DPR tahun 2020-2024.

"Khawatirnya nanti RUU Pemilu baru dibahas di 2022 atau 2023 yang justru mepet ke 2024," ujar Khoironusia saat dihubungi di Jakarata, Selasa, 9 Maret 2021.

Khoirunisa menyebut pembahasan revisi yang berdekatan dengan pelaksanaan tahapan pemilu berpotensi kurang efektif. Pembahasan cenderung tidak menyeluruh yang berujung pada kualitas produk legislasi yang dihasilkan DPR.

"Hal ini juga yang membuat UU Pemilu selalu mendapat pembaharuan di tiap periode," tutur dia.

Selain itu, pembatalan pembahasan revisi UU Pemilu sekaligus menegaskan pilkada tak akan dilaksanakan pada 2022 dan 2023. Daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis di periode 2022 dan 2023 akan dipimpin oleh pelaksana tugas (PLT) yang ditunjuk langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Kalau soal daerah diisi PJ (penjabat)memang ada ruang untuk itu, tetapi nanti ada masalah legitimasi karena tidak dipilih langsung oleh rakyat," ujar dia.

Sumber:Medcom.id
Rubrik:NEWS

Komentar

Loading...