Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh Syariah, Amal Hasan menjadi narasumber peHTem edisi Senin 10 Mei 2021 Episode 37 Tahun ke 2 dengan Tema: Sahuti Kebutuhan Masyarakat, Bank Aceh Luncurkan Kartu Debit yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Pengumuman JPTP Jadi Sorotan, Ini Penjelasan Pansel

SAMSUDDINSekda Bener Meriah Haili Yoga didamping Tim saat ditemui wartawan di ruang kerjanya
A A A

BENER MERIAH – Pengumuman hasil seleksi terbuka Pimpinan Jabatan Tinggi Pratama (PJTP) mendapat sorotan dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pasalnya, Pansel mengumumkan dua kali hasil yang lolos tiga besar masing-masing untuk enam JPT yang diseleksi yakni pada tanggal 30 Desember 2020 dan pengumuman kedua tanggal 18 Januari 2021.

Antara pengumuman pertama dan kedua ada perubahan nama-nama tiga besar yang lolos, dipengumuman pertama ada beberapa nama yang tidak terlampir namun dipengumuman kedua nama tersebut muncul dan salah seorang peserta tidak mencul lagi.

Justru itu, Direktur Ramung Institute, Waladan Yoga meminta Bupati Bener Meriah mengevaluasi kinerja dan mencopot jabatan Seketaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.

"Bahkan menurut Waladan, Bupati Bener Meriah telah dipermalukan oleh Sekda selaku Ketua Panitia seleksi terbuka PJTP terkait dengan kacaunya proses seleksi PJTP,"jelas Waladan melalui rilisnya yang diterima media ini, Rabu (20/1/2021).

Direktur LSM Ramung Institute itu juga mempertanyakan kenapa hasil seleksi PJTP itu bisa berubah ditengah perjalanan, 30 November 2020 Pansel mengumumkan nama-nama lolos tiga besar dan dengan tegas mengatakan hasil tersebut tidak dapat digangu gugat.

Tetapi, kenapa tanggal 18 Januari 2021 dalam surat yang ditandatanganinya Sekda melakukan perubahan nama-nama tiga besar JPTP tersebut.

Sementar Itu, LSM Jang-Ko menyebutkan pihaknya menemukan beberapa kejangalan dalam berjalanya seleksi terbuka PJTP setelah diterbitkanya hasil seleksi terbuka PJTP Lingkungan Pemkab Bener Meriah.

Maharadi koordinator Jang-Ko mengatakan, Pertama, terkait hasil seleksi tahap pertama, yaitu tahap administrasi. Jang-ko menduga ada keanehan di dalam pengumuman tersebut, diantaranya adalah semua peserta dinyatakan lulus tahapan administrasi, padahal beberapa persyaratan seperti semua calon harus sudah mengikuti diklat kepemimpinan tingkat III (diklat PIM tk III) dan memiliki SKP yang berkategori baik minimal 2 tahun yaitu 2018 dan 2019, kedua syarat ini sangat tidak mungkin telah dipenuhi oleh semua calon.

Koordinator Jang-Ko, Maharadi meminta ketua panitia seleksi untuk membuka data individu yang dinyatakan lulus administrasi tersebut kepada publik, untuk kita ketahui bersama apakah benar semua nya telah memenuhi syarat.

"Kita ragu pada seleksi ini, mulai dari tahapan awal proses administrasi, semua calon dinyatakan memenuhi syarat yang telah ditentukan, padahal beberapa syarat cukup sulit untuk dipenuhi, ini jangan sampai ternyata pemerintah abai terhadap persyaratan tersebut,"katanya.

Kedua, Penambahan jabatan baru dari 5 jabatan yang diseleksi terbuka, yaitu jabatan kepala dinas lingkungan hidup di tengah jalan saat proses pendaftaran sudah dilaksanakan menjadi tanda tanya besar.

Koordinator Jang-Ko mengungkap bahwa hal ini terlalu dipaksakan dan terkesan terburu-buru, karena mantan kepala dinas lingkungan hidup masih dalam proses di KASN. Seyogyanya untuk jabatan tersebut baru boleh dilakukan seleksi saat semua proses terhadap kepala dinas DLK lama tuntas.

Ketiga, pengunduran tanggal pengumuman dari yang telah ditetapkan yaitu tertanggal 30 November 2020 ke tanggal 18 Januari 2021. Kemunduran yang sampai 1 bulan setengah itu menambah kejanggalan dalam seleksi tersebut.

"Pengumuman tertanggal 30 november itu dibatalkan oleh KASN, ini harus dijelaskan oleh ketua panitia seleksi ke publik terkait alasan dan penyebab pembatalan pengumuman tersebut. Kalau alasan saudara ketua panitia seleksi adalah persyaratan yang tidak dipenuhi, kenapa proses seleksi masih dilanjutkan dengan pengumuman final,"tanya Maharadi.

Sebagai penutup, Jang-Ko menduga proses seleksi ini berbau maladministrasi yang harus diungkap dan diselesaikan oleh pihak terkait seperti Ombudsman dan KASN.

Sekda Bener Meriah, Drs Haili Yoga kepada wartawan, Kamis (21/1/2020 ) menyebutkan, terkait dengan pelaksanaan seleksi terbuka PJTP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sudah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah pertama sekali mengajukan pelaksanaan asesmen (seleksi) PJTP pada tanggal 20 November 2020. Setelah itu dikeluarkan rekomundasi oleh KASN untuk melakukan seleksi tahap pertama pada tanggal 30 November 2020.

“Kemudian setelah izin itu keluar kita melakukan seleksi dengan tim yang diketua oleh Sekretaris daerah. Selain itu juga ada tim penguji (Independen) dari akademisi di ketuai Prof Abubakar Karim, dan ini sudah kita lakukan mulai dari prasyarat sehinga lahirlah nama-nama tiga besar,"kata Haili Yoga.

Haili Yoga menambahkan, selanjutnya setelah lahir nama-nama tiga besar kemudian kita umumkan sesuai hasil dari pada seleksi, kemudian kita laporkan kepada KASN melalui aplikasi SIJAPTI oleh BKPP Bener Meriah dan langsung diterima oleh KASN.

Setelah itu dia berangkat ke KASN untuk meminta izin pelantikan, ternyata setelah di KASN ada kesalahan administrasi, setelah dicek tiga besar yang diluluskan dengan prasyarat yang diumumkan ada yang tidak memenuhi syarat yaitu PIM III.

“Ada beberapa pejabat yang ikut tidak memenuhi PIM III, seharusnya bahasanya, jika ada PIM III kemudian dua tahun dalam jabatan IIIa kata KASN itu tidak menjadi syarat utama, artinya tidak adapun tidak ada masala," jelasnya.

Kalau ini sudah menjadi syarat dipersyaratan harus include maka pejabat kita tidak memenuhi syarat. Maka kata KASN ini tidak dapat kami keluarkan rekomundasi untuk pelantikan karena tidak memenuhi syarat.

“Solusinya di KASN kami konsultasi, intinya ini harus dibatalkan dan kita ulang kembali, hapuskan prasyarat yang tidak memenuhi syarat,"kata Sekda.

"Syarat yang dihapus yakni seperti PIM III dan dua tahun menduduki jabatan IIIa itu yang kita hapus. Maka saya kembali diskusi dengan Bupati maka kita usul kembali, dan KASN mengeluarkan rekomjundasi pembatalan pembatalan seleksi PJTP pada tanggal 17 Desember 2020,"tambahnya.

Setelah keluar rekomundasi pembatalan, Pansl mengusulkan kembali untuk mengeluarkan rekomundasi rencana seleksi terbuka PJTP tanggal 21 Desember 2020 dikeluarkan oleh KASN rekomundasi pelaksanaan kembali.

"Setelah mendapatkan rekomundasi tersebut, kita melaksanakan kembali seleksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi, karena berkas peserta pada awalnya sudah ada jadi hanya penambahan pemantapan di bidang kepemimpinan ( leadershif ) ini yang dilakukan oleh Prof Abubakar Karim. Terkait hasil nilai itu yang berwenang menyampaikanya adalah Prof Abubakar Karim, selaku Pansel tidak berhak menyampaikan nilai para peserta,"

Haili Yoga menyebutkan, nilai para peserta diakumulasikan antara nilai seleksi pertama dan seleksi kedua yang dimumkan pada 18 januari 2021 . Dan ini sudah kita sampaikan kepada KASN untuk pengusulan terhadap izin pelantikan.

“Saat ini Bupati sudah berada di KASN, jadi kita tunggu hasilnya apakah KASN memberikan rekomundasi untuk pelantikan,"terang Haili Yoga.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...