BANDA ACEH - Pengamat dunia penerbangan Aceh Nurzahri ST mengingatkan pemerintah Aceh perlu berhati-hati dalam pembelian pesawat apabila menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Sebab pembelian menggunakan APBA perlu adanya kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

“Karena perlu kesepakatan juga dengan DPRA sebelum menandatangani MoU dengan PT DI, siapa yang dapat menjamin DPRA akan menyetujui anggaran ratusan milyar tersebut,”kata mantan ketua Komisi II DPRA ini, Selasa (10/12/2019).

Pernyataan Sarjana Teknik Penerbangan lulusan ITB itu bukan tanpa dasar, dimana sebelumnya Plt gubernur Aceh Nova Iriansyah menandatanganan perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) pengadaan pesawat terbang N219 dengan PT Dirgantara Indonesia (Persero) di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Pusat Manajemen PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Senin (9/12/2019). MoU tersebut juga mencakup pengembangan sumber daya manusia dan pengoperasian angkutan udara Aceh.

“Dunia penerbangan mengandung prinsip High tecnology dan high risk sehingga butuh biaya mahal dalam perawatannya dan butuh tim atau kru profesional dengan honor lumayan tinggi (karena mereka harus tersertifikasi), sehingga pasti akan membebani APBA setiap tahunnya apabila pengelolaan pesawat tersebut di sandarkan kepada APBA,” sebut Nurzahri.

Bahkan alumni teknik penerbangan ITB angkatan 98 tersebut mengatakan sejarah pengelolaan Airline milik pemda (BUMD) belum ada yang menunjukkan prestasi, hampir semua colaps (bangkrut).

“Apalagi melihat kemampuan PT PEMA kita yang belum menunjukkan prestasi dalam pengelolaan perusahaan, sehingga dikhawatirkan apabila di serahkan pengelolaan pesawat ini kepada PT PEMA maka akan menyeret PT PEMA kedalam kerugian yang semakin dalam,” jelasnya.

Disamping itu, dirinya menyebutkan sebagai sarjana teknik penerbangan lulusan ITB dan pernah magang selama 1 tahun di PT Dirgantara (PT DI) sangat mendukung rencana pembelian pesawat N219 yang memang tercanggih di kelasnya .