Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/2) malam. Nurdin sendiri tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp51,3 miliar. Dikutip dari laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan tersebut dilaporkan Nurdin pada 31 Desember 2019 saat menjabat sebagai gubernur. "Benar, Jumat, (26/2) tengah malam, KPK melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi," kata Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Sabtu (27/2).

Dilema Pilkada Aceh

Pengamat: Jangan Sampai Kekhususan Aceh Hanya Omong Kosong

AK JAILANIDr.Taufiq Abdul Rahim, SE., M.Si
A A A

BANDA ACEH - Pengamat politik dari Universitas Muhammadyah Aceh (UNMUHA) Dr Taufik Abdul Rahim menyarankan kepada semua pihak di tanah rencong (Aceh-red) agar berani memperjuangkan kekhususan Aceh, sehingga tidak tergerus dengan kepentingan pusat.

Terbaru kata Taufik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak rencana revisi UU Pemilu. Mereka ingin tetap melaksanakan Undang-undang Pemilihan Umum dan Undang-undang Pilkada yang sudah ada.

Taufik yang juga seorang akademisi ini mengatakan keputusan pelaksanaan pilkada serentak yang merupakan keputusan politik Pemerintah Pusat, akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024.

Hal ini, sungguh berbeda dengan rencana sebenarnya khusus untuk Aceh, sebagai kekhususan Aceh pergantian kepala daerah, sirkulasinya lima tahun sekali sesuai dengan ketentuan dan mengacu kepada Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006, sebagai turunan konsekwensi dari Memorandum of Understanding (MoU), Kesepakatan Damai Aceh dan Republik Indonesia (RI) 15 Agustus 2005 di Helsinki.

"Ini sejalan dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga penetapan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh yang dimulai 1 April 2021 dan Pemilihannya akan dilaksanakan 17 Februari 2022,"kata Dr Taufik ketika diminta tanggapannya soal dilema Pilkada, Minggu (31/1/2021).

Itu sebabnya, ia meminta konsekwensi dan konsistensi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh agar berani bertanggungjawab memperjuangkannya agar dapat terlaksana. Termasuk terus berusaha meyakinkan semua pihak agar anggaran dana yang harus tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2021-2022.

Bahkan, dirinya menyarankan agar secepatnya melakukan koordinasi dengan eksekutif dan legislatif serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementrian Keuangan (Kemenkeu), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), serta seluruh elemen yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap keputusan politik pelaksanaan Pilkada.

"Kekhususan Aceh dengan landasan UUPA sering sekali dibenturkan, maka semua pihak yang berani memperjuangkan kekhususan Aceh, jika tidak maka perlu dipahami kalah dan ikut dengan aturan yang terpusat yang politik sentralistik tahun 2024. Ini bermakna keputusan politik sentralistik yang berbentuk politik oligarki kepentingan pusat yang berlebihan, ternyata kekhususan Aceh yang dibanggakan-banggakan merupakan modal politik Aceh, nantinya hanya 'omong kosong',"tegasnya.

Disamping itu, Taufik menyampaikan benturan kepentingan politik dan sistem politik yang terpusat dan sangat oligarki kepentingan politik, sering sekali dilakukan terhadap Aceh. Maka kini saatnya KIP Aceh memperlihatkan konsistensi dan nilai kejuangannya, mempertahan kondisi damai Aceh, juga mesti memohon dukungan dari semua pihak dan elemen untuk ikut mendukung terlaksananya Pilkada 2022.

"Jika tidak maka Pilkada akan akan terlaksana 2024, ini dikatakan bahwa dilema aturan UU Pusat dan UUPA selalu saja dibenturkan, sehingga diusahakan semua terpusat dan kekhususan Aceh digerogoti satu-persatu. Dilema Pilkada ini 2022 atau 2024, merupakan usaha pelemahan dan penghancuran Aceh bukan lagi daerah khusus tidak berbeda dengan propinsinya di Indonesia,"ujarnya.

"Kekhususan Aceh yang tidak dipertahankan dan diperjuangkan, menjadi cerita babak baru, bahwa tidak ada lagi pahlawan di Aceh, yang merupakan karakter dan ciri khas orang atau rakyat Aceh yang sejarahnya tertulis sebagai melahirkan peradaban dan memiliki pahlawan yang berani dan tangguh serta siap berkorban darah dan nyawa demi harga diri, juga martabatnya,"cetusnya.

DPRA Ajak Masyarakat Tolak Pilkada tahun 2024

Anggota DPR Aceh dari fraksi Partai Aceh (PA) Sulaiman SE mengajak seluruh Anggota DPR beserta eksekutif untuk sama-sama menolak pelaksanaan Pilkada 2024 seperti yang telah di rencanakan pemerintah pusat.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat menolak revisi UU Pilkada dan tetap ingin melaksanakan Pilkada serentak pada tahun 2024 sesuai UU Pilkada No 10 Tahun 2016.

Menurut politisi muda Partai Aceh ini, bila Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada yang menerangkan pelaksanaan Pilkada akan berlangsung pada November 2024 diterapkan di Aceh maka menurutnya sudah sangat bertentangan dengan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) bab X pasal 65 yang menerangkan, Bupati, wakil Bupati/wali kota, wakil wali kota/gubernur,wakil Gubenur Aceh dipilih secara langsung setiap 5 tahun sekali.

"Mengacu kepada UUPA, Aceh akan menggelar pesta demokrasi seharusnya pada tahun 2022," ujar Sulaiman, Sabtu (30/1/2021).

Lebih lanjut kata dia, bila benar Aceh juga termasuk salah satu daerah yang diwajibkan pelaksanaan Pilkada pada tahun 2024 bukan tahun 2022 sesuai UUPA, maka lagi-lagi pemerintah pusat berkhianat terhadap Aceh.

KIP Tetapkan Tahapan Pilkada

Komisi Independen Pemilihan (KIP) se-Aceh telah menyepakati Pilkada Aceh digelar pada 2022. Tahapan Pilkada di Aceh rencananya dimulai pada April 2021 dan pencoblosan dijadwalkan pada 17 Februari 2022.

Keputusan pleno tersebut bakal diserahkan ke DPR Aceh dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Surat keputusan KIP Aceh itu bernomor: 1/PP.01.2-KPT/11/Prov/i/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...